Sekolah Pungut Rp 500 Ribu Per Siswa untuk Beli Laptop, Pemerhati: Ini Tidak Bisa Ditolerir

Ilustrasi laptop, Foto: Pixabay

Sekolah di Maluku Utara (Malut) diharapkan tidak membebankan pengadaan laptop untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) kepada siswa, apapun alasannya. Pemerhati pendidikan setempat, Safrudin, mengatakan hal tersebut.

"Penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan UNBK, terutama laptop menjadi tanggung jawab pemerintah, jadi tidak boleh dibebankan kepada siswa karena mereka tidak semuanya dari kalangan mampu," kata Safrudin di Ternate, Sabtu, 9 Februari 2019.

Safrudin mengatakan hal tersebut menyusul adanya informasi bahwa sejumlah sekolah di Malut meminta sumbangan kepada siswa untuk pengadaan laptop. Sekolah tersebut di antaranya SMP Negeri 1 Ternate yang meminta dana sebesar Rp 500.000 per siswa.

Baca juga: Tak Ada Komputer dan Listrik, 319 Sekolah di Kepri Masih Jalani UN Pakai Kertas dan Pensil

Menurut Safrudin, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak awal telah mengeluarkan larangan kepada sekolah untuk tidak membebankan pengadaan pelaksanaan UNBK. Larangan itu, kata Safrudin, seharusnya dipatuhi.

"Kalau sekolah meminjam laptop kepada orang tua siswa untuk pelaksanaan UNBK, itu masih bisa dibenarkan tetapi seperti yang dilakukan SMP Negeri 1 Ternate tersebut jelas tidak bisa tolerir dan Dinas Pendidikan setempat harus menggunakan kewenangannya untuk menghentikannya," ujar Safrudin tegas.

Pelaksanaan UN dengan UNBK, menurut Safrudin, memang sangat baik karena dapat mencegah kecurangan. Tetapi, tidak boleh dipaksakan kalau di sekolah bersangkutan belum memiliki sarana dan prasaran memadai.

Baca juga: Terkendala Infrastruktur, Puluhan SMP di Gunung Kidul "Nebeng" Ikut UNBK ke Sekolah Lain

Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota di Malut, kata Safrudin, seharusnya mengalokasikan anggaran yang cukup dalam APBD untuk pengadaan laptop dan sarana penunjang lainnya di sekolah. Sehingga, kata Safrudin melanjutkan, pihak sekolah tidak perlu menghalalkan segala cara memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan UNBK.

Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Malut, Imran Yakub mengakui dari 1000 lebih SMP dan SMA sederajat di Malut, sebagian besar belum memiliki sarana dan prasaran memadai untuk melaksanakan UNBK, terutama laptop dan jaringan internet.

Dikjar Malut pada 2019 ini mengalokasikan anggaran melalui APBD yakni pengadaan 100 unit laptop untuk dibagikan kepada sejumlah SMA/SMK di Malut. Namun, jumlah itu masih jauh dari kebutuhan.