Schoolmedia News Jakarta ---- Pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2022 akan berakhir di tahun 2024. Penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi Sulawesi Tengah (Sulteng) telah tertuang di dalam RPJMN dan menjadi salah satu target capaian Presiden. Untuk itu, diperlukan pemetaan dan perencanaan pendanaan pascabencana Sulteng.
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK Sorni Paskah Daeli
berharap kementerian/lembaga yang terlibat memberikan perhatian penuh penyelesaian RR ini, terutama dalam hal pengalokasian dana. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pemeraan dan Perencanaan Pendanaan Pascabencana Sulteng, pada Selasa (20/6/2023).
Sorni menerangkan, dari hasil pemetaan dan perencanaan pendanaan pascabencana Sulawesi Tengah ada beberapa permasalahan yaitu pelaksanaan R3P Sulawesi Tengah sesuai inpres masa berakhirnya adalah tahun 2024, 32% anggaran bersumber dari kementerian dan lembaga, sedangkan 60% yang semula direncanakan dari APBD kabupaten/kota akan diusulkan kembali menggunakan DAU, DAK, hibah RR, dan tugas pembantuan, karena APBD yang sudah ada tidak mampu mengakomodir sisa kebutuhan rehab rekon pascabencana Sulteng, sementara pembangunan sarana prasarana vital harus diprioritaskan, dan masih terdapat pembangunan yang bersumber dari loan World Bank sebanyak 4.053 unit dan harus diselesaikan sebelum 30 Juni 2024.
Hingga awal bulan Juni, tercatat total kebutuhan RR tahun 2023 hingga 2024 sebesar Rp 3,35 trilyun. Dari total ini, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengusulkan pembiayaan Rp 1,295 trilyun melalui dana alokasi umum (DAU), Rp 394 milyar dari dana alokasi khusus (DAK) dan hibah RR Rp 295,458 milyar, dan Rp 1.146 milyar dari kementerian/lembaga.
"Kementerian PUPR, Kemendagri, Kemendag, Kemenhub, Kemdikbudristek, Kementan dan Kemenag diberikan kewenangan untuk membangun kembali dan merehabilitasi sektor permukiman, infrastruktur, sosial, dan lintas sektor," ucap Sorni.
Pengawas Sub Direktorat Perencanaan Penganggaran BNPB Priska Saragih menyampaikan terkait skenario hibah RR di BNBB sebesar Rp 265 milyar untuk Kota Palu dan Kabupaten Donggala sudah dalam proses dan jika dilihat dari usulan kegiatan dalam R3PD yang diusulkan oleh pemerintah provinsi, kota/kabupaten bisa dipenuhi.
Sementara Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Supriyatno memaparkan usulan amandement loan agreement RR Sulteng terkait sektor permukiman. Penuntasan RR Sulteng mengalami loan agreement pada September 2021 berupa penambahan linkup kegiatan infrastruktur lingkungan permukiman dalam penyediaan huntap mandiri berbasis masyarakat dan realokasi anggaran.
"Pembangunan hunian tetap (huntap )yang ditetapkan melalui amandement loan agreement sebanyak 8.044 unit. Saat ini sudah tercapai pembangunan 5.364 unit dan tersisa 368 unit yang diharapkan dapat selesai di akhir tahun ini," ucapnya.
Atas pemaparan yang disampaikan, Asisten Deputi Bidang Kedaruratan dan Manajemen Pascabencana Kemenko PMK Nelwan Harahap optimis pembangunan huntap sudah on the track dan dapat selesai tepat waktu di tahun 2024.
Sementara itu, Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR Birendrajana menyampaikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sulawesi tengah dilakukan melalui kegiatan dengan pendanaan pinjaman luar negeri yakni melalui kegiatan infrastructure recosntruction sector loan (irsl) dan kegiatan emergency assistance for rehabilitation and reconstruction (EARR) melalui pendanaan ADB. Progres pelaksanaan kegiatan PLN untuk sektor Sumber Daya Air pada kegiatan IRSL progres penyerapan untuk sektor SDA sampai dengan Mei 2023 mencapai 24,47%.
Untuk sektor perbaikan dan pembangunan infrastruktur, Direktur Bina Marga Kementerian PUPR memaparkan, penggantian dan rehabilitasi jembatan, jalan dalam, jalan akses utama, jalan lingkar dalam Kota Palu, penanganan lereng ruas Tambu-Tompe-Pantoloan saat ini sudah berjalan dan optimis dapat diselesaikan tepat waktu.
Terkait usulan alokasi anggaran DAU dan DAK, perwakilan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menyampaikan penambahan alokasi DAU di tahun 2024 yang akan datang sesuai dengan usulan Pemprov Sulteng sulit dilakukan karena berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, perhitungan alokasi DAU Kota Palu 2023 Rp 660.678.691. Sementara untuk usulan DAK, perwakilan Direktorat Transfer Dana Khusus Kementerian Keuangan menyampaikan jika kebutuhan DAK dan hibah RR masih memungkinkan pengajuannya.
Menanggapi hal ini, perwakilan Direktorat Tata Ruang, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN/Bappenas sudah bersurat secara internal untuk melihat penganggaran untuk mendukung major project ini agar tidak hanya dapat didukung oleh Rupiah murni saja, tetapi juga hibah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU), dana desa, dan sebagainya.
Dia akhir rapat, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Pranggono mengapresiasi progres penanganan penyelesaian RR Sulteng yang sudah sangat komprehensif. , “Namun, sesuai arahan Presiden, agar pertanggungjawaban APBN diiupayakan seefektif dan seefisien mungkin.”
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar