Schoolmedia News Maumere ----- Tim Pendampingan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan ke Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur untuk melakukan penggalian informasi serta monitoring implementasi delapan indikator layanan esensial PAUD HI telah dilakukan disatuan PAUD yang tersebar di 21 Kecamatan dan 198 Desa di Kabupaten Sikka.
Pemerintah Daerah Kab. Sikka telah mengeluarkan Peraturan Daerah No.17/2016 tentang penyelenggaraan PAUD HI, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Bupati No. 51/2022 tentang Standarisasi PAUD HI, serta Keputusan Bupati No. 379/2023 tentang penetapan Gugus Tugas PAUD HI, dimana ketiga peraturan perundangan tersebut merupakan komitmen Pemerintah Daerah Kab. Sikka dalam mempersiapkan Generasi Emas 2045.
Adanya standarisasi layanan mulai dari Tingkat Pratama, Madya, Purnama, dan Mandiri diterapkan pemda untuk penilaian PAUD HI adalah inovasi yang perlu dicontoh dan dikembangkan daerah lain. Adapun 3 (tiga) satuan PAUD yang menjadi percontohan layanan PAUD HI dengan Status Layanan Mandiri adalah TK Negeri Pembina Maumere, Pos PAUD Sayang Anak, dan Kelompok Bermain Flos Carmeli.
Kepala Dinas PKO Kabupaten Sikka Germanus Goleng, S.Sos mengatakan pihaknya telah membuka secara resmi Bimtek pengembangan Paud Holistik Integratif Kabupaten Sikka, bertempat di Aula Hotel Lokaria Indah Maumere, pada awal September lalu. Kegiatan ini melibatkan 100 peserta dalam satuan Paud Kabupaten Sikka yang terakreditasi minimal B.
Germanus Goleng, S.Sos dalam pemaparannya mengatakan Paud Holistik Integratif merupakan pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan yakni kebijakan terhadap anak usia dini yang mencakup kesehatan, pendidikan, perlindungan dan pengasuhan secara bersamaan.
Kebutuhan esensial anak usia dini dilayani secara sistematis oleh masing-masing dinas terkait. Dan terintegrasi, yakni kebijakan pengelolaan pengembangan anak usia dini yang dilakukan oleh dinas terkait dan selaras antarlembaga layanan. Mengingat pentingnya mewujudkan generasi emas, maka dibutuhkan kerjasama semua unsur terkait.
“Untuk mewujudkan generasi Indonesia emas diperlukan kerja bersama antara semua unsur. yakni orang tua, keluarga, para pengajar atau pengelola, masyarakat, dan pemerintah. Para pengajar Paud adalah barisan terdepan dalam mewujudkan generasi sehat, cerdas, berakhlak mulia dan masa depan yang cemerlang,”jelas Germanus.
Namun, masih ada tugas besar bersama yang perlu didukung, yakni Target RPJMN 2024 PAUD yang telah melaksanakan kebijakan PAUD HI dalam intervensi Stunting mencapai 70%, disaat ini baru mencapai 45,99%.
Seperti diketahui Pelaksanaan Program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) telah berjalan sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 untuk mengamanatkan terbentuknya Gugus Tugas PAUD-HI dibawah tanggungjawab presiden secara langsung.
Kabupaten Sikka telah melengkapi jumlah daftar Kab/Kota yang telah memiliki komitmen tinggi dalam regulasi PAUD HI. Saat ini dari 514 Kab/Kota yang telah memiliki Perbup PAUD HI sebanyak 183 Kab/Kota. Dengan 105 kab/Kota diantaranya telah memiliki Gugus Tugas PAUD HI dan 36 Kab/kota yang memiliki Rencana Aksi Daerah.
"Kami sedang melakukan finalisasi Rencana Aksi Daerah, semoga pada awal bulan Desember ini sudah dapat disahkan," ujar Kepala Dinas Pendiidkan Kabupaten Sikka.
Pengelolaan Belum Profesional
Dari data, jumlah Paud di Sikka sebanyak 314 dengan berbagai kategori yang tersebar di wilayah kecamatan. Jumlah tenaga pendidik 1073 tenaga pendidik. Sementara jumlah peserta didik berjumlah 8.979. Sementara itu data Paud yang telah terakreditasi A ada 17 satuan Paud, terakreditasi B ada sebanyak 95 satuan Paud, terakreditasi C ada 47 satuan Paud. 159 Paud yang telah terakreditasi. Sisanya masih sedang dalam proses akreditasi.
Kepala Bapelitbang Kabupaten Sikka, Margaretha Movaldes da Maga Bapa, S.T., M.Eng. menyebutkan kondisi Paud di Kabupaten Sikka antara lain pengelolaan yang belum profesional, keterbatasan lembaga penyelenggara yang tidak seimbang jika dibandingkan dengan jumlah usia anak dalam wilayah kabupaten Sikka, selanjutnya distribusi dan kualitas tenaga pengajar, fasilitas pelayanan yang kurang memadai fasilitasnya, pemahaman para pemangku kepentingan baik pengambil kebijakan, penyelenggara maupun masyarakat yang masih terbatas.
Margaretha Movaldes da Maga Bapa, S.T., M.Eng juga menyinggung posisi Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Sikka tidak pernah keluar dari status 3 provinsi termiskin di Indonesia. Belum lagi kasus stunting yang masih banyak bermunculan. Pemerintah memegang peranan penting dalam kaitan peningkatan sumber daya manusia yang tentunya berkaitan langsung dengan kualitas generasi emas.
Semoga keberadaan tiga satuan PAUD yang telah menerapkan layanan PAUD HI ini ke depannya dapat menjadi percontohan bagi satuan PAUD lainnya, tidak hanya di Kabupaten Sikka, namun juga di kabupaten lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahkan seluruh wilayah di Indonesia.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar