Schoolmedia News Jakarta = Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Rachmat Pambudy mengungkapkan urgensi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat Indonesia saat ini. Dalam acara Prasasti Economic Forum 2026 di Jakarta pada Kamis (29/1/2026), ia menyatakan bahwa meskipun penciptaan lapangan kerja juga penting, namun program MBG saat ini lebih mendesak untuk diberikan kepada masyarakat.
"Pada waktu saya ditanya, mengapa MBG penting? Apakah MBG itu penting? Penting sekali. Apakah MBG lebih penting dari memberi lapangan kerja? Saya mengatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja," ujar Rachmat.
Menurutnya, meskipun ada sebagian masyarakat yang sudah bisa menikmati makanan yang baik, khususnya anak-anak Indonesia, namun masih banyak di daerah pelosok atau luar daerah yang masih kelaparan. Padahal, pembangunan infrastruktur telah banyak dilakukan pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya.
"Jadi kalau kita lihat anak-anak kita stunting, kita tanya dia makan apa. Ibu dan Pak sekalian, saya tidak ingin berpanjang lebar. Inilah yang kita hadapi dan pada waktu sekarang kita tidak hanya harus membangun infrastruktur fisik," paparnya.
Ia juga menilai, jika ada yang menganggap bahwa untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah harus memberi pekerjaan agar masyarakat bisa membeli makanan yang baik, maka anak-anak Indonesia justru akan keburu wafat karena kelaparan.
"Maka, MBG penting, lapangan kerja penting, tetapi MBG lebih mendesak. Ada yang bilang tolong kasih kail, jangan ikan. Kalau dikasih kail sudah keburu mati. Cobalah lihat saudara-saudara kita di ujung pelosok desa kita. Mereka lapar, mereka kelaparan," tutur Rachmat.
Ketika anak-anak generasi muda yang akan melanjutkan estafet pembangunan mengalami kelaparan, efeknya adalah mereka bahkan tidak mampu untuk belajar, sehingga masih banyak yang di tingkat SMP-SMA tak mampu membaca dan menulis.
"Ketika saya harus mendampingi Pak Presiden meresmikan sekolah rakyat, anak-anak kita SMP, SMA tidak bisa baca tulis. Dan itu banyak sekali. Saya tidak ingin mendiskusikan ini terlalu panjang, tidak enak dibuka," tegas Rachmat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah mengungkapkan bahwa program MBG tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan anak-anak Indonesia, melainkan juga turut menggerakkan perekonomian masyarakat. Hal itu dijelaskannya saat menyampaikan pidato utama dalam World Economic Forum Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, pada Kamis (22/1/2026) malam WIB.
Menurut Prabowo, sebanyak lebih dari 61 ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi kini menjadi bagian dari rantai pasok MBG. "Kami menciptakan lebih dari 600 ribu lapangan kerja hanya di dapur-dapur tersebut. Pada puncaknya, kami optimistis akan mencapai 1,5 juta lapangan kerja langsung," ujarnya.
Kepala negara tersebut juga menyampaikan bahwa jumlah lapangan kerja yang tercipta akan semakin bertambah seiring dengan keterlibatan vendor dan pemasok MBG, dan diperkirakan akan mencapai lebih dari satu juta. "Itulah mengapa saya yakin pertumbuhan kita akan mencapai angka yang mengesankan. Kebijakan sosial kita harus meningkatkan produktivitas dan menghasilkan pertumbuhan," katanya.
Analisis: Kenapa MBG Belum Siap Dilakukan Secara Optimal di Indonesia
Meskipun urgensi program MBG sangat tinggi, namun pelaksanaannya di Indonesia ternyata masih menghadapi berbagai tantangan yang menunjukkan bahwa negara ini belum sepenuhnya siap untuk menjalankan program ini secara maksimal. Berikut adalah beberapa analisis faktor penyebabnya:
1. Kurangnya Payung Hukum yang Jelas
Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai bahwa program MBG masih belum memiliki dasar hukum yang kuat, seperti peraturan presiden atau instruksi presiden yang jelas. Bahkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang seharusnya menjadi panduan pelaksanaan program, belum disahkan, dan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 juga belum terdapat klausul khusus yang mengatur program ini. Hal ini berdampak pada lemahnya tata kelola dan transparansi pelaksanaan program, serta membuat keberlanjutan dan akuntabilitasnya menjadi tidak pasti.
2. Kesiapan Infrastruktur dan Sumber Daya yang Tidak Merata
Beberapa daerah di Indonesia masih belum siap dari segi infrastruktur untuk menjalankan program MBG. Misalnya, di Sulawesi Tengah, daerah tersebut belum menjadi bagian dari lokus awal program karena memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan fasilitas seperti dapur umum yang memenuhi standar, tenaga ahli gizi, serta sistem distribusi yang memadai sesuai dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan.
Selain itu, di Kalimantan Barat, masalah kualitas air yang digunakan untuk penyajian makanan juga menjadi kendala karena belum diuji sesuai standar yang ditetapkan, dan mekanisme program juga belum disosialisasikan secara maksimal kepada calon mitra.
3. Permasalahan Anggaran
Ombudsman RI mencatat bahwa banyak persoalan dalam pelaksanaan MBG disebabkan oleh kurangnya anggaran pendukung pada tahap awal pelaksanaan. Meskipun pemerintah telah menyatakan bahwa sejak Mei 2025 masalah anggaran dan pembayaran sudah tidak akan menjadi kendala lagi, namun pada periode Januari hingga April 2025, keterbatasan anggaran telah menyebabkan berbagai kesulitan dalam pelaksanaan program.
Selain itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mengkritik perhitungan kebutuhan dana MBG yang tidak jelas dan serampangan, dengan adanya selisih yang cukup besar antara kebutuhan anggaran yang disebutkan oleh Menteri Keuangan dan yang dialokasikan ke Badan Gizi Nasional (BGN), serta dugaan adanya penggunaan dana yang tidak transparan.
4. Cakupan Program yang Belum Optimal
Saat ini, program MBG baru menyasar anak usia sekolah di sekolah formal, sementara anak-anak usia 0-3 tahun yang juga berada dalam masa krusial pertumbuhan dan perkembangan gizi belum mendapatkan intervensi yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan program masih perlu dievaluasi lebih dalam sebelum dilakukan perluasan agar dapat menjangkau semua kelompok rentan yang membutuhkan.
5. Kurangnya Transparansi dan Pengawasan yang Maksimal
ICW menilai bahwa program MBG sangat tertutup dari publik, sehingga transparansi menjadi persoalan utama yang dikhawatirkan dapat membuka celah korupsi. Selain itu, pelaksanaan program juga ditemukan memiliki masalah internal pada mitra pelaksana, seperti kasus dugaan penggelapan dana di salah satu dapur MBG di Kalibata.
Kurangnya keterlibatan publik dan stakeholder dalam perencanaan dan pelaksanaan program juga menjadi faktor yang menyebabkan berbagai masalah muncul.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi ini, jelas bahwa meskipun program MBG memiliki tujuan yang sangat penting dan mulia, namun diperlukan perbaikan yang komprehensif dari berbagai aspek agar dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Indonesia.
Perlu adanya upaya yang lebih serius dari pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah ini agar program ini dapat benar-benar menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah gizi dan kelaparan di negara ini.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar