JAKARTA, Schoolmedia News = Pemerintah Indonesia bersama organisasi menteri-menteri pendidikan se-Asia Tenggara secara resmi meluncurkan Peta Jalan Bersama (Joint Roadmap) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Early Childhood Care and Education (ECCE) untuk periode 2026-2030 di Jakarta, Kamis (9/4/2026). Langkah strategis ini menjadi komitmen kolektif sebelas negara di kawasan untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan berkualitas sejak dini sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang resilien.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta, menekankan bahwa peta jalan ini bukan sekadar dokumen administratif. Menurut dia, ini adalah panggilan untuk aksi nyata guna menerjemahkan Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang PAUD tahun 2023 ke dalam langkah-langkah teknis yang terukur.
"Peta jalan ini dirancang bukan hanya sebagai referensi strategis, tetapi sebagai panduan praktis yang memungkinkan kontekstualisasi di tingkat nasional, sembari tetap selaras dengan prioritas kawasan," ujar Mu’ti.
Dalam suasana hangat, Mendikdasmen mengawali sambutannya dengan dua buah pantun, baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Salah satu baitnya menekankan kesatuan visi: "Sebelas negara satu cita, majukan PAUD di Asia Tenggara!" serunya yang disambut seruan "cakep" dari para delegasi mancanegara dan pejabat yang hadir.
Tujuh Area Intervensi
Peta Jalan Bersama ASEAN-SEAMEO ini mengidentifikasi tujuh area kunci intervensi yang akan menjadi fokus selama lima tahun ke depan. Ketujuh area tersebut meliputi perluasan akses layanan PAUD, peningkatan kualitas program dan pengalaman belajar, penguatan tenaga pendidik, serta peningkatan tata kelola dan kemitraan di sektor PAUD.
Selain itu, dokumen ini juga menekankan pemberdayaan orangtua dan pengasuh, pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan, hingga mobilisasi sumber daya finansial demi keberlanjutan inisiatif PAUD.
Mu’ti menjelaskan bahwa tantangan kolektif saat ini adalah memastikan implementasi yang efektif di tengah keberagaman kondisi sosial-ekonomi tiap negara. "Kita harus bergerak melampaui komitmen kebijakan menuju hasil yang nyata, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua anak. Investasi pada usia dini adalah hal fundamental untuk membangun masyarakat yang inklusif dan makmur," tegasnya.
Peta jalan ini mengadopsi pendekatan bertahap, mulai dari analisis situasi, pengembangan kebijakan, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi. Hal ini bertujuan agar penguatan sistem PAUD di tiap negara anggota dapat berjalan secara koheren dan berbasis bukti (evidence-based).
Komitmen Lintas Sektoral
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, menambahkan bahwa Indonesia merasa bertanggung jawab besar memimpin inisiatif ini. Ia menyebutkan bahwa peta jalan ini bertumpu pada empat prinsip utama: pendekatan berbasis bermain dan berpusat pada anak, responsif terhadap budaya lokal, berkelanjutan serta adaptif terhadap perubahan iklim, dan berbasis hak anak tanpa diskriminasi.
"Tidak ada negara yang bisa menjawab tantangan kompleks saat ini sendirian. Melalui sinergi yang kuat, kita bisa memastikan setiap anak—tanpa terkecuali—mendapatkan awal terbaik dalam hidup mereka," kata Gogot.
Gogot juga mengapresiasi peran SEAMEO CECCEP (Centre for Early Childhood Care Education and Parenting) yang berbasis di Indonesia, serta para mitra seperti Tanoto Foundation, ARNEC, UNICEF, dan UNESCO yang telah mengawal formulasi teknis peta jalan ini sejak tahun 2025.
Penguatan Regional
Acara peluncuran ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting kawasan, di antaranya Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Komunitas Sosial-Budaya San Lwin, Direktur Sekretariat SEAMEO Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim, dan Direktur UNESCO Jakarta Maki Katsuno Hayashikawa.
Delegasi dari berbagai negara anggota, seperti Kamboja, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste, turut hadir memberikan dukungan. Kehadiran mereka menegaskan bahwa isu PAUD kini telah menjadi prioritas diplomatik di Asia Tenggara, tidak lagi sekadar isu domestik kementerian pendidikan masing-masing negara.
San Lwin dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa keselarasan antara kebijakan regional dan aksi nasional adalah kunci. Peta jalan ini diharapkan dapat mempersempit kesenjangan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah tertinggal dan terpencil di seluruh pelosok Asia Tenggara.
Indonesia sendiri, melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, berkomitmen untuk terus fokus pada perluasan akses yang adil dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik PAUD. Hal ini sejalan dengan upaya nasional dalam menurunkan angka tengkes (stunting) dan meningkatkan kesiapan bersekolah anak-anak Indonesia sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.
Dengan diluncurkannya Joint Roadmap ini, negara-negara di Asia Tenggara kini memiliki kompas yang sama untuk menavigasi pengembangan anak usia dini hingga tahun 2030, demi mencetak generasi emas yang kompetitif di kancah global.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar