MPR Tetapkan Batas Waktu Penyerahan Dua Nama Calon Wakil Presiden hingga 25 November 2026
SCHOOLMEDIA – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia secara resmi menyepakati batas waktu bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan hasil rapat gabungan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 16 November 2026, tenggat waktu pengiriman nama kandidat tersebut ditetapkan jatuh pada Rabu, 25 November 2026.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan kesepakatan jadwal tersebut seusai memimpin rapat gabungan. Selain menentukan tenggat penyetoran nama calon, pimpinan MPR juga menetapkan jadwal penyelenggaraan sidang paripurna dengan agenda pemilihan sekaligus pelantikan wakil presiden pada Rabu, 9 Desember 2026.

"Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026," ujar Ketua MPR Ahmad Muzani seusai rapat gabungan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
"Dalam surat Presiden, Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan Presiden jabatan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember. Harinya Rabu, tanggal 9 Desember, mundur satu minggu," lanjut Muzani menjelaskan penyesuaian agenda persidangan.
Pembentukan Tim Ad Hoc dan Tim Verifikasi Pemilihan
Untuk memastikan seluruh tahapan konstitusional berjalan tertib dan akuntabel, rapat gabungan MPR turut membentuk perangkat kerja khusus. Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto, ditunjuk sebagai ketua tim ad hoc pemilihan wakil presiden.
Sementara itu, tugas koordinator tim verifikasi diamanahkan kepada Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Nasdem, Lestari Moerdijat, yang akan bekerja sama dengan Habiburokhman dari Fraksi Partai Gerindra serta perwakilan dari unsur Dewan Perwakilan Daerah.
Konsolidasi Partai Koalisi di Istana Bogor
Sebelum agenda rapat gabungan MPR digelar, Presiden Prabowo Subianto telah mengundang para ketua umum partai politik koalisi pemerintah di Istana Bogor pada Jumat, 13 November 2026, guna menjaring usulan nama kandidat. Meski Presiden memberikan tenggat satu minggu bagi setiap partai untuk mengajukan tokoh terbaiknya, dinamika pembahasan di internal koalisi mulai mengerucut pada kader dari Partai Gerindra.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, yang menyebutkan bahwa mayoritas pimpinan partai koalisi bersepakat menyerahkan kursi pengusulan kandidat kepada partai yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.
"Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat dari Gerindra," ujar Zulkifli Hasan dalam keterangannya di Kalianda, Lampung Selatan.
Sumber: Kompas.com
Penyunting: Athalla
Foto: Hanya sebagai ilustrasi (Sumber: Pexels)
Berita Lainnya:
Wacana Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo Tuai Sorotan Tajam dari DPR hingga Pemprov Banten
Dugaan Kekerasan Seksual Seret Bupati Kupang, Polda NTT Selidiki Laporan Korban dan Komnas Perempuan Soroti Relasi Kuasa
Menkes Budi Gunadi Optimistis Usia Harapan Hidup Masyarakat Indonesia Dapat Meningkat hingga 80 Tahun