Gibran Dikabarkan Ajukan Pengunduran Diri, PKB Pastikan Usulan HMP Tetap Berlanjut di DPR

SchoolmediaNews - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi kabar tersebut, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menyampaikan bahwa proses pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR tetap berjalan sesuai agenda.

Khozin mengatakan bahwa pihaknya telah mendengar informasi mengenai pengunduran diri Gibran. Apabila kabar tersebut benar, PKB menghormati keputusan yang diambil dan berharap polemik terkait persoalan ijazah Wakil Presiden dapat segera diselesaikan.

Meskipun demikian, Khozin menegaskan bahwa rapat paripurna DPR pada Kamis, 12 November 2026, tetap dijadwalkan untuk mengumumkan usulan Hak Menyatakan Pendapat. Dengan demikian, proses yang sedang berlangsung di DPR belum dihentikan.

Ia menjelaskan bahwa apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, maka proses HMP tidak lagi memiliki objek untuk dilanjutkan. Selanjutnya, pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong akan mengikuti ketentuan dalam UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden yang baru. Sebelum pemilihan berlangsung, Presiden juga harus mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan dilaksanakan.

Khozin berharap persoalan yang berkaitan dengan ijazah Gibran dapat segera menemukan penyelesaian, baik melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat maupun pengunduran diri. Ia juga menginginkan agar berbagai dinamika tersebut tidak menghambat pemerintah dalam menjalankan program dan janji yang tercantum dalam Asta Cita.

Selain itu, Khozin menyampaikan bahwa evaluasi terhadap peraturan kepemiluan, termasuk mekanisme pendaftaran, dapat menjadi bahan pembahasan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Pembahasan tersebut dinilai relevan karena saat ini Komisi II DPR sedang menjalankan Panitia Kerja (Panja) terkait revisi undang-undang tersebut.

Sebelumnya, Ketua Umum Projo, Budi Arie, juga membenarkan kabar mengenai penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada Presiden Prabowo. Pernyataan tersebut disampaikan pada Rabu, 11 November 2026.

Sumber: detikNews
Penulis berita awal: detikNews
Editor: -
Penyunting: Melia Susilawati