Revitalisasi Sekolah 2026 Fokus pada "Luka" Terparah: Rusak Berat, 3T, dan Bencana

Schoolmedia News Jember = Di sebuah sudut Kabupaten Jember, Sabtu (21/2), sinar matahari menyinari wajah Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), saat ia menyampaikan sebuah kabar yang membawa angin segar bagi dunia pendidikan Indonesia. Di tengah riuh rendah persoalan kualitas SDM, pemerintah secara resmi mengunci angka Rp14 triliun dalam APBN 2026 khusus untuk satu misi: memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang bertaruh nyawa di bawah atap sekolah yang rapuh.

Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026 bukan sekadar proyek fisik semen dan batu bata. Ini adalah upaya sistematis untuk memutus rantai kemiskinan melalui infrastruktur yang bermartabat. Namun, di balik angka triliunan tersebut, tersimpan tantangan besar mengenai akurasi data, integritas pelaksanaan, dan ketahanan bangunan di tengah ancaman bencana.

Kebijakan tahun 2026 secara tegas mengarahkan kemudi pada tiga prioritas utama. Pertama, sekolah dengan kondisi rusak berat yang selama ini sering luput dari perbaikan ringan. Kedua, sekolah di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang kerap menjadi "anak tiri" dalam pembangunan. Ketiga, sekolah di daerah terdampak bencana, mengingat posisi geografis Indonesia yang berada di cincin api.

"Untuk tahun 2026, yang sudah aman di APBN ada Rp14 triliun. Sementara yang kami alokasikan, sekarang sudah proses verval (verifikasi dan validasi), sekitar 11.470 satuan pendidikan," ujar Abdul Mu’ti.

Angka ini bukanlah titik henti. Sesuai arahan Presiden pada Hari Guru Nasional 2025, target ini melonjak drastis. Pemerintah berambisi menambah 60.000 satuan pendidikan lagi, sehingga total sekolah yang akan disentuh pada 2026 diproyeksikan mencapai lebih dari 71.000 unit. Sebuah lompatan kuantum yang ambisius sekaligus berisiko jika tidak dikelola dengan presisi.

Swakelola Bak Pedang Bermata Dua

Satu hal yang menarik adalah keputusan pemerintah untuk tetap menggunakan mekanisme swakelola. Artinya, sekolah terlibat langsung dalam proses pembangunan. Secara teori, skema ini mendorong partisipasi aktif dan rasa memiliki. Namun, berkaca pada laporan media lokal di berbagai daerah, swakelola sering kali menjadi titik lemah jika SDM di tingkat sekolah tidak memiliki kompetensi teknis bangunan.

Banyak kepala sekolah yang justru merasa terbebani dengan urusan administratif proyek, yang pada akhirnya mendistorsi tugas utama mereka sebagai pemimpin instruksional di kelas. Catatan kritis dari berbagai pengamat pendidikan menekankan bahwa tanpa pendampingan teknis yang ketat dari dinas terkait atau tenaga ahli, swakelola berisiko melahirkan bangunan yang "asal jadi" demi mengejar laporan pertanggungjawaban.

Laporan dari sejumlah media lokal di daerah 3T menunjukkan tantangan yang lebih kompleks. Di pelosok Papua atau Kalimantan Barat, misalnya, tantangan utama bukan hanya dana, melainkan logistik. Harga material bangunan di daerah 3T bisa membengkak hingga tiga kali lipat dari harga standar karena akses transportasi yang sulit.

Selain itu, masalah sinkronisasi data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) masih menjadi momok. Sering ditemukan kasus di mana sekolah dilaporkan "rusak ringan" di sistem, namun kenyataannya plafon sudah ambruk. Sebaliknya, ada sekolah yang mendapatkan bantuan meski kondisinya masih jauh lebih baik dibanding sekolah tetangganya yang nyaris rubuh. Proses verval yang sedang berlangsung saat ini menjadi krusial untuk memastikan Rp14 triliun tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah.

Pendidikan Mesin Pengentas Kemiskinan 

Visi besar Presiden yang dikutip oleh Mendikdasmen sangat jelas: pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. "Bapak Presiden berkali-kali menyampaikan bahwa memberantas kemiskinan itu formulanya adalah pendidikan," tegas Mu’ti.

Logikanya sederhana namun mendalam: lingkungan belajar yang aman dan layak akan meningkatkan motivasi siswa dan guru. Motivasi yang tinggi berkorelasi dengan hasil belajar yang lebih baik. Hasil belajar yang berkualitas adalah modal utama bagi generasi muda untuk bersaing di pasar kerja dan mengangkat derajat ekonomi keluarga mereka.

Pastikan Amanah Uang Rakyat Tersampaikan 

Agar anggaran raksasa ini tidak menjadi sia-sia, ada beberapa poin kritis yang harus dikawal oleh publik dan pihak sekolah:

1. Transparansi Publik: Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan progres pembangunan harus bisa diakses secara terbuka di lingkungan sekolah agar masyarakat bisa turut mengawasi.

2. Audit Teknis Berkala: Jangan hanya menunggu audit keuangan di akhir tahun. Diperlukan audit teknis di tengah proses pembangunan untuk memastikan spesifikasi material sesuai standar keamanan (terutama standar bangunan tahan gempa).

3. Pelatihan Tim Pelaksana Sekolah: Sekolah harus dibekali pengetahuan manajemen proyek dasar agar tidak terjebak dalam praktik pungutan liar atau manipulasi material oleh oknum kontraktor penyedia.

4. Infrastruktur Inklusif: Revitalisasi ini harus memastikan sekolah ramah disabilitas, menyediakan akses yang layak bagi semua anak tanpa terkecuali.

Revitalisasi 2026 adalah janji negara untuk menghadirkan keadilan. Saat alat berat mulai bekerja dan semen mulai dituangkan, kita semua berharap bahwa bangunan yang berdiri nantinya bukan sekadar monumen fisik, melainkan ruang suci tempat masa depan Indonesia dirajut dengan rasa aman.

Tim Schoolmedia