Schoolmedia News Jakarta = Keberangkatan Presiden Prabowo Subianto ke Washington DC pada Senin (16/02/2026) membawa misi yang berat, bukan hanya secara politik, tetapi juga secara finansial. Di balik jabat tangan formal di Gedung Putih, membayangi angka fantastis Rp 16,7 triliun yang disebut-sebut sebagai "iuran" atau komitmen kerja sama strategis.
Di tengah kondisi ekonomi dalam negeri yang masih berjuang melawan daya beli yang lesu, angka ini bukan sekadar statistik; ini adalah tamparan bagi prioritas nasional.
Fiskal yang Tercekik Diplomasi
Pertanyaan mendasarnya adalah: Apa yang didapat rakyat Indonesia dari dana 16,7 triliun ini? Jika dana tersebut merupakan harga yang harus dibayar untuk "akses" terhadap kebijakan proteksionis Donald Trump, maka Indonesia sedang terjebak dalam diplomasi transaksional.
Mengalokasikan dana sebesar itu ke luar negeri—sementara subsidi energi dan pendidikan seringkali diperketat dengan alasan efisiensi—menunjukkan adanya ketimpangan empati dalam kebijakan fiskal kita.
Membawa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rombongan memberikan sinyal kuat bahwa ada komoditas strategis yang sedang dipertaruhkan. Ada kekhawatiran bahwa dana Rp 16,7 triliun ini hanyalah "pembuka pintu" bagi konsesi sumber daya alam yang lebih besar.
Di bawah kepemimpinan Trump yang dikenal dengan jargon "America First", kerja sama bilateral jarang bersifat saling menguntungkan secara setara. Indonesia berisiko terjepit dalam komitmen jangka panjang yang hanya menguntungkan korporasi AS, sementara kita kehilangan kedaulatan atas pengelolaan energi domestik.
Kebutuhan akan Transparansi
Pemerintah harus berhenti menggunakan diksi normatif seperti "memperkuat posisi nasional" untuk menutupi beban anggaran yang nyata. Rakyat berhak tahu:
- Klasifikasi Dana: Apakah ini utang baru, iuran organisasi, atau subsidi untuk proyek investasi AS di Indonesia?
- Opportunity Cost: Berapa banyak sekolah atau rumah sakit yang bisa dibangun dengan Rp 16,7 triliun jika dana tersebut tetap di dalam negeri?
Diplomasi memang penting, namun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan ketahanan ekonomi domestik. Jika kunjungan ke Washington ini hanya berakhir sebagai ajang "pembayaran upeti" untuk mengamankan posisi di tengah dinamika geopolitik, maka Indonesia sedang melakukan investasi yang sangat mahal dengan tingkat pengembalian yang tidak pasti.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar