kembali
Artikel

Mengapa Trotoar Sering Jadi Lahan Parkir Liar di Kawasan Komersial? Menilik Aturan Hak Pejalan Kaki dan Solusi Tata Kota

author Andeliyumna
Nov 19, 2026 |
21 Dilihat

Fenomena kendaraan bermotor yang berjejer rapi di atas trotoar bukanlah pemandangan asing di kawasan komersial dan pusat kuliner kota-kota besar Indonesia, tidak terkecuali di Jakarta. Baru-baru ini, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan bersama Dinas Perhubungan kembali menyoroti persoalan parkir liar di kawasan Blok M yang marak terjadi pada akhir pekan dan berencana menambah personel untuk menertibkan serta mengarahkan pengendara ke gedung parkir resmi.

Persoalan klasik antara keterbatasan ruang parkir, kebiasaan pengendara, dan hak pejalan kaki ini sesungguhnya menyimpan pelajaran penting mengenai literasi tata kota, kepatuhan hukum lalu lintas, serta etika berbagi ruang publik.


Kedudukan Hukum Trotoar dalam Peraturan Perundang-undangan

Secara hukum, fungsi trotoar telah diatur secara tegas dalam regulasi nasional maupun peraturan daerah. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), khususnya Pasal 45 ayat (1) huruf a, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas yang diperuntukkan secara khusus bagi pejalan kaki.


Lebih lanjut, Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ menegaskan bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. Sementara itu, Pasal 28 ayat (2) melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan, termasuk mengalihfungsikan trotoar menjadi tempat berjualan maupun area parkir kendaraan bermotor.


Di tingkat wilayah Ibu Kota, larangan tersebut diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, yang melarang setiap orang atau badan memarkirkan kendaraan di ruang milik jalan yang bukan diperuntukkan sebagai fasilitas parkir, termasuk jalur pedestrian. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa penguncian roda, pencabutan pentil ban, pemindahan kendaraan (penderekan), hingga denda retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.


Akar Masalah: Antara Desain Kawasan dan Perilaku Mobilitas

Mengapa praktik parkir liar di atas trotoar tetap berulang meskipun aturan hukumnya sudah jelas dan penertiban rutin dilakukan? Dari sudut pandang perencanaan wilayah dan kota, terdapat beberapa faktor utama yang saling berkaitan:

  • Perubahan Fungsi Kawasan yang Cepat: Banyak kawasan komersial perkotaan mengalami pertumbuhan pusat kuliner, ruang kreatif, dan titik kumpul anak muda jauh lebih cepat dibandingkan kapasitas daya tampung ruang parkir di pinggir jalan.
  • Budaya Enggan Berjalan Kaki (Last-Mile Reluctance): Sebagian pengendara masih terbiasa ingin memarkirkan kendaraan tepat di depan pintu masuk tempat tujuan. Padahal, di kawasan yang telah terintegrasi seperti Blok M, fasilitas parkir gedung bertingkat sebenarnya tersedia, hanya saja membutuhkan waktu berjalan kaki sekitar tiga hingga lima menit menuju titik tujuan.
  • Praktik Pengelolaan Parkir Tidak Resmi: Kehadiran juru parkir liar yang memanfaatkan celah pengawasan kerap memberikan rasa aman semu bagi pengendara, seolah-olah lahan trotoar atau bahu jalan tersebut sah digunakan dengan membayar sejumlah tarif tertentu.

Solusi Tata Kota dan Peran Edukasi Publik

Menata ruang publik agar tetap manusiawi membutuhkan pendekatan terpadu antara penegakan aturan dan edukasi perilaku warga kota:

  • Optimalisasi Integrasi Transportasi Publik: Kawasan komersial modern seperti Blok M sejatinya telah terhubung langsung dengan moda transportasi massal seperti MRT Jakarta dan bus Transjakarta. Membiasakan diri menggunakan transportasi umum saat berkunjung ke pusat keramaian merupakan solusi paling efektif untuk mengurangi kepadatan kendaraan pribadi.
  • Penerapan Disinsentif Parkir dan Pengawasan Konsisten: Penindakan lapangan seperti penderekan dan pengangkutan kendaraan yang melanggar perlu dibarengi dengan papan informasi petunjuk arah yang jelas menuju kantong parkir resmi terdekat.
  • Pendidikan Etika Ruang Publik sejak Dini: Pemahaman bahwa trotoar adalah hak kelompok rentan—termasuk penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan pelajar—perlu terus ditanamkan di lingkungan sekolah maupun kampus. Menghormati jalur pedestrian bukan sekadar soal menghindari tilang petugas, melainkan wujud empati sosial terhadap keselamatan sesama warga.


Sumber: Pengolahan Redaksi
Penyunting: Athalla
Foto: Hanya sebagai ilustrasi (Sumber: Pexels)

Refleksi Akhir Tahun 2026: Metode Journaling Sederhana untuk Mengevaluasi Pencapaian dan Merancang Resolusi 2027 yang Realistis
Artikel Selanjutnya
Refleksi Akhir Tahun 2026: Metode Journaling Sederhana untuk Mengevaluasi Pencapaian dan Merancang Resolusi 2027 yang Realistis
author Andeliyumna
Nov 19, 2026
Memahami UU Perampasan Aset yang Baru Disahkan: Bagaimana Mekanisme Negara Menyita Harta Hasil Kejahatan?
Artikel Sebelumnya
Memahami UU Perampasan Aset yang Baru Disahkan: Bagaimana Mekanisme Negara Menyita Harta Hasil Kejahatan?
author Andeliyumna
Nov 19, 2026

Komentar