Schoolmedia News Jakarta --- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekankan pentingnya program dan kebijakan perlindungan sosial yang adaptif dan responsif gender di seluruh negara ASEAN.
Hal ini dikarenakan perempuan lebih memiliki risiko dan kerentanan sepanjang hidupnya dibandingkan laki-laki. Seperti yang disebut oleh Menko Muhadjir saat membuka Knowledge Forum on Gender Equality and Family Development dengan tema “Empowering Equality: Advancing Care Economics and Social Protection” , di Jakarta, Senin (28/08/2023).
“Program dan kebijakan perlindungan sosial harus didasari identifikasi risiko dan kerentanan berbasis gender sepanjang siklus hidup manusia,” tegas Muhadjir.
Ketimpangan gender dalam beban kerja perawatan dikeluarga juga menyebabkan perempuan memiliki keterbatasan pada akses perlindungan sosial. Ironisnya beban kerja perawatan atau care work dalam keluarga ini kerap kali tidak dibayar.
_Care Economy_ atau Ekonomi Perawatan di antaranya merawat anak usia balita, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Peran perempuan dalam keluarga atau beban kerja perawatan akhirnya membatasi akses terhadap layanan.
“Beban pengasuhan atau perawatan rumah tangga masih lebih banyak dipikul perempuan karena norma yang berlaku di masyarakat,” tuturnya.
Menko Muhadjir juga menjelaskan bahwa ASEAN telah menyusun ASEAN Comprehensive Framework on Care Economy pada tahun 2021, yaitu panduan strategi pembangunan ekonomi perawatan seperti penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial yang berpihak.
Kemudian untuk menindaklanjuti, Indonesia juga memimpin penyusunan Deklarasi ASEAN mengenai Kesetaraan Gender dan Pembangunan Keluarga yang akan dibawa kepada para Kepala Negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-43 September ini. Kemenko PMK menyumbangkan konsep pendekatan kebijakan pada tiap siklus pembangunan manusia dalam deklarasi.
“Kami mendorong ASEAN untuk pengarusutamaan kesetaraan gender melalui peningkatan tanggung jawab kerja perawatan bersama dalam keluarga,” Ucap Muhadjir.
Knowledge Forum terbagi dalam dua panel diskusi. Hadir sebagai pembicara pada panel pertama adalah Anwar Sanusi, Sekjen Kementerian Tenaga Kerja dan Maria Kristine JG. Balmes, Deputy Executive Director for Operations, The Philippines Commission on women.
Sesi pertama ini membahas mengenai pendekatan lintas negara terkait kesetaraan gender dalam partisipasi angkatan kerja dan pemberdayaan perempuan dalam pekerjaan perawatan berbayar melalui perlindungan sosial, dengan fokus pada tantangan, strategi, dan pembelajaran dari Filipina.
“Mengatasi tantangan untuk mencapai partisipasi angkatan kerja yang setara gender berarti mengatasi hambatan sistemik, menjembatani kesenjangan dalam peluang, serta mengurangi kesenjangan dalam keterampilan dan akses terhadap pelatihan.” ungkap Anwar.
Panel kedua menghadirkan Ririn Salwa Purnamasari, Ekonom Senior Bank Dunia dan Diahhadi Setyonaluri, Peneliti Senior LPEM FEB Universitas Indonesia. Kedua pembicara ini membahas terkait perjalanan menuju ekonomi perawatan inklusif dan kesetaraan gender di Asia Tenggara, menyoroti kemajuan dalam mendorong sistem perawatan inklusif di seluruh negara dan mengungkap realitas serta strategi melalui penelitian dan lanskap kebijakan di Indonesia.
“Indonesia dapat belajar dari negara-negara Asia Tenggara lainnya yang telah menerapkan kebijakan progresif terkait dengan tugas perempuan dalam pengasuhan, sehingga mendorong keterlibatan ekonomi perempuan yang lebih besar dalam masyarakat.” ujar Diahhadi.
Acara ini diselenggarakan sehubungan dengan keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023, dan puncak kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada awal September. Acara juga dihadiri kementerian terkait, para mitra pembangunan, universitas, lembaga penelitian, lembaga sosial kemasyarakatan serta ASEAN Socio-cultural Officers. Knowledge Forum kemudian ditutup oleh Sekretaris Kemenko PMK, Andie Megantara.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar