Sidang KKEP EHS Berujung Sanksi PTDH Terkait Kasus Penyadapan, Polri Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam
SCHOOLMEDIA – Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap EHS yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan Polri pada Selasa, 17 November 2026, resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri. Atas vonis etik tersebut, terduga pelanggar menyatakan mengajukan upaya banding.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa putusan ini mencerminkan ketegasan institusi dalam menegakkan disiplin serta kode etik secara konsisten. Langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Kapolri mengenai konsep Bersih ke Dalam guna memperkuat kepercayaan publik melalui integritas setiap personel.
"Polri akan terus melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran. Polri senantiasa berkomitmen menjalankan setiap proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan asas equality before the law," ujar Trunoyudo dalam sesi doorstop di Lobby Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Selasa malam.
Fakta Persidangan dan Sanksi yang Dijatuhkan
Persidangan berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 18.00 WIB di Ruang Sidang Biro Pertanggungjawaban Profesi Divpropam Polri, Gedung Presisi 3 Lantai 2, Mabes Polri. Sidang yang dipimpin Komisaris Jenderal Polisi Hendro Pandowo tersebut menghadirkan sembilan saksi, termasuk satu saksi meringankan berinisial DR yang diajukan atas permintaan terduga pelanggar.
Berdasarkan pembuktian di persidangan, EHS dinilai terlibat pemufakatan akses ilegal berupa penyadapan menggunakan akses maupun perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural. Komisi sidang pun menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela serta sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026.
Trunoyudo menekankan bahwa penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum berlaku bagi seluruh anggota tanpa memandang pangkat atau jabatan.
"Polri memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel," tegasnya.
Mekanisme Banding, Proses Pidana, dan Pantauan Kompolnas
Terkait pengajuan banding EHS, Trunoyudo menjelaskan bahwa tahapan selanjutnya akan diproses melalui pembentukan Komisi Banding sesuai aturan dalam Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026. Setelah putusan PTDH dijatuhkan, EHS juga akan kembali ke Bareskrim Polri untuk menjalani proses pidana yang ditangani penyidik. Selain itu, Trunoyudo menginformasikan bahwa sidang etik untuk LSP dijadwalkan berlangsung pada pekan depan setelah kesiapan pemeriksa dipastikan.
Sementara itu, Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam yang memantau langsung jalannya sidang menilai mekanisme persidangan telah berjalan sesuai prosedur serta menjaga kredibilitas. Menurutnya, terduga pelanggar memperoleh hak untuk menyampaikan pembelaan maupun menghadirkan saksi meringankan, dan sempat menyampaikan penyesalan serta permintaan maaf di hadapan majelis sebelum menyatakan banding.
"Kami melihat mekanisme yang berlangsung tadi sudah berjalan sesuai dengan aturan. Kompolnas menilai kredibilitas mekanisme persidangan yang diselenggarakan hari ini tetap terjaga," kata Choirul Anam.
Di akhir keterangannya, Trunoyudo turut menyampaikan terima kasih atas peran media dan masyarakat dalam melakukan kontrol sosial demi pembenahan institusi kepolisian.
"Pembenahan Polri membutuhkan partisipasi teman-teman media dan masyarakat luas. Kami mengapresiasi setiap masukan, informasi, serta kontrol sosial yang diberikan. Polri berkomitmen menjadi lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat," tutupnya.
Sumber: Tribratanews Jatim Polri & Divhumas Polri
Penyunting: Athalla
Foto: Tribratanews Jatim Polri
Berita Lainnya:
Kapolri Terbitkan Perpol Baru Ubah Aturan Sidang Etik Menjelang Pemeriksaan Mantan Kapolri Listyo Sigit
Menko Kumham Imipas Yusril Ungkap Pengembangan Penyidikan Kasus Penyadapan Mengarah ke Dugaan Makar dan Aktor Eksternal
Dishub Bakal Tambah Petugas Tertibkan Parkir Liar di Trotoar Blok M saat Akhir Pekan