kembali
Artikel

Memahami UU Perampasan Aset yang Baru Disahkan: Bagaimana Mekanisme Negara Menyita Harta Hasil Kejahatan?

author Andeliyumna
Nov 19, 2026 |
24 Dilihat

Setelah dinantikan publik selama kurang lebih 18 tahun sejak gagasan awalnya dirumuskan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 November 2026. Langkah legislasi ini menandai babak baru dalam upaya pemulihan aset negara yang selama ini kerap terhambat oleh celah hukum pidana konvensional.

Bagi generasi muda, mahasiswa, maupun masyarakat luas yang mengikuti perkembangan isu antikorupsi, pengesahan regulasi ini memunculkan satu pertanyaan mendasar: apa sebenarnya perbedaan mendasar antara penyitaan dalam hukum acara pidana biasa dengan mekanisme perampasan aset menurut undang-undang baru ini?


Mengenal Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture

Dalam sistem peradilan pidana konvensional berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyitaan dan perampasan barang bukti sangat bergantung pada pembuktian kesalahan pelaku (in personam). Artinya, negara baru dapat merampas harta kekayaan seorang terdakwa korupsi secara permanen apabila yang bersangkutan telah dijatuhi putusan bersalah yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).


Masalah muncul ketika tersangka atau terdakwa melarikan diri ke luar negeri (buron), meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, mengalami gangguan jiwa permanen, atau menyembunyikan kekayaannya atas nama pihak lain. Dalam situasi tersebut, proses pidana terhadap orangnya berhenti atau terhambat, sehingga aset hasil kejahatan gagal dikembalikan kepada negara.


Undang-Undang Perampasan Aset hadir untuk menutup celah tersebut dengan mengadopsi prinsip perampasan aset tanpa pemidanaan atau Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture. Melalui mekanisme gugatan perdata kebendaan (in rem), negara melalui kejaksaan dapat mengajukan permohonan perampasan langsung terhadap harta kekayaan yang diduga kuat berasal dari tindak pidana korupsi maupun tindak pidana bermotif ekonomi lainnya, meskipun proses pidana terhadap pelakunya belum atau tidak dapat diselesaikan.


Kriteria Aset yang Dapat Dirampas oleh Negara

Dalam praktik penegakan hukum yang selaras dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, objek perampasan aset mencakup beberapa kategori utama:

  • Aset yang tidak seimbang dengan penghasilan sah: Harta kekayaan milik penyelenggara negara atau pihak terkait yang nilainya tidak wajar apabila dibandingkan dengan profil pendapatan resmi serta tidak dapat dibuktikan asal-usul perolehannya secara sah di hadapan pengadilan.
  • Aset yang dialihkan kepada pihak lain: Harta hasil kejahatan yang sengaja disembunyikan, dicuci, atau dipindahtangankan kepemilikannya kepada keluarga, kerabat, maupun korporasi tertentu untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum.
  • Aset yang berkaitan dengan perkara terhenti: Harta milik tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya, sepanjang terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa aset tersebut berkaitan dengan tindak pidana.


Menjaga Prinsip Keadilan dan Hak Pihak Ketiga yang Beritikad Baik

Meski memberikan kewenangan progresif bagi negara untuk memulihkan kerugian keuangan publik, mekanisme perampasan aset tetap dibatasi oleh prinsip negara hukum dan pengawasan pengadilan. Perampasan tidak dilakukan secara sepihak oleh penyidik atau penuntut umum tanpa uji materiil di ruang sidang.

Setiap permohonan perampasan aset wajib melalui proses pemeriksaan di pengadilan yang terbuka dan transparan. Undang-undang juga memberikan ruang perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik (bona fide third party). Apabila seseorang membeli suatu properti atau aset secara sah sesuai prosedur hukum tanpa mengetahui bahwa aset tersebut berkaitan dengan tindak pidana, hak kepemilikannya tetap dilindungi sepanjang dapat dibuktikan di muka hakim.


Dampak Edukatif dan Strategis bagi Pemberantasan Korupsi

Pengesahan regulasi perampasan aset membawa pesan edukatif yang kuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi penerus yang kelak mengisi ruang-ruang kepemimpinan publik. Penegakan hukum antikorupsi tidak lagi semata-mata berfokus pada hukuman badan atau penjara, melainkan menyasar langsung motif utama pelaku kejahatan ekonomi, yakni akumulasi kekayaan secara ilegal.

Dengan tertutupnya ruang bagi koruptor untuk menikmati maupun mewariskan hasil kejahatannya, diharapkan tercipta efek jera yang nyata sekaligus peningkatan optimalisasi pengembalian aset negara untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur publik.



Sumber : Pengolahan Redaksi
Penyunting : Athalla
Foto : Hanya sebagai ilustrasi ( Sumber : Pexels )

Mengapa Trotoar Sering Jadi Lahan Parkir Liar di Kawasan Komersial? Menilik Aturan Hak Pejalan Kaki dan Solusi Tata Kota
Artikel Selanjutnya
Mengapa Trotoar Sering Jadi Lahan Parkir Liar di Kawasan Komersial? Menilik Aturan Hak Pejalan Kaki dan Solusi Tata Kota
author Andeliyumna
Nov 19, 2026
Jeda Tiga Detik Sebelum Mengetik: Mengapa Empati Digital Jadi "Tameng" Terbaik di Tengah Arus Berita Cepat
Artikel Sebelumnya
Jeda Tiga Detik Sebelum Mengetik: Mengapa Empati Digital Jadi "Tameng" Terbaik di Tengah Arus Berita Cepat
author Andeliyumna
Nov 17, 2026

Komentar