DPRD Tetapkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

Ilustrasi korban kekerasan, Foto: Pixabay

Dewan Perwakilan Rakyat Deaerah (DPRD) Buleleng menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan disahkan menjadi Peraturan Daerah (perda). 

Ketua Pansus I DPRD Buleleng, Ni Kadek Turkini, mengatakan, dalam Perda tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan lebih menekankan pada upaya pendampingan secara hukum termasuk pembentukan rumah aman.

“Ini yang kita harapkan untuk ke depan dari Dinas KB PP untuk membuat RKA anggaran rumah aman beserta kelengkapannya, termasuk pendampingan dan tenaga harian lepas di luar daripada pegawai negeri yang nantinya dipekerjakan,” kata Turkini di ruang gabungan komisi, DPRD Buleleng, Senin, 13 Mei 2019 seperti dilansir dari rri.co.id.

Baca juga: Minimalisir Tindak Kekerasan, Psikolog: Orang Tua Penting Bimbing Anak Kenali Emosinya

Terkait hal ini, Kepala Dinas PPKBPP-PA Kabupaten Buleleng, Made Arya Sukerta berharap dengan terbentuknya Perda tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan akan maka mampu menjadi payung hukum bagi pemerintah dalam melakukan penanganan termasuk menyiapkan anggaran.

“Kemudian dia akan menjadi payung hukum dalam pemberian perlindungan, pemberian pemberdayaan kepada yang bersangkutan dan pemerintah juga dalam hal ini kami sebagai unit teknis juga mempunyai azas legalitas untuk kami menganggarkan,” ucap Arya Sukerta.

Pada sidang dengar pendapat tersebut, fraksi-fraksi DPRD juga menyetujui tentang Ranperda tentang perubahan atas perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kesehatan disahkan menjadi Perda.

Baca juga: Kemen PPPA Dorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Segera Disahkan

Sedangkan Ranperda Ranperda tentang PT. BPR Bank Buleleng 45 (PERSIRODA) masih menunggu pembahasan lebih lanjut hingga ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Buleleng atau ditunda untuk sementara.

Setelah disetujui menjadi perda, nantinya masing-masing pansus akan meminta persetujuan kepada DPRD Buleleng dalam Rapat Paripurna yang rencananya akan digelar Kamis 16 Mei 2019 mendatang.