DPR Minta Kemenhaj Tingkatkan Perlindungan Jemaah Umrah akibat Konflik di Riyadh

SchoolmediaNews - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan keselamatan jemaah umrah Indonesia yang mengalami kendala perjalanan akibat meningkatnya konflik di Riyadh, Arab Saudi.

Maman menilai pemerintah perlu memperkuat sistem perlindungan jemaah dan menyiapkan langkah darurat untuk menghadapi kemungkinan gangguan perjalanan. Ia menegaskan bahwa seluruh jemaah harus mendapatkan pemantauan yang baik agar tidak terlantar atau kesulitan memperoleh informasi dan bantuan.

Gangguan penerbangan di kawasan Riyadh serta sejumlah kota transit di wilayah Teluk, seperti Abu Dhabi dan Dubai, menyebabkan beberapa rombongan jemaah umrah mengalami hambatan perjalanan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penundaan jadwal penerbangan maupun perubahan rute perjalanan.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, Maman meminta Kemenhaj memperbarui data dan memetakan keberadaan jemaah yang terdampak. Langkah ini diperlukan agar kebutuhan dasar, seperti tempat menginap dan makanan, tetap terpenuhi selama jemaah menunggu kepastian jadwal keberangkatan atau kepulangan.

Ia juga mendorong Kemenhaj memperkuat koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Kerja sama tersebut dinilai penting untuk mempercepat penanganan apabila terjadi keadaan darurat di bandara maupun lokasi lainnya.

Menurut Maman, penanganan jemaah harus didasarkan pada informasi yang akurat mengenai kondisi di lapangan. Ia juga mengusulkan pembentukan posko pengaduan dan layanan telepon darurat atau hotline resmi yang dapat dihubungi jemaah maupun keluarga mereka di Indonesia.

Ketersediaan informasi yang jelas mengenai perubahan jadwal penerbangan, pembatalan perjalanan, dan tempat menginap dinilai dapat membantu mengurangi kekhawatiran keluarga jemaah. Dengan begitu, mereka dapat mengetahui kondisi anggota keluarganya dan memperoleh informasi yang dapat dipercaya.

Selain itu, Maman mengimbau para jemaah dan keluarga agar tetap tenang serta tidak mengambil keputusan sendiri tanpa berkoordinasi dengan pihak penyelenggara perjalanan umrah. Jemaah juga diminta mengikuti arahan petugas dan ketentuan otoritas penerbangan demi menjaga keselamatan selama terjadi penundaan perjalanan.

Ia berharap pemerintah dapat bertindak cepat dan memastikan setiap jemaah yang terdampak memperoleh perlindungan serta bantuan yang dibutuhkan.

Sumber: ANTARA News