Rakor dan Advokasi Program Prioritas Kemendikdasmen Atip Latipulhayat: “Sinergi Pusat-Daerah Kunci Wujudkan PAUD Berkualitas”

Kemendikdasmen Gelar Rakor Program Prioritas, Atip Latipulhayat: “Sinergi Pusat-Daerah Kunci Wujudkan PAUD Berkualitas”

JAKARTA, Schoolmedia News = Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan fondasi utama dan paling strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Investasi pada tahapan emas ini dinilai sebagai kunci untuk menyiapkan generasi unggul yang siap membawa bangsa menuju visi Indonesia Emas.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Atip dalam arahannya pada pembukaan Rapat Koordinasi dan Advokasi Program Prioritas PAUD Tahun 2026. Kegiatan yang digelar Direktorat PAUD ini berlangsung selama empat hari, mulai 6 hingga 9 April 2026, bertempat di Hotel Grand Sahid, Jakarta.

Rakor ini diikuti oleh 560 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah pusat dan daerah, termasuk jajaran Direktorat PAUD, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP), Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), serta kepala dan perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota dari seluruh Indonesia.

“Setiap anak berhak mendapatkan awal yang terbaik dalam hidupnya. Pendidikan di usia dini menentukan bagaimana karakter, kecerdasan, dan pola pikir mereka berkembang di masa depan. Melalui sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, kita dapat memastikan layanan PAUD yang berkualitas, merata, dan berdampak nyata bagi masa depan bangsa,” ujar Atip dalam sambutannya, Senin (7/4/2026).

Wamen Atip menekankan bahwa upaya peningkatan kualitas PAUD tidak bisa berjalan parsial atau hanya menjadi tanggung jawab pusat. Ia mendorong pemerintah daerah untuk mengambil peran lebih aktif. Tiga hal utama yang menjadi perhatian adalah memperluas akses layanan agar tidak terjadi kesenjangan antarwilayah, meningkatkan kualitas satuan pendidikan melalui proses akreditasi, serta memberikan perhatian serius pada peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik.

“Guru PAUD adalah profesi yang mulia karena mereka membentuk dasar kecerdasan anak. Oleh karena itu, kesejahteraan dan kapasitas mereka harus terus diperkuat. Daerah harus berani memprioritaskan hal ini dalam perencanaan dan anggaran,” tegasnya.

Kegiatan ini juga sejalan dengan upaya mendukung implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Secara khusus, forum ini menjadi langkah konkret dalam percepatan program Wajib Belajar 13 Tahun, yang kini mencakup satu tahun pendidikan prasekolah. Kebijakan ini menandakan pentingnya tahapan pra dasar dalam sistem pendidikan nasional

Tren Layanan PAUD Positir

Sementara itu, dalam paparan data dan capaian, Direktur Pendidikan Anak Usia Dini  Kurniawan menyampaikan bahwa secara umum layanan PAUD menunjukkan tren yang menggembirakan dan sangat positif. Angka partisipasi kasar anak usia 5–6 tahun pada tahun 2025 telah mencapai 85,97 persen. Hal ini didukung dengan keberadaan 206.699 satuan pendidikan PAUD yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara.

“Pencapaian ini tentu menjadi modal dan kebanggaan bersama. Namun, kita tidak boleh berpuas diri karena masih terdapat pekerjaan rumah yang cukup berat dan harus diselesaikan bersama-sama,” ujarnya.

Beberapa tantangan yang masih menjadi fokus perhatian antara lain masih rendahnya angka partisipasi anak usia 3–4 tahun jika dibandingkan dengan kelompok usia 5–6 tahun. Selain itu, tantangan geografis dan ekonomi membuat pemerataan layanan pendidikan belum sepenuhnya menyentuh lebih dari 14.000 desa di Indonesia. Masih ada wilayah yang mengalami kekeringan layanan pendidikan sejak usia dini.

Tantangan lainnya menyangkut aspek sumber daya manusia, yakni keterbatasan kualitas dan kualifikasi pendidik yang belum sepenuhnya memenuhi standar nasional. Di beberapa daerah, masih ditemukan pendidik yang belum memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai atau sertifikasi yang memadai.

Menjawab berbagai tantangan tersebut, Direktorat PAUD menetapkan empat fokus utama program untuk tahun 2026. Pertama, penguatan aspek pembelajaran dan penilaian yang berorientasi pada pengembangan karakter dan potensi anak. Kedua, fasilitasi sarana dan prasarana serta perbaikan tata kelola manajemen yang lebih transparan dan akuntabel.

Ketiga, persiapan matang dan implementasi kebijakan Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah agar berjalan lancar di seluruh daerah. Keempat, penguatan layanan terhadap peserta didik secara holistik dan integratif, yang mencakup aspek kesehatan, gizi, dan pengasuhan.

Rapat koordinasi ini dirancang bukan hanya sebagai ajang temu koordinasi, melainkan wadah strategis untuk menyelaraskan kebijakan, regulasi, dan langkah kerja antara pusat dan daerah. Selain meningkatkan pemahaman teknis pelaksanaan program, kegiatan ini juga bertujuan mendorong komitmen pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang konkret, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya forum ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan koordinasi yang jauh lebih efektif. Sinergi yang solid antara pusat dan daerah menjadi prasyarat mutlak agar layanan PAUD dapat dinikmati secara adil oleh seluruh anak Indonesia, tanpa terkecuali, demi mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berkeadilan.

Penyunting: Eko B Harsono