Foto: Pixabay
Peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Yuly Astuti mengungkapkan 70 persen kontribusi dalam upaya penurunan masalah kekerdilan atau stunting berasal dari luar sektor kesehatan.
Upaya paling besar dalam penurunan prevalensi stunting berupa intervensi gizi sensitif yang melibatkan berbagai sektor di luar sektor kesehatan, seperti ketahanan pangan, ketersediaan air bersih dan sanitasi, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, dan sosial.
"Intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan di sektor kesehatan dan ditujukan kepada ibu hamil serta anak dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan. Namun, intervensi ini hanya berkontribusi sebesar 30 persen untuk penurunan stunting," kata Yuly di Jakarta, Kamis, 28 Februari 2019.
Baca juga: Ridwan Kamil Minta Bunda PAUD Atasi Stunting
Kontribusi sebesar 30 persen itu, kata Yuly, dilakukan pemerintah dari sektor kesehatan yakni Kementerian Kesehatan dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Angka tersebut didapatkan Yuly setelah melakukan penelitian di Mataram, Nusa Tenggara Barat mengenai bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang kasusnya tinggi.
"Kota Mataram memiliki kasus stunting yang tinggi, yakni sebesar 37,8 persen. Salah satu penyebab tingginya stunting di Mataram ditengarai akibat bayi BBLR," ujar Yuly.
Ia menjelaskan, inovasi daerah yang dapat dijadikan rujukan untuk penanganan kasus BBLR ditemukan di Puskesmas Pejeruk, Mataram.
"Pengelola Puskesmas memiliki inovasi berupa SIGAP BBLR dan Peduli Ibu Hamil Anemia (PIHA)," kata Yuly.
Baca juga: 80 Persen Anak Kurang DHA, Pakar: Bisa Pengaruhi Fisik dan Kepintaran Anak
Pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas Pejeruk, kata Yuly, dilakukan melalui pendekatan keluarga secara integrasi dan berkesinambungan mengikuti siklus hidup.
"Diperlukan kolaborasi dan partisipasi aktif antara petugas kesehatan, keluarga, dan komunitas," ujar Yuly.
Yuly menekankan bahwa stunting tidak serta merta terjadi pada anak ketika dilahirkan, namun bermula dari kondisi ibu saat remaja, hamil, melahirkan, hingga anak berusia dua tahun.
Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI, proporsi status gizi sangat pendek dan pendek pada balita Indonesia berada di angka 30,8 persen pada 2018.
Status gizi sangat pendek dan pendek ini menimbulkan masalah stunting (kekerdilan) yakni masalah gizi kronis dengan indikasi tinggi badan tidak optimal.
Tinggalkan Komentar