Antara Niat Mundur dan Gugatan PTUN: Tanda Tanya Sikap Politik Gibran

Schoolmedia -Pertemuan intensif selama 2,5 jam antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa pagi (10/11/2026) menyita perhatian publik. Dalam diskusi tersebut, Gibran mengutarakan keinginannya untuk mengundurkan diri akibat dinamika hukum pascaputusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak niatan tersebut, melainkan memberikan sejumlah saran. Pada saat yang sama, Gibran memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan ijazah setara SMA miliknya melalui peradilan di PTUN. Rangkaian fakta ini menimbulkan pertanyaan politis: apakah Gibran benar-benar berniat mundur, ataukah ia memfokuskan diri pada langkah pembuktian hukum? Klarifikasi Istana yang menolak narasi bahwa Presiden "menolak" permohonan mundur tersebut juga memicu spekulasi mengenai komunikasi politik yang berlangsung.

Sementara itu di Senayan, posisi politik Gibran kian tersudut. Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) mulai digulirkan dari tahap awal Hak Angket oleh lintas fraksi yang dimotori PKS dan PDI Perjuangan. Usulan yang telah mengantongi setidaknya 50 tanda tangan anggota DPR dari enam fraksi ini menjadi langkah yang berpotensi mengarah pada proses pemakzulan (impeachment). Di tengah pengusulan HMP ini, posisi Partai Gerindra masih membebaskan kadernya, meski pertemuan panjang antara Prabowo dan Gibran diperkirakan dapat memengaruhi atau menginterupsi konstelasi politik di DPR.

^{Sumber berita: kompas.com}

^{Penulis berita: Moh Samsul Arifi}

^{Penyunting: febby}