RUU Perampasan Aset Disahkan dalam Paripurna DPR Hari Ini, Komisi III Sampaikan Apresiasi kepada Sufmi Dasco Ahmad
SCHOOLMEDIA – Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dijadwalkan resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Kamis, 19 November 2026. Pengesahan regulasi ini menjadi tonggak penting pemberantasan tindak pidana korupsi setelah dinantikan masyarakat selama kurang lebih 18 tahun.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memastikan jadwal pengambilan keputusan tingkat dua tersebut berjalan sesuai agenda pada pukul 09.30 WIB. Menurutnya, rampungnya draf undang-undang ini merupakan buah kerja maraton Komisi III DPR sejak September 2025.
"Insya Allah jam 09.30 ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis, 19 November 2026.
Peran Pengawalan Ketat Pimpinan DPR
Dalam kesempatan tersebut, Habiburokhman menyampaikan penghargaan khusus kepada Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Sufmi Dasco Ahmad, yang dinilainya konsisten mengawal percepatan penyusunan regulasi ini sejak tahun lalu. Ia mengungkapkan bahwa Dasco secara langsung menginstruksikan jajaran pimpinan Komisi III untuk bergerak cepat merampungkan draf tersebut.
"Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini," ujar Habiburokhman.
"Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset," imbuhnya.
Lebih lanjut, ia menceritakan bahwa pengawalan ketat tersebut ditunjukkan dengan permintaan untuk tetap menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum bahkan di tengah masa reses parlemen, hingga memimpin langsung rapat pengambilan keputusan tingkat pertama.
"Beliau meminta kami tetap melaksakan RDPU walau di masa reses dan beliau juga yang memimpin langsung pengambilan putusan tingkat pertama kemarin di Komisi III DPR," ujarnya.

Kesepakatan Bulat Fraksi dan Dukungan Penuh Pemerintah
Sebelumnya, pada Rabu, 18 November 2026, Komisi III DPR bersama perwakilan pemerintah telah menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat satu yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati. Seluruh fraksi di parlemen menyatakan persetujuan bulat agar rancangan regulasi tersebut dibawa ke forum paripurna.
Dari pihak pemerintah, rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, serta perwakilan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mewakili Presiden, Eddy Hiariej menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap penyelesaian produk legislasi ini sebagai instrumen vital dalam mengoptimalkan pemulihan kerugian negara.
"Kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada pembicaraan tingkat satu untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," ujar Eddy.
Sumber: detikcom & DPR RI
Penyunting: Athalla
Foto: Youtube TV Parlemen
Berita Lainnya:
Kapolri Terbitkan Perpol Baru Ubah Aturan Sidang Etik Menjelang Pemeriksaan Mantan Kapolri Listyo Sigit
Menko Kumham Imipas Yusril Ungkap Pengembangan Penyidikan Kasus Penyadapan Mengarah ke Dugaan Makar dan Aktor Eksternal
Sidang KKEP EHS Berujung Sanksi PTDH Terkait Kasus Penyadapan, Polri Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam