Schoolmedia News Jakarta = Iklim demokrasi Indonesia kembali diuji oleh serangkaian aksi teror yang menyasar para aktivis dan kreator konten pascabencana besar di Sumatera pada akhir 2025. Alih-alih mendapatkan ruang dialog terkait penanganan krisis ekologis, warga negara yang vokal justru dihadapkan pada ancaman fisik dan serangan digital yang sistematis.
Pada Kamis (15/1/2026), aktivis Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, bersama kreator konten Yansen yang akrab disapa Piteng, mendatangi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri di Jakarta. Didampingi oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), mereka melaporkan intimidasi berat yang dialami sebagai dampak dari kritik mereka terhadap kebijakan penanganan bencana pemerintah.
Iqbal Damanik menceritakan pengalaman getir saat sebuah paket misterius mendarat di depan rumahnya. Di dalamnya terdapat bangkai ayam yang mulai membusuk, disertai secarik kertas bernada ancaman: "JAGALAH UCAPANMU APABILA ANDA INGIN MENJAGA KELUARGAMU. MULUTMU HARIMAUMU". Teror ini tidak berhenti di dunia nyata; akun Instagram pribadinya pun dibombardir oleh pesan-pesan intimidasi yang menyerang ranah privasi.
Nasib serupa dialami Piteng. Sejak 20 Desember 2025, ia menjadi sasaran peretasan akun, telepon gelap dari orang tak dikenal, hingga kampanye fitnah digital yang masif. Pola serangan ini ternyata memiliki irisan yang sama: menyasar individu-individu yang kritis terhadap langkah pemerintah dalam mengatasi banjir dan tanah longsor di Sumatera yang merenggut banyak korban jiwa.
“Pelaporan ini adalah hak konstitusional. Kami menaruh harapan bahwa penegak hukum memiliki keberanian untuk mengungkap siapa sebenarnya aktor di balik ancaman terhadap iklim demokrasi ini,†ujar Alif Fauzi Nurwidiastomo, perwakilan TAUD. Menurutnya, langkah hukum ini diambil untuk membuktikan bahwa aksi teror tidak akan menyurutkan semangat warga dalam menyuarakan hak-hak mereka.
Fenomena Gunung Es
Data dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menunjukkan bahwa kasus yang menimpa Iqbal dan Piteng hanyalah puncak gunung es. SAFEnet mencatat sedikitnya sembilan aksi teror serupa dialami oleh aktivis dan pemengaruh (influencer) lain, termasuk Ramond Donny Adam (DJ Donny) dan Sherly Annavita, di penghujung tahun 2025.
Gema Gita Persada, salah satu kuasa hukum korban, menyayangkan pendekatan kepolisian yang cenderung memilah-milah kasus ini sebagai tindak pidana biasa. Dalam proses konsultasi, laporan Piteng diarahkan ke Direktorat Tindak Pidana Siber, sementara laporan Iqbal ke Direktorat Tindak Pidana Umum.
“Kasus ini memiliki motif politis yang jelas dan menyebarkan rasa takut yang meluas. Kami mendorong Polri untuk memandang kasus ini secara holistik dan makro. Ini bukan sekadar ancaman biasa, melainkan tindak pidana teror yang ditujukan untuk membungkam kritik,†tegas Gema.
Para advokat menilai rentetan teror ini bertujuan menciptakan chilling effect atau efek gentar agar masyarakat sipil tidak lagi berani mengkritik kebijakan negara. Padahal, saat ini bencana ekologis terus meluas hingga ke Kalimantan Selatan dan Pati, Jawa Tengah.
Sekar Banjaran Aji dari TAUD menekankan bahwa kritik publik atas karut-marut penanganan bencana sangat krusial di tengah krisis iklim global. Tanpa pengawasan dari warga, keselamatan rakyat dikhawatirkan akan terus terabaikan.
“Jika pemerintah menyatakan serius menangani bencana, maka mereka juga harus berkomitmen menyelesaikan kasus teror terhadap warganya sendiri. Membiarkan teror ini berlanjut sama saja dengan membiarkan kedaulatan demokrasi kita dirusak secara sistemik,†pungkas Sekar.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Bareskrim Polri belum memberikan keterangan resmi mengenai tindak lanjut dari laporan tersebut. Kini, mata publik tertuju pada sejauh mana institusi penegak hukum mampu menjamin keamanan warga negaranya yang sedang menjalankan hak konstitusionalnya untuk bersuara.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar