Schoolmedia News Jakarta == Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPL-PGI) 2026 yang berlangsung di Merauke, Papua Selatan, diwarnai aksi spontanitas warga, Jumat (30/1/2026). Massa yang tergabung dalam Solidaritas Merauke mendesak pimpinan gereja di seluruh Indonesia untuk tidak berdiam diri atas implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai merampas hak ulayat dan merusak ekologi di tanah Papua.
Aksi tersebut berlangsung sesaat setelah pembukaan sidang di Gedung Olahraga (GOR) Hiad Sai. Puluhan warga yang terdiri dari perwakilan masyarakat adat Distrik Ngguti dan Kaptel, serta kelompok aktivis dan mahasiswa, merangsek masuk untuk menyampaikan aspirasi di hadapan ratusan pimpinan denominasi gereja se-Indonesia.
Hadir dalam seremoni pembukaan tersebut Ketua Umum Majelis Pekerja Harian PGI Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty, Gubernur Papua Selatan, Bupati Merauke, serta Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan. Di hadapan para pejabat publik dan tokoh agama, perwakilan massa membacakan surat pernyataan sikap yang menuntut peran nyata gereja dalam menghadapi krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.
Ancaman Ruang Hidup
Juru Bicara Solidaritas Merauke, Simon Petrus Balagiaze, menegaskan bahwa kehadiran mereka adalah untuk mengingatkan gereja akan tugas profetiknya. Menurut Simon, kebijakan struktural melalui PSN di Merauke telah mengakibatkan penggusuran paksa dan hilangnya ruang hidup masyarakat adat secara masif di wilayah Wanam, Jagbob, Tanah Miring, hingga Nakias.
"Kami meminta pemimpin agama untuk mengambil bagian dalam solidaritas kemanusiaan. Gereja harus berani menemani, mendengarkan, dan berjuang bersama masyarakat yang menjadi korban. Jangan sampai mimbar-mimbar gereja hanya bicara soal surga, sementara umatnya kehilangan tanah dan hutan sebagai sumber kehidupan," ujar Simon.
Solidaritas Merauke menyoroti eksploitasi hutan yang berlebihan serta potensi konflik horizontal yang mulai muncul di akar rumput akibat sengketa lahan. Mereka menilai institusi negara, termasuk MRP dan lembaga legislatif daerah (DPRP/DPRK), belum optimal dalam menyuarakan hak-hak masyarakat adat yang terdampak.
Komitmen Etis Gereja
Sidang MPL-PGI tahun ini sebenarnya mengusung tema "Hiduplah sebagai Terang yang Membuahkan Kebaikan, Keadilan, dan Kebenaran" (Efesus 5:8b–9). Tema tersebut secara spesifik menekankan panggilan gereja untuk merawat ciptaan Tuhan dan memulihkan kehidupan bangsa. Namun, bagi masyarakat Merauke, tema tersebut harus diuji melalui tindakan nyata di lapangan.
Menanggapi aksi tersebut, Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty menerima langsung dokumen tuntutan warga. Solidaritas Merauke secara khusus meminta PGI untuk bersurat secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto guna melakukan evaluasi total dan penghentian PSN di Merauke yang dianggap melanggar hak asasi manusia.
"Kami memanggil semua pimpinan denominasi gereja di wilayah Merauke, Asmat, Boven Digoel, dan Mappi agar berkomunikasi aktif dengan pemerintah untuk mengevaluasi proyek yang memicu konflik ini," tambah Arnold Anda, pendamping aksi dari Solidaritas Merauke.
Delapan Poin Tuntutan
Dalam surat pernyataannya, Solidaritas Merauke menyampaikan delapan tuntutan utama. Beberapa di antaranya mendesak gereja-gereja di bawah naungan PGI untuk memasukkan perjuangan korban PSN ke dalam doa syafaat rutin. Mereka juga meminta para pendeta dan evangelist menyuarakan pentingnya penyelamatan keutuhan ciptaan Allah melalui mimbar-mimbar gereja.
Selain itu, massa menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk segera memulihkan hak-hak masyarakat adat di titik-titik penggusuran. Mereka berharap gereja dapat menjadi jembatan dialog yang jujur, sekaligus menjadi benteng terakhir bagi keadilan bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki akses terhadap pengambil kebijakan.
Gubernur Papua Selatan dan Bupati Merauke yang hadir di lokasi tidak memberikan pernyataan mendalam terkait tuntutan tersebut saat acara berlangsung. Namun, kehadiran mereka sebagai saksi pembacaan pernyataan sikap ini memberikan sinyal bahwa tekanan publik terhadap pelaksanaan proyek nasional di Papua semakin menguat.
Sidang MPL-PGI 2026 direncanakan akan terus berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Publik menanti apakah poin-poin keberatan dari masyarakat adat Merauke ini akan masuk ke dalam keputusan resmi sidang sebagai rekomendasi kebijakan gereja terhadap pemerintah.
Bagi masyarakat adat di selatan Papua, hutan dan tanah ulayat bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan identitas dan keberlanjutan hidup. Hilangnya akses terhadap tanah adat berarti hilangnya kedaulatan pangan dan budaya mereka. Di tengah ambisi swasembada pangan nasional, suara dari GOR Hiad Sai menjadi pengingat bahwa pembangunan semestinya tidak mengorbankan martabat manusia.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar