Berikan Beasiswa, Pemprov Papua Percepat Pembangunan SDM

Kegiatan belajar mengajar di luar negeri, Foto: Pixabay

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Biro Otonomi Khusus (Otsus) setempat berupaya mempercepat pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki daya saing tinggi dengan pemberian beasiswa bagi orang asli Bumi Cenderawasih.

Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan Sosial dan SDM Ani Rumbiak, di Jayapura, mengatakan untuk mencapai hal tersebut diperlukan dukungan kebijakan serta sinergitas juga keterpaduan dalam pelaksanaannya.

"Untuk itu beberapa hal yang diperlukan adalah segera dibuat perencanaan kebutuhan SDM yang menyebar di lima wilayah adat, sistem seleksi harus transparan dan akuntabel serta proposional menurut wilayah adat juga bidang keahlian," kata Ani, Senin, 29 April 2019.

Baca juga: 180 Pelajar Baubau Terima Beasiswa dari Korea

Menurut dia, untuk membangun sumber daya manusia juga diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan dengan perguruan tinggi baik dalam wilayah Papua, luar Papua, maupun luar negeri. Pengelolaan beasiswa tersebut, kata Ani, dilakukan secara terpadu serta bersinergi antarpengelola beasiswa.

"Selain itu, pendayagunaan diarahkan untuk optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang kini dimiliki oleh Pemprov Papua dan enterpreunership," ujarnya.

Dia menerangkan, program ini sangat penting dan strategis karena akan menghasilkan siswa-siswi unggulan untuk meningkatkan SDM orang asli Papua. Melalui pemberian beasiswa,kata Ani, dapat membantu generasi muda untuk melanjutkan studi pendidikan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

"Guna meningkatkan pengelolaan SDM Papua diperlukan SDM yang memiliki kualitas dan daya saing tinggi dalam pembangunan," kata Ani. 

Baca juga: Pemkab Sediakan 1.000 Beasiswa Desa, Ayo Dapatkan!

Dengan adanyaSDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, Ani melanjutkan, maka akan mempercepat dalam mengatasi permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi rakyat dan konektivitas wilayah. Kesemuanya itu, kata Ani, merupakan amanat kebijakan Otonomi Khusus.