Kasus Dugaan Penyadapan dan Makar, Kompolnas Ingatkan Polri Bekerja Berdasarkan Alat Bukti Murni
SCHOOLMEDIA – Komisi Kepolisian Nasional memberikan pengingat serius agar penanganan perkara hukum dugaan penyadapan ilegal dan pemufakatan jahat yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian tidak terseret ke dalam pusaran kepentingan politik. Penegakan hukum dinilai harus berjalan secara objektif murni berdasarkan fakta pembuktian di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Kompolnas, Yusuf Warsyim, saat dimintai tanggapan mengenai perkembangan penyidikan kasus yang menyita perhatian publik luas tersebut di Jakarta, pada Minggu, 15 November 2026.

Pengawalan Ketat terhadap Proses Hukum yang Bersih
Yusuf menuturkan bahwa perkara ini memiliki dimensi sensitif yang besar karena melibatkan mantan pimpinan tinggi kepolisian dengan korban yang merupakan Kepala Negara. Oleh karena itu, langkah penyidikan mesti dilakukan secara sangat cermat dan penuh kehati-hatian, bukan sekadar mengejar kecepatan akibat tekanan dari berbagai pihak.
"Kasus ini jangan sampai menjadi ajang pertarungan politik. Biarlah hukum yang bekerja dengan bukti. Kompolnas akan terus mengawal agar prosesnya bersih dari intervensi dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik," ujar Yusuf.
Terkait laporan polisi yang turut mencakup dugaan tindak pidana makar, Kompolnas menegaskan bahwa penerbitan laporan baru merupakan awal dari serangkaian proses penelusuran. Unsur delik makar sendiri merupakan kategori hukum yang sangat berat, sehingga penyidik wajib membuktikan adanya perbuatan nyata beserta niat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, bukan sekadar mengandalkan asumsi atau opini.
Pandangan Pakar Hukum Pidana Mengenai Independensi
Sementara itu, pengajar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, berpandangan bahwa kewenangan penegakan hukum dan upaya paksa yang dimiliki institusi kepolisian harus selalu berpijak pada penanganan perkara yang sah. Tindakan penyadapan yang dilakukan di luar prosedur resmi merupakan pelanggaran hukum berat.
Fickar juga menyoroti pentingnya menjaga integritas serta profesionalisme internal kepolisian agar terhindar dari tarik menarik kepentingan politik praktis. Menurutnya, pengungkapan kasus ini harus dituntaskan secara transparan hingga menemukan siapa pihak yang menjadi pengguna akhir dari data intelijen hasil penyadapan ilegal tersebut.
Kompolnas memastikan lembaganya akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar penyidik kepolisian tetap berada di rel yang independen, profesional, serta transparan demi menjamin tercapainya rasa keadilan di tengah masyarakat.
Sumber: kompas.id
Penyunting: Athalla
Foto: Kompas/Hendra A Setyawan
Berita Lainnya:
MPR Tetapkan Batas Waktu Penyerahan Dua Nama Calon Wakil Presiden hingga 25 November 2026
DPD Partai Gerindra Maluku Usulkan Sufmi Dasco Ahmad sebagai Calon Wakil Presiden Pendamping Prabowo Subianto
Wacana Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo Tuai Sorotan Tajam dari DPR hingga Pemprov Banten