53.215 Guru Korban Bencana di Sumatera Dapat Bantuan Rp 2 Juta Perorang Selama 3 Bulan Telah Tersalurkan

Schoolmedia News Jakarta - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menuntaskan program revitalisasi serta rehabilitasi ribuan satuan pendidikan, termasuk satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) Pendidikan Dasar dan Menengah, yang sempat lumpuh akibat bencana banjir bandang di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah percepatan pemulihan ini dilakukan secara menyeluruh guna memastikan hak belajar anak-anak di wilayah terdampak tetap terpenuhi dengan baik di masa transisi. 

Hingga pertengahan Mei 2026, atau tepat enam bulan pascabencana melanda ketiga provinsi tersebut, sebanyak 4.820 dari total 4.922 sekolah yang terdampak dilaporkan telah berhasil kembali melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar secara penuh.

Sisanya, sebagian kecil sekolah terpaksa masih melangsungkan aktivitas pembelajaran dengan memanfaatkan ruang kelas darurat, tenda sementara, atau menumpang di fasilitas sekolah terdekat yang lebih aman demi menjamin agar kegiatan akademis murid tidak terputus.

Guna memulihkan sisa sekolah yang mengalami kerusakan fisik tingkat berat, pemerintah merealisasikan program revitalisasi fisik bernilai fantastis dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp 2,9 triliun yang menyasar sedikitnya 3.084 sekolah. Anggaran jumbo ini disalurkan melalui mekanisme yang ketat namun fleksibel agar pembangunan di lapangan tidak terhambat oleh birokrasi yang kaku.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (16/5/2026), menjelaskan bahwa seluruh skema bantuan yang disiapkan oleh pemerintah pusat sengaja dikerahkan untuk menyokong keberlangsungan layanan pendidikan nasional di daerah. Pemerintah juga berkomitmen memberikan kelonggaran aturan agar pemanfaatan dana bantuan operasional dapat disesuaikan secara langsung dengan dinamika kebutuhan darurat di lapangan.

"Seluruh bantuan ini bertujuan untuk mendukung keberlangsungan layanan pendidikan agar kegiatan belajar mengajar tetap dapat berjalan di tengah proses pemulihan pascabencana," ujar Abdul Mu'ti menegaskan komitmennya.

3.084 Sekolah Direvitalisasi

Berdasarkan data resmi kementerian, peta sebaran 3.084 sekolah yang menerima dana revitalisasi tersebut meliputi 2.085 satuan pendidikan di Aceh, 332 sekolah di Sumatra Barat, dan 667 sekolah di wilayah Sumatra Utara. Dari jumlah tersebut, struktur pelaksanaan perbaikan fisik sekolah dibagi menjadi dua metode utama berdasarkan tingkat kerusakan.

Sebanyak 2.817 sekolah yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang dikerjakan secara swakelola oleh pihak sekolah sendiri. Sementara itu, untuk 267 sekolah yang mengalami kerusakan sangat berat dan berada di zona berbahaya sehingga harus direlokasi, pembangunannya dilaksanakan melalui kerja sama kemitraan strategis dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dengan pagu anggaran khusus mencapai lebih dari Rp 446 miliar.

Hingga saat ini, kementerian mencatat realisasi pencairan dana bantuan tahap pertama telah berjalan lancar, di mana sebesar 70 persen atau setara dengan Rp 1,9 triliun telah ditransfer langsung kepada 2.861 sekolah penerima manfaat.

 Abdul Mu'ti menambahkan, memasuki pekan kedua dan ketiga Mei 2026 ini, pemerintah segera merampungkan sisa proses pencairan dana senilai Rp 83,3 miliar untuk 223 satuan pendidikan, ditambah dengan alokasi dana operasional khusus masa transisi darurat menuju pemulihan sebesar Rp 17 miliar.

Selain fokus pada perbaikan fasilitas dan infrastruktur fisik, pemerintah juga memberikan perhatian besar pada aspek kesejahteraan para pendidik yang ikut menjadi korban bencana alam tersebut.

Bantuan Guru Korban Bencana

Sebanyak 53.215 guru dan tenaga kependidikan (GTK) di tiga provinsi dipastikan menerima dana bantuan khusus senilai Rp 2 juta per orang per bulan yang diberikan selama tiga bulan berturut-turut, dengan total serapan anggaran negara mencapai Rp 286 miliar.

Istimewanya, dalam kondisi darurat ini, aneka tunjangan profesi guru disalurkan secara utuh tanpa memberlakukan syarat beban jam mengajar normal seperti yang diatur dalam regulasi umum.

Kebijakan ini diambil demi meringankan beban ekonomi sekaligus menjaga motivasi para guru di daerah bencana, dengan total dana tunjangan yang telah digelontorkan mencapai Rp 508,9 miIiar. Secara paralel, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memastikan roda operasional sekolah tetap berputar dengan mengalirkan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) senilai Rp 1,98 triliun.

Dana tersebut dialokasikan untuk lebih dari 29 ribu satuan pendidikan yang tersebar di kabupaten-kabupaten terdampak banjir. Penyaluran BOSP ini dibarengi dengan pelonggaran syarat administratif agar dana segar dapat segera dipakai pihak sekolah untuk membeli kebutuhan logistik mendesak.

Kini, fokus kementerian mulai bergeser ke arah penuntasan mitigasi kebencanaan jangka panjang. Pemerintah pusat terus memperkuat jalur koordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait penyediaan lahan aman untuk keperluan relokasi bagi 65 sekolah yang posisinya berada di zona rawan longsor dan banjir susulan. Di saat yang sama, tim kementerian tengah memverifikasi data bantuan lanjutan bagi 6.055 guru dengan anggaran tambahan sebesar Rp 36,3 miIiar.

Sebagai langkah pamungkas untuk memulihkan stabilitas mental para siswa, pemerintah juga menggelar program pelatihan dukungan psikososial pascatrauma bagi para guru dan murid.

Pemantauan intensif terhadap tingkat kehadiran siswa serta penerapan model kurikulum darurat terus dikawal ketat di lapangan guna memastikan kualitas capaian pembelajaran pascabencana di Sumatra tetap berjalan optimal dan bermutu.