Pemberian bantuan senilai Rp 2,5 miliar kepada pembudidaya ikan, nelayan, pengolah ikan, dan petambak garam dari Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (14/8), Foto: Humas KKP
SCHOOLMEDIA NEWS, Batam - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggulirkan bantuan sarana serta permodalan usaha untuk mendukung sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau. Setidaknya bantuan bernilai sekitar Rp 2,5 miliar digelontorkan bagi pembudidaya ikan, nelayan, pengolah ikan, dan petambak garam dari Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto menjelaskan, bantuan tersebut berupa input produksi budidaya ikan (benih ikan), paket budidaya ikan sistem bioflok, bantuan kapal < 5 GT, bantuan alat penangkap ikan, dan asuransi nelayan.
Selain itu, nelayan juga mendapatkan fasilitas pembiayaan melalui kredit lunak Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP), sarana dan prasarana rantai dingin (ice flake machine dan chest freezer), dan beasiswa bagi anak pelaku utama.
Ia menyerahkan bantuan tersebut pada kunjungan kerja Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan KKP di Kota Batam, Rabu (14/8) dan disaksikan oleh Anggota IV BPK RI, Rizal Djalil.
“KKP telah memberikan dukungan kegiatan strategis yang secara konkrit langsung menyentuh pelaku utama perikanan. Dan ini telah berdampak positif terhadap perbaikan struktur ekonomi masyarakat, khususnya terkait dengan peningkatan pendapatan, daya beli, dan penguatan kapasitas usaha," kata Slamet melalui pers rilis yang diterima redaksi Schoolmedianews.id, pada Kamis, 15 Agustus 2019.
Selama empat tahun terakhir ini, kata Slamet, kinerja sektor kelautan dan perikanan menunjukkan capaian yang positif. Secara makro, kata Slamet menjelaskan, nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan (berdasarkan harga konstan) tahun 2018 sebesar Rp 238,64 triliun atau naik 5,2% dibanding tahun 2017 yang senilai Rp226,85 triliun.
Di samping itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) sektor perikanan juga naik signifikan dari semula di tahun 2014 hanya sebesar Rp 267 miliar menjadi Rp 557 miliar hingga November 2018.
“Indikator keberhasilan lainnya yakni pencapaian nilai tukar nelayan (NTN) dan nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi). Bulan Juni 2019 NTN tercatat sebesar 132,92 atau naik 2,95% dibanding bulan yang sama tahun 2018 yang mencapai 129,31. Begitupula NTPi bulan Juni 2019 tercatat sebesar 134,42 atau naik 2,83% dibanding bulan yang sama tahun 2018 yang mencapai 130,71," ujar Slamet.
Pemberian bantuan senilai Rp 2,5 miliar kepada pembudidaya ikan, nelayan, pengolah ikan, dan petambak garam dari Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (14/8), Foto: Humas KKP
Slamet menjelaskan, capaian positif nilai NTN dan NTPi Ini mengindikasikan adanya peningkatan daya beli yang dipicu oleh kenaikan pendapatan usaha di atas ambang batas kelayakan ekonomi. Angka ini juga akan memicu naiknya nilai saving rate untuk re-investasi, sehingga mendorong kapasitas usaha nelayan dan pembudidaya ikan yang lebih kuat.
Kinerja lainnya yakni peningkatan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan. Khusus untuk pembudidaya ikan, rata-rata nilai pendapatan secara nasional tahun 2018 sebesar Rp3,38 juta per bulan atau naik 13,04% dibanding tahun 2015 yang mencapai Rp 2,99 juta per bulan. Angka pendapatan ini jauh melampaui rata-rata UMR nasional yang hanya Rp 2,25 juta per bulan.
“KKP terus mendorong berbagai program kebijakan yang diarahkan dalam rangka menjaga kedaulatan, mengoptimalkan sumber daya secara berkelanjutan, dan pemanfaatan nilai ekonomi yang secara langsung menyentuh stakeholder utama untuk memberikan efek positif terhadap peningkatan kesejahteraan,” ujar Slamet.
Sementara itu, Rizal Djalil menilai, keputusan KKP memprioritaskan Batam dalam program ini sudah sangat tepat mengingat banyaknya aset fisik maupun non fisik yang telah ditanamkan di Kota Batam.
“Berbagai program prioritas yang telah dijalankan oleh KKP di Kota Batam menghasilkan output kenaikan produksi perikanan di Kota Batam serta peningkatan PNBP. Hal ini merupakan sesuatu yang menggembirakan. Namun yang lebih penting adalah peran dari KKP untuk dapat mensejahterakan masyarakat”, kata Rizal.
Pada kesempatan yang sama, sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, turut dilakukan penebaran benih ikan clownfish atau yang dikenal dengan “nemo” sebanyak 1.000 ekor di perairan Batam serta panen ikan bawal bintang sebanyak 400 kg hasil produksi Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam.
Sosialisasikan Kegiatan Prioritas KKP
Selain penyerahan bantuan, rangkaian acara kunjungan kerja juga turut menjadi ajang sosialisasi program prioritas KKP seperti sosialisasi budidaya ikan, pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), SKPT Natuna, sosialisasi klinik mutu, dan sebagainya.
Terkait program Gemarikan, pada 2018 lalu, KKP mencatat konsumsi ikan nasional yakni 50,69 kg/kapita. Selain itu, konsumsi ikan per kapita nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir juga menunjukkan grafik yang terus naik, di mana sebelumnya pada tahun 2014, konsumsi ikan per kapita tercatat baru sebesar 38,14 kg/kapita.
“Jika melihat tantangan ke depan, khususnya terkait dengan penanggulangan 'stunting/ kuntet', maka angka tingkat konsumsi ikan nasional ini masih sangat minim, terlebih fokus Kabinet Kerja Jilid II adalah pada pengembangan SDM yang unggul. Mewujudkan SDM yang unggul jelas baru bisa dicapai jika sejak dini generasi muda kita (usia sekolah) mendapat asupan gizi/nutrisi yang baik, salah satunya melalui konsumsi ikan yang kaya omega-3," kata Slamet.
Tinggalkan Komentar