PPG dan Dapodik: Ketika Guru Honorer Diadili oleh Data

Schoolmedia News Jakarta = Bagi sebagian orang, Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) hanyalah dua istilah teknis dalam tata kelola pendidikan nasional. keduanya dipahami sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas guru sekaligus menata administrasi pendidikan. namun bagi ribuan guru honorer di Indonesia, dua sistem itu memiliki makna yang jauh lebih besar. PPG dan Dapodik bukan sekadar program atau aplikasi. keduanya menjadi penentu harapan, bahkan penentu masa depan. masuk dalam sistem berarti ada peluang untuk berkembang. tertinggal sedikit saja, harapan itu bisa menghilang. di sinilah persoalannya bermula. secara konsep, dapodik merupakan fondasi pendataan pendidikan nasional. melalui sistem ini pemerintah mengetahui jumlah guru, beban mengajar, kondisi sekolah, hingga kebutuhan pendidikan di berbagai daerah. sayangnya, data tidak selalu mampu menggambarkan kenyataan.

Dapodik hanya mengenal angka, kode mata pelajaran, status administrasi, dan jumlah jam mengajar. sistem tidak mampu membaca pengabdian seorang guru yang telah puluhan tahun bertahan di sekolah terpencil. ia tidak memahami guru yang rela mengajar lintas mata pelajaran karena sekolah kekurangan tenaga pendidik. ia juga tidak mengenali perjuangan guru honorer yang setiap hari tetap datang ke kelas meski honor yang diterima jauh dari kata layak. yang dibaca hanyalah: apakah datanya sesuai atau tidak. akibatnya, kesalahan kecil dalam penginputan data bisa berdampak sangat besar. jam mengajar yang dianggap tidak linier, status sekolah yang bermasalah, atau administrasi yang terlambat diperbarui dapat membuat seorang guru kehilangan kesempatan mengikuti PPG. ironisnya, yang gugur sering kali bukan kompetensinya, melainkan datanya. padahal PPG selama ini dipromosikan sebagai jalan menuju profesionalisme guru. lulus PPG berarti memperoleh sertifikat pendidik, peningkatan kompetensi, hingga peluang kesejahteraan yang lebih baik.

Namun di lapangan, PPG tidak hanya menjadi ruang belajar. Ia berubah menjadi arena seleksi yang penuh tekanan. kuota terbatas, persaingan nasional yang ketat, serta persyaratan administrasi yang terus berkembang membuat banyak guru honorer merasa bahwa peluang mereka semakin kecil. tidak sedikit yang telah mengajar bertahun-tahun tetapi belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti PPG hanya karena persoalan administratif. masalah menjadi semakin kompleks ketika PPG sepenuhnya bergantung pada validitas Dapodik. sistem tidak mengenal cerita. Ia tidak mengetahui mengapa seorang guru harus mengajar mata pelajaran di luar bidangnya. ia tidak memahami bahwa di banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, satu guru sering kali harus mengampu beberapa mata pelajaran sekaligus karena keterbatasan tenaga pendidik. yang diproses tetap satu: memenuhi syarat atau tidak.

Di titik inilah banyak guru honorer merasa seolah-olah nasib mereka ditentukan oleh mesin. bukan oleh dedikasi. bukan oleh kualitas mengajar. melainkan oleh satu kolom data yang mungkin saja salah input. tekanan psikologis yang muncul pun tidak bisa dianggap remeh. guru honorer tidak lagi hanya memikirkan bagaimana membuat pembelajaran menarik bagi murid. mereka juga harus terus mengawasi perubahan sistem, memastikan data selalu sinkron, memeriksa status linieritas, mengecek jumlah jam mengajar, hingga menunggu apakah namanya masih tercantum sebagai calon peserta PPG.

Setiap pembaruan sistem membawa kecemasan baru. takut data berubah. takut status hilang. takut kesempatan ikut PPG kembali tertunda. lambat laun, energi yang seharusnya dicurahkan untuk mendidik peserta didik justru habis untuk mengejar kelengkapan administrasi. persoalan lainnya adalah kebijakan yang terus berubah. aturan linieritas diperketat. persyaratan jam mengajar diperbarui. mekanisme seleksi berganti. semua dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas pendidikan. namun perubahan yang terlalu cepat sering kali tidak memberi ruang adaptasi bagi sekolah, terutama yang berada di daerah dengan keterbatasan sumber daya.

Di banyak wilayah, guru honorer mengajar bukan karena sesuai bidang ilmunya, melainkan karena sekolah memang kekurangan tenaga. ketika kondisi tersebut justru dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan linieritas, muncul paradoks yang sulit diterima. guru diminta menutup kekurangan sekolah, tetapi pada saat yang sama dihukum karena melakukannya. ketimpangan juga semakin terlihat antara sekolah perkotaan dan sekolah di daerah terpencil. sekolah dengan operator yang memadai, akses internet stabil, dan administrasi yang tertata tentu lebih mudah memenuhi berbagai persyaratan sistem.

Sebaliknya, sekolah kecil di pelosok sering menghadapi keterbatasan jaringan, minim tenaga administrasi, bahkan operator yang harus merangkap berbagai pekerjaan. akibatnya, risiko kesalahan data jauh lebih besar, dan guru honorer di daerah menjadi kelompok yang paling rentan kehilangan kesempatan. padahal, jika berbicara tentang pengabdian, justru merekalah yang sering berada di garis depan pendidikan.  tidak ada yang salah dengan PPG. tidak ada pula yang keliru dengan Dapodik. keduanya memang dibutuhkan sebagai instrumen standarisasi dan tata kelola pendidikan yang modern. Namun, persoalan muncul ketika data dijadikan satu-satunya dasar pengambilan keputusan tanpa memberikan ruang bagi realitas di lapangan.

Pendidikan pada hakikatnya adalah urusan manusia. karena itu, sistem seharusnya membantu manusia, bukan justru membuat manusia tunduk sepenuhnya kepada sistem. selama PPG dan Dapodik masih berjalan dengan logika yang terlalu administratif tanpa mempertimbangkan konteks pengabdian guru, keresahan akan terus menjadi bagian dari kehidupan guru honorer. mereka akan tetap datang ke sekolah setiap pagi, mengajar dengan sepenuh hati, mendampingi murid-muridnya belajar dan bermimpi. sementara itu, di balik layar komputer, masa depan mereka masih terus menunggu keputusan dari deretan angka dan kolom-kolom data yang belum tentu mampu menceritakan seluruh perjuangan mereka.

Penulis: Ashad Rizki

Editor: Ashad Rizki

Sumber: https://mojok.co/terminal/ppg-dan-dapodik-kombo-maut-penentu-nasib-guru-honorer/