Ilustrasi anak mengidap virus HIV/AIDS, Foto: Pixabay
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan belum optimal dalam melakukan sosialisasi mengenai HIV/AIDS kepada masyarakat. Kasus penolakan 12 Anak dengan HIV (ADHA) oleh orangtua murid di Solo beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai HIV/AIDS masih rendah.
"Sosialisasi itu kan tugas Kementerian Kesehatan. Kalau menurut saya gagal, karena masyarakat masih punya penolakan tinggi seperti ini," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti di kantor KPAI, Jakarta, Kamis, 4 April 2019.
Retno menyarankan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, memperbanyak sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai HIV/AIDS.
Baca juga: Banyak Kasus HIV/AIDS, Koalisi Aids Indonesia: Kita Butuh Lembaga Independen Lintas Sektoral
Kementerian Kesehatan, dia melanjutkan, bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sosialisasi, menurut dia, antara lain bisa dilakukan melalui iklan layanan masyarakat.
"Bikin iklan layanan masyarakat tapi yang keren. Zaman sekarang kan bisa pakai media sosial. Misalnya durasi satu menit, tapi berisi informasi. Pakai animasi biar menarik, yang penting informasinya sampai," kata Retno mengusulkan.
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti, Foto: Yenny Hardiyanti/SM
Retno menegaskan bahwa anak dengan HIV juga mempunyai hak yang sama dengan anak-anak yang lain, termasuk berhak mendapat pelayanan pendidikan. Tidak alasan bagi masyarakat untuk menolak keberadaan mereka.
"Kenapa kita bersikeras anak-anak ini tetap mendapatkan hak pendidikan formal, karena semangat hidup mereka dan potensi mereka bisa berkembang jika berada di lingkungan seperti anak lainnya," kata Retno.
Retno menambahkan, agar anak-anak pengidap virus HIV/AIDS jangan mendapat diskriminasi, dan jangan dipisahkan.
"Apalagi ide mendirikan sekolah khusus. Itu malah lebih ngeri lagi," ujar Retno.
Baca juga: 14 Siswa SD Diduga Idap HIV/AIDS Diusir dari Sekolah, Psikolog: Bisa Berdampak Pada Identitas Diri
Sebelumnya diberitakan, pada Februari 2019, sebanyak 12 siswa yang diduga mengidap virus HIV/AIDS dikeluarkan dari SD Purwotomo, Solo, Jawa Tengah. Penolakan sekolah terhadap belasan siswa tersebut dilakukan atas desakan dari orang tua siswa lain. Mereka khawatir virus tersebut bisa menular ke murid yang lain.
Selain itu, kasus penolakan serupa juga terjadi di satu sekolah di Jakarta tahun 2011, serta terjadi lagi di Gunung Kidul (Yogyakarta) pada 2012, dan juga di daerah Nainggolan, Samosir, Sumatera Utara, tahun 2018. Penolakan itu terjadi karena masih rendahnya pemahaman warga mengenai seluk beluk HIV/AIDS serta cara penularannya.
Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018 menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai HIV/AIDS masih sangat rendah.
Secara nasional, dari komposit 24 pertanyaan yang diajukan mengenai HIV/AIDS, hanya satu persen responden yang jawaban benarnya 16 hingga 24, dan 31,8 persen yang menyampaikan delapan sampai 15 jawaban benar. Sekitar 65,2 persen responden hanya bisa memberikan jawaban benar nol hingga tujuh, dan dua persen sisanya tidak tahu apa-apa.
Tinggalkan Komentar