Schoolmedia News Jakarta = Presiden Prabowo Subianto mulai menebar alarm kewaspadaan di tengah panasnya geopolitik Eropa dan Timur Tengah. Ambisi "Balanced Budget" dan instruksi WFH kembali mencuat. Mampukah birokrasi yang gemuk dipaksa diet ketat, atau sekadar gimik di tengah ancaman kenaikan harga BBM?
DI ruang Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, Jumat, 13 Maret 2026, raut wajah Presiden Prabowo Subianto tampak lebih masygul dari biasanya. Di hadapan para menterinya, sang Jenderal tidak sedang bicara soal parade militer atau makan siang gratis. Kali ini, narasi utamanya adalah: Bertahan Hidup.
Dunia sedang tidak baik-baik saja. Eskalasi konflik di Eropa Timur yang tak kunjung padam, ditambah bara api di Timur Tengah yang kian menjalar, telah mengirim gelombang kejut ke pasar energi global. Indonesia, meski secara geografis jauh, berada dalam jangkauan radar dampak yang mematikan.
"Kita hadapi perkembangan global yang akan memengaruhi harga BBM. Dan harga BBM memengaruhi harga makanan," ujar Prabowo dengan nada lugas. Ia sadar betul, bagi rakyat Indonesia, urusan perut adalah hukum tertinggi. Jika harga minyak mentah dunia melambung, APBN akan menjadi tumbal pertama jika subsidi tak dibenahi.
Salah satu instruksi yang paling mengejutkan adalah usulan kembali ke pola Work From Home (WFH) sebanyak 50 persen. Sebuah dejavu dari era kelam Covid-19. Namun kali ini, musuhnya bukan virus, melainkan inefisiensi energi. Prabowo ingin aparatur sipil negara (ASN) dan sektor swasta menekan konsumsi BBM secara ekstrem.
Namun, di sinilah letak kritiknya. Para pengamat sosial menilai, memaksa rakyat berhemat BBM tanpa memberikan alternatif transportasi publik yang terintegrasi di seluruh daerah adalah sebuah ironi. "Pemerintah meminta rakyat hemat, tapi kebijakan konversi ke kendaraan listrik masih tersendat dan transportasi publik di luar Jakarta masih memprihatinkan," ujar seorang sosiolog perkotaan.
Lebih jauh, ide WFH 50 persen berisiko menjadi sekadar "libur terselubung" jika sistem pengawasan kinerja birokrasi tidak dibenahi. Tanpa KPI yang jelas, efisiensi yang diharapkan justru bisa berubah menjadi stagnasi pelayanan publik.
Mimpi APBN Tanpa Defisit, Ambisi Versus Realita
Presiden juga melontarkan target yang sangat berani: Balanced Budget atau APBN tanpa defisit. Sebuah cita-cita yang bagi banyak ekonom terdengar seperti misi mustahil (mission impossible). Sejak krisis 1998, APBN Indonesia hampir selalu "besar pasak daripada tiang".
"Sasaran kita adalah APBN kita harus balance budget, itu paling ideal," tegas Prabowo.
Ekonom melihat ini sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, komitmen ini bagus untuk menjaga kredibilitas fiskal di mata investor internasional. Namun di sisi lain, jika penghematan dilakukan secara ugal-ugalan dengan memotong belanja modal yang produktif, pertumbuhan ekonomi justru bisa terkontraksi.
Kritik tajam datang dari sektor real. Bagaimana mungkin mencapai anggaran berimbang jika beban janji politik dalam kampanye tetap harus dijalankan dengan biaya jumbo? Tanpa keberanian memangkas belanja birokrasi yang tidak perlu—seperti perjalanan dinas fiktif atau rapat-rapat hotel yang tak relevan—target balance budget hanya akan menjadi hiasan pidato.
Solusi Jalan Terjal Menuju Ketahanan
Agar arahan Presiden tidak berakhir di atas kertas, sejumlah pakar dan pengamat menawarkan rute solutif bagi pemerintah:
Reformasi Subsidi Energi yang Radikal: Pemerintah tidak bisa lagi menyubsidi barang (BBM). Subsidi harus dialihkan langsung kepada orang (BLT) berbasis data tunggal yang akurat. Ini akan memangkas kebocoran anggaran secara signifikan dan mendukung target balance budget.
Audit Efisiensi Birokrasi: Sebelum memaksa sektor swasta WFH, pemerintah harus memulainya dengan audit internal. Hapus lembaga-lembaga ad hoc yang tumpang tindih fungsinya. Efisiensi bukan hanya soal bekerja dari rumah, tapi soal struktur organisasi yang ramping.
Akselerasi Energi Baru Terbarukan (EBT): Ketergantungan pada BBM adalah kelemahan utama kedaulatan kita. Pemerintah harus memberikan insentif pajak besar-besaran bagi industri yang beralih ke energi surya atau bio-energi secara mandiri, bukan sekadar rencana di atas kertas.
Komunikasi Krisis yang Jujur: Menjelang Idulfitri 1447 Hijriah, pemerintah perlu transparan mengenai stok pangan dan energi. Persatuan yang diminta Presiden hanya bisa tercipta jika ada kepercayaan (trust) antara rakyat dan pemimpinnya.
Prabowo menutup arahannya dengan menekankan kesetiaan kepada bangsa di atas kepentingan golongan. Namun, dalam politik anggaran dan kebijakan publik, kesetiaan saja tidak cukup. Dibutuhkan presisi, data yang akurat, dan keberanian untuk memotong "lemak" di tubuh pemerintahan sendiri sebelum meminta rakyat mengencangkan ikat pinggang.
Kini, bola panas ada di tangan para pembantu Presiden. Apakah mereka akan bergerak proaktif, atau tetap terjebak dalam zona nyaman birokrasi yang lamban?
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar