Ilustrasi Bapenas menemukan 20 kasus kekerdilan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Foto: Pixabay
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memfokuskan penanganan kasus anak memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya atau kekerdilan di 20 desa di Kabupaten Bangka dan Bangka Barat.
"Kami sangat konsen dan membentuk tim penanganan kekerdilan di 20 desa tersebut," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Babel, Mulyono di Pangkalpinang, Minggu, 13 Januari 2019.
Ia mengatakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menetapkan 20 desa di Provinsi Kepulauan Babel terkait kekerdilan. Pada 2018, Bapenas menemukan 10 kasus kekerdilan di Kabupaten Bangka Barat dan pada awal 2019 ada 10 kasus di Kabupaten Bangka.
"Penanganan dan intervensi kekerdilan ini tidak mudah, karena dimulai dari ibu hamil hingga sampai bayi usia dua tahun dan ini terkait gizi, ekonomi keluarga maupun asupan, karena apabila gizi dan asupan makanan kurang di keluarga tersebut, maka akan meningkatkan kasus kekerdilan," ujar Mulyono.
Selain itu, kasus kekerdilan ini juga disebabkan oleh lingkungan, ketersediaan air bersih, rumah sehat dan pola hidup bersih, sehat masyarakat dan pola asuh anak yang kurang baik, serta penyakit penyerta atau bawaan anak.
"Penanganan kasus kekerdilan membutuhkan kerja sama lintas sektoral dan membutuhkan waktu cukup lama dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat kurang mampu," kata Mulyono.
Menurutnya, kasus kekerdilan saat ini masih diukur dari tinggi per berat badan anak, artinya berat badan dibanding umur anak. Padahal, kata Mulyono, pendek seorang anak itu tidak masalah, pendek tetapi memiliki otak cerdas karena faktor keturunan.
Ia mencontohkan, misalnya, Bapak B.J Habibie, beliau pendek, tetapi otaknya cerdas, karena faktor keturunan.
"Seharusnya pengukuran kekerdilan ini dari tumbuh dan berkembang anak," kata Mulyono.
Tinggalkan Komentar