Schoolmedia News Jakarta = Di panggung utama Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Pendidikan 2026 di Depok, Senin, 9 Februari lalu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Muti melempar janji besar.
Ia berbicara tentang "Partisipasi Semesta" dan "Wajib Belajar 13 Tahun" sebuah ambisi untuk memastikan anak-anak Indonesia tak hanya lulus SMA, tapi sudah mencicipi bangku sekolah sejak usia dini.
Pilar utama dari ambisi ini adalah perluasan Program Indonesia Pintar (PIP). Mulai tahun 2026, PIP tak lagi hanya milik siswa SD hingga SMA. Pemerintah mengetuk pintu ruang kelas Taman Kanak-Kanak (TK).
"Kami secara bertahap akan membangun minimal satu TK untuk satu desa. Mulai 2026, akan disalurkan bantuan PIP untuk murid TK sebanyak Rp450 ribu per tahun, dengan sasaran 888 ribu murid," ujar Muti.
Angka Rp.450 ribu mungkin terdengar kecil bagi warga kota, namun di pelosok Indramayu hingga pesisir Sumatera Utara, nominal itu adalah pemutus rantai keputusasaan.
Dari Desa ke Meja Kepala Sekolah
Di Kabupaten Indramayu, PIP bukan sekadar angka di buku tabungan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, Caridin, menceritakan betapa "gerilya" birokrasi dilakukan untuk memastikan bantuan tak salah alamat. Mereka turun hingga ke level desa, melibatkan guru dan operator sekolah untuk mendeteksi siapa yang layak namun belum terdata.
"Kami sering menerima laporan masyarakat, lalu kami menurunkan tim untuk mengecek kelayakan berdasarkan data desa," kata Caridin. Baginya, PIP adalah jaring pengaman agar anak-anak dari keluarga rentan tidak terlempar dari sistem pendidikan hanya karena urusan seragam.
Senada dengan itu, di Tasikmalaya, tantangannya berbeda. Masalah utama bukan sekadar pendataan, tapi "godaan" penggunaan dana. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, Wandi Herpiandi, mengakui rata-rata lama sekolah di daerahnya masih perlu digenjot.
Strateginya unik: edukasi pra-pencairan. "Setiap menjelang pencairan, orang tua dikumpulkan. Kami tegaskan, ini dana anak untuk belajar, bukan untuk keperluan lain," ungkap Wandi. Langkah ini diambil untuk memastikan dana PIP tidak berakhir menjadi cicilan motor atau kebutuhan dapur yang mendesak.
Bergeser ke Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Kayong Utara, tantangan geografis menjadi bumbu harian. Kepala Dinas Pendidikan Jumadi Gading melihat PIP sebagai alat pengunggah martabat. Di wilayah yang aksesnya sulit, bantuan finansial ini digunakan untuk membeli sepatu, tas, dan alat tulis.
"Ketika kebutuhan sekolah terpenuhi, anak-anak tidak lagi merasa minder. Kepercayaan diri mereka meningkat," tutur Jumadi. Dalam psikologi pendidikan, rasa percaya diri sering kali menjadi determinan utama apakah seorang anak mau berangkat sekolah atau memilih membantu orang tua di ladang.
Kesan mendalam juga datang dari wilayah pesisir Sumatera Utara. Mardimpu, Kepala SMA Swasta Mitra Inalum, melihat PIP sebagai pengubah paradigma. Di daerah pesisir, di mana melaut sering dianggap lebih menghasilkan daripada sekolah, PIP hadir menjadi jangkar. "Anak-anak yang sebelumnya menganggap sekolah bukan prioritas, kini kembali termotivasi. Mereka merasa setara dengan teman-temannya," jelasnya.
Lubang Besar di Jaring Pengaman
Meskipun narasi PIP 2026 terdengar sangat optimis, ada beberapa persoalan fundamental yang mengganjal dan berisiko membuat program ini kehilangan taringnya:
1. Nominal "Uang Jajan" vs Biaya Hidup Angka Rp450 ribu per tahun untuk siswa TK atau kenaikan berkala untuk jenjang lainnya patut dipertanyakan efektivitasnya di tengah inflasi 2026. Di banyak daerah, biaya transportasi sekolah sering kali lebih besar daripada bantuan yang diterima. Jika PIP hanya cukup untuk membeli sepatu, namun tidak cukup untuk biaya operasional harian, angka putus sekolah tetap akan mengintai.
2. Penyakit Kronis Sinkronisasi Data Meskipun Caridin di Indramayu menyebut koordinasi lintas desa, kenyataan di lapangan sering kali menunjukkan adanya "blind spot" pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Masalah klasik seperti anak yang sudah pindah atau meninggal tetap terdata, sementara anak yang benar-benar miskin terselip di celah birokrasi, masih menjadi momok yang belum tuntas solusinya.
3. Beban Administratif Guru dan Operator Narasi "menurunkan guru dan operator untuk mendeteksi kelayakan" (seperti di Indramayu) memiliki sisi gelap: beban administrasi guru yang makin menggila. Guru yang seharusnya fokus mengajar di kelas kini dibebani tugas verifikator kemiskinan. Tanpa adanya sistem pendataan yang otomatis dan terintegrasi secara digital penuh, guru akan kelelahan mengurusi kertas daripada mengurusi otak siswa.
4. Kualitas vs Akses Membangun satu TK di satu desa adalah langkah progresif untuk akses. Namun, ketersediaan guru PAUD/TK yang berkualitas dan bersertifikat masih sangat minim. Jangan sampai kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun hanya sekadar "memasukkan anak ke dalam ruangan" tanpa adanya proses belajar yang berkualitas karena kurangnya tenaga pendidik yang kompeten di tingkat desa.
5. Pengawasan "Partisipasi Semesta" Melibatkan berbagai pihak (inspektorat hingga pemantau) memang baik. Namun, pengawasan yang terlalu birokratis sering kali justru menghambat pencairan. Di sisi lain, tanpa pengawasan ketat, dana ini rentan disalahgunakan oleh oknum sekolah atau orang tua. Pemerintah harus menemukan titik tengah antara akuntabilitas dan kecepatan akses.
Program Indonesia Pintar adalah instrumen paling konkret dalam retorika pemerataan pendidikan. Namun, memperluas cakupan hingga ke tingkat TK tanpa membenahi akurasi data dan kesejahteraan guru pengelolanya ibarat membangun gedung di atas tanah yang labil. PIP 2026 harus membuktikan bahwa ia bukan sekadar bantuan karitatif, melainkan investasi serius untuk memutus rantai kemiskinan struktural Indonesia.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar