Menakar Ulang Makan Bergizi Gratis: Antara Ambisi Angka dan Celah Rantai Birokrasi Untuk Korupsi

Schoolmedia News Jakarta = Aroma masakan hangat yang sedianya membawa harapan baru bagi peningkatan kualitas generasi masa depan, belakangan justru menyisakan riak kegelisahan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digadang-gadang menjadi tonggak baru pembangunan sumber daya manusia, kini tengah berada di persimpangan jalan.

Menyusul terungkapnya dugaan korupsi dalam tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah dipaksa melakukan kalkulasi ulang melalui kebijakan refocusing. Sasaran kini dipersempit, diprioritaskan bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Langkah penajaman sasaran ini diambil setelah gelombang kritik tajam menerpa implementasi program di lapangan yang dinilai kerap meleset dari target awal. Distorsi ini sejatinya berakar dari kekaburan paradigma filosofis program sejak dalam kandungan kebijakan.

Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Sri Raharjo, mengingatkan bahwa ada batas tegas yang sering kali kabur dalam persepsi publik maupun pengambil kebijakan.

“MBG itu sebetulnya untuk meningkatkan status gizi. Sering dipersepsikan sama dengan mengatasi stunting, padahal mestinya urusannya beda,” ujar Sri Raharjo pada Selasa (30/6/2026). Perbedaan substansial ini krusial untuk dipahami, mengingat Indonesia sejatinya tidak berangkat dari ruang hampa dalam hal intervensi pemenuhan gizi masyarakat.

Selama sepuluh tahun terakhir, pemerintahan terdahulu telah menjalankan program percepatan penurunan stunting yang masif. Pengalaman satu dekade tersebut harusnya menjadi pustaka berharga, sebuah lesson learned yang memandu langkah perancangan MBG.

Salah satu kelemahan mendasar dari desain MBG saat ini, menurut Sri, adalah keengganan untuk menyusun skala prioritas berdasarkan tingkat kedaruratan gizi. “Kalau tujuannya meningkatkan status gizi, mestinya yang menerima MBG adalah mereka yang memang status gizinya kurang atau berada di marginal,” katanya menambahkan.

Alih-alih menyisir kelompok marginal, kebijakan dari awal tampak lebih terpikat pada pesona kuantitas: menjangkau sekitar 82 juta penerima manfaat secara serempak. Orientasi pada target angka yang masif ini berujung pada pengabaian pilar pendukung. Infrastruktur lokal, kesiapan sumber daya manusia, hingga ekosistem keamanan pangan belum sepenuhnya kokoh berdiri ketika genderang program ditabuh. Akibatnya fatal, rantai pelaksanaan sempat diwarnai kasus keracunan makanan di beberapa daerah. Pembenahan standar sanitasi dan higiene pun baru dilakukan secara reaktif, menyerupai pemadam kebakaran yang baru bergerak saat api menjalar.

Kebijakan mendirikan institusi baru bernama Badan Gizi Nasional juga memicu konsekuensi anggaran yang tidak sedikit. Alokasi fiskal di sejumlah kementerian teknis dan pemerintah daerah terpangkas demi menghidupi struktur baru ini. Padahal, kesuksesan penanganan stunting di masa lalu justru bertumpu pada pendekatan lintas sektoral yang terkoordinasi tanpa perlu membangun menara birokrasi baru. Integrasi penyediaan sanitasi, edukasi gizi, hingga jaring pengaman sosial berjalan organik sesuai fungsi kementerian yang ada.

“Saya katakan 'too much too soon',” tegas Sri. Ia melihat pembentukan lembaga baru ini cenderung boros anggaran dan kurang berkaca pada praktik baik yang sudah ada.

Lebih jauh lagi, celah kerawanan penyimpangan anggaran dalam program MBG dinilai tidak berdiri sendiri. Sengkarut dugaan korupsi yang mencuat di BGN disinyalir erat kaitannya dengan arsitektur program yang rumit. Keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yayasan, hingga berbagai mitra pelaksana dinilai menciptakan struktur perantara yang terlalu panjang.

Mata rantai birokrasi yang panjang ini otomatis memperbanyak titik buta (blind spots) dalam pengawasan. Setiap simpul perantara berpotensi menjadi celah tumbuhnya praktik rente dan kickback politik maupun ekonomi. Untuk mengatasinya, pemerintah disarankan menyederhanakan mekanisme dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah mapan di akar rumput, seperti jaringan kantin atau dapur sekolah yang telah berjalan mandiri.

Kini, di tengah proses pembenahan pascakorupsi, tuntutan paling mendesak adalah mengembalikan basis kebijakan pada data objektif. Evaluasi ke depan tidak boleh lagi hanya menghitung tumpukan kotak makanan yang terdistribusi, melainkan harus mengukur dampak nyata terhadap perubahan klinis tubuh penerima manfaat.

Pengukuran data awal (baseline) status gizi mutlak diperlukan agar efektivitas setiap rupiah yang digelontorkan negara dapat dipertanggungjawabkan di atas timbangan ilmiah, bukan sekadar di atas kertas laporan serapan anggaran.

Tim Schoolmedia