Tuntutan Greenpeace di Momen KTT ASEAN ke-48: Akhiri Krisis Plastik dan Ketergantungan pada Bahan Bakar Fosil

Schoolmedia News Manila = Aktivis Greenpeace Filipina menggelar aksi damai pada pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, Jumat. Dalam aksi tersebut, para aktivis membentangkan banner bertuliskan “END the Plastic Crisis: STOP Fossil Fuel Dependence” di sekitar lokasi pertemuan para pemimpin Asia Tenggara.

Aksi ini dilakukan untuk mendesak para pemimpin negara anggota ASEAN segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi krisis polusi plastik dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang dinilai memperburuk perubahan iklim di kawasan.

Secara bersamaan, aktivis Greenpeace Asia Tenggara (GPSEA) dari berbagai negara juga menyuarakan tuntutan serupa di sejumlah titik di Kota Cebu. Mereka menilai KTT ASEAN ke-48 menjadi momentum penting bagi para pemimpin kawasan untuk menyepakati kebijakan regional yang lebih tegas terkait pengurangan sampah plastik dan transisi energi.

Desakan tersebut muncul di tengah meningkatnya bencana lingkungan di Asia Tenggara yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Greenpeace menyoroti sejumlah insiden besar yang terjadi sejak awal 2026, termasuk longsor sampah di Cebu dan Rizal, Filipina, serta longsor di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Indonesia, yang menewaskan tujuh orang.

Asap Beracun di TPA 

Selain itu, kebakaran di sejumlah tempat pembuangan sampah di Thailand dan Malaysia juga disebut menimbulkan asap beracun yang berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar.

Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Malaysia, Dunxin Wen, mengatakan rangkaian bencana tersebut menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengelolaan sampah dan penggunaan plastik di kawasan Asia Tenggara.

“Krisis ini adalah krisis bersama bagi seluruh kawasan Asia Tenggara yang membutuhkan respons kolektif yang berakar pada keadilan, kesetaraan, dan solidaritas,” kata Dunxin dalam keterangannya.

Ia menilai para pemimpin ASEAN tidak cukup hanya mengeluarkan deklarasi tanpa langkah nyata untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Greenpeace mencatat enam negara ASEAN menghasilkan sekitar 31 juta ton sampah plastik setiap tahun. Organisasi lingkungan tersebut juga menyoroti dampak luas polusi plastik terhadap kesehatan, lingkungan, hingga ekonomi kawasan.

Menurut Greenpeace, mikroplastik dapat mengancam produksi pangan global, sementara pencemaran laut menyebabkan kerugian ekonomi bernilai triliunan dolar akibat rusaknya jasa ekosistem. Dampak tersebut dinilai paling berat dirasakan kelompok rentan, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan, dan masyarakat adat.

Dampak Ketergantungan Plastik

Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Filipina, Marian Ledesma, mengatakan dampak ketergantungan terhadap plastik sudah terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Plastik berbahaya bagi kesehatan, mencemari ekosistem, mengkontaminasi makanan dan air, serta mengganggu perekonomian kita,” ujarnya.

Ia menilai pemerintah di kawasan gagal meminta pertanggungjawaban perusahaan atas polusi dan dampak lingkungan yang ditimbulkan industri plastik.

Sementara itu, Plastic-Free Future Project Lead Greenpeace Thailand, Pichmol Rugrod, mengatakan krisis plastik tidak dapat dipisahkan dari industri bahan bakar fosil. Menurut dia, sekitar 99 persen plastik berasal dari industri petrokimia berbasis fosil.

“Alih-alih memperdalam ketergantungan pada plastik berbasis fosil, ASEAN dapat memimpin jalur yang lebih tangguh dan siap menghadapi masa depan,” kata Pichmol.

Dalam makalah posisi yang dirilis menjelang KTT ASEAN ke-48, Greenpeace Asia Tenggara merekomendasikan agar ASEAN memasukkan langkah pengurangan produksi plastik hingga 75 persen pada 2040 ke dalam Rencana Aksi Regional. Organisasi tersebut juga mendorong penghapusan plastik sekali pakai bermasalah, termasuk kemasan saset.

Greenpeace menilai transisi menuju sistem penggunaan ulang dan isi ulang harus didukung kerangka kerja regional, infrastruktur bersama, serta insentif fiskal agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

Selain itu, Greenpeace mendesak ASEAN mengadopsi pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam menangani polusi plastik. Organisasi itu menekankan pentingnya pelibatan kelompok muda, perempuan, serta pekerja pengumpul sampah informal dalam proses transisi menuju sistem yang lebih berkeadilan.

Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Indonesia, Ibar Akbar, mengatakan ASEAN tidak memiliki banyak waktu untuk menunda perubahan.

“Momentum ini harus menjadi titik balik untuk mengurangi plastik sekali pakai, mendorong sistem guna ulang, dan mempercepat transisi keluar dari ketergantungan terhadap bahan bakar fosil,” ujar Ibar.

Tim Schoolmedia