Angka Stunting Nasional Masih 19,8 %, Penurunan Stunting Didorong Jadi Gerakan Kolektif Lintas Sektor

Penurunan Stunting Didorong Jadi Gerakan Kolektif Lintas Sektor

JAKARTA, Schoolmedia News = Pemerintah menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting tidak dapat ditangani secara sektoral oleh satu kementerian atau lembaga saja. Diperlukan kerja bersama lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat untuk menekan angka stunting secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyatakan, penanganan stunting merupakan agenda nasional yang membutuhkan kolaborasi luas.

“Penanganan stunting ini adalah kerja bersama. Tidak bisa dikerjakan satu kementerian saja, tetapi harus lintas sektor, dari pemerintah pusat sampai desa,” ujar Pratikno usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting 2025 di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Rakornas tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah menteri, kepala daerah, serta pemangku kepentingan di bidang kesehatan dan pembangunan manusia.

Dalam forum itu, pemerintah kembali menekankan pentingnya pendekatan terpadu dalam menangani stunting, termasuk keterlibatan organisasi masyarakat dan kader kesehatan di tingkat akar rumput.

Pratikno mengungkapkan, prevalensi stunting di Indonesia pada 2024 telah turun menjadi 19,8 persen. Capaian ini dinilai sebagai hasil kerja kolaboratif berbagai pihak dalam satu dekade terakhir. Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan besar untuk mencapai target penurunan menjadi 14,2 persen pada 2029.

“Penurunan ini signifikan, tetapi kita tidak boleh lengah. Target ke depan lebih ambisius dan membutuhkan kerja lebih keras dari semua pihak,” kata Pratikno.

Menurut dia, peran pemerintah daerah hingga tingkat desa menjadi kunci dalam mempercepat penurunan stunting. Selain itu, keterlibatan kader posyandu dan relawan dinilai sangat strategis karena mereka berada di garis depan pelayanan kesehatan masyarakat.

Dalam arahannya, Wakil Presiden Gibran menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut keberhasilan penurunan angka stunting tidak lepas dari kerja bersama yang terkoordinasi dengan baik.

“Program ini harus kita keroyok bersama. Kuncinya ada pada sinergi antara pusat dan daerah,” ujar Gibran.

Ia juga mengapresiasi capaian penurunan prevalensi stunting pada 2024 yang mencapai 19,8 persen. Angka tersebut dinilai lebih baik dibandingkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebesar 20,1 persen, atau setara dengan penurunan sekitar 357.000 anak dibandingkan tahun sebelumnya.

Rakornas Percepatan Penurunan Stunting 2025 mengusung tema “Mengukuhkan Komitmen Bersama untuk Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia”. Forum ini menjadi ajang konsolidasi nasional untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Selain itu, hadir pula perwakilan daerah yang dinilai berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan.

Pemerintah berharap, melalui penguatan koordinasi dan komitmen bersama, berbagai intervensi yang telah berjalan—mulai dari pemenuhan gizi ibu dan anak, sanitasi, hingga edukasi kesehatan—dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Namun demikian, sejumlah kalangan menilai bahwa tantangan penanganan stunting tidak hanya terletak pada koordinasi, tetapi juga pada kualitas implementasi di lapangan.

Masalah Struktural Belum Terselesaikan

Di balik capaian penurunan angka stunting, persoalan mendasar masih membayangi efektivitas program pemerintah. Pertama, ketimpangan kualitas layanan kesehatan antarwilayah masih tinggi. Daerah terpencil kerap mengalami keterbatasan tenaga kesehatan, fasilitas, serta akses terhadap pangan bergizi.

Kedua, persoalan kemiskinan struktural menjadi akar utama stunting yang belum sepenuhnya teratasi. Banyak keluarga yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan gizi dasar, terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan anak yang sangat menentukan.

Ketiga, koordinasi lintas sektor yang digaungkan pemerintah kerap berhenti pada tataran kebijakan, tetapi belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif di lapangan. Ego sektoral antarinstansi masih menjadi hambatan dalam integrasi program.

Kualitas Data dan Perbedaan Pengukuran

Selain itu, kualitas data juga menjadi persoalan krusial. Perbedaan metode pengukuran dan validitas data di lapangan seringkali menyebabkan ketidaktepatan sasaran intervensi. Akibatnya, program yang dijalankan tidak selalu menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya literasi gizi di masyarakat. Edukasi terkait pola asuh, pemberian makan bayi dan anak, serta pentingnya sanitasi belum merata. Dalam banyak kasus, stunting tidak hanya disebabkan oleh kekurangan pangan, tetapi juga praktik pengasuhan yang kurang tepat.

Pengamat kebijakan publik menilai, tanpa pembenahan menyeluruh terhadap akar persoalan tersebut, target penurunan stunting hingga 14,2 persen pada 2029 berisiko sulit tercapai.

Karena itu, selain memperkuat koordinasi, pemerintah didorong untuk memastikan intervensi yang lebih terfokus pada kelompok rentan, memperbaiki kualitas data, serta meningkatkan kapasitas layanan dasar di daerah.

Dengan demikian, upaya penurunan stunting tidak hanya menjadi program administratif, tetapi benar-benar menjawab persoalan riil yang dihadapi masyarakat di lapangan.

Tim Schoolmedia