SUKABUMI, KOMPAS — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mulai mengintensifkan pemantauan terhadap hasil revitalisasi satuan pendidikan guna memastikan efektivitas anggaran negara dalam memperbaiki mutu infrastruktur sekolah. Langkah ini diambil untuk mengejar ketertinggalan standar sarana dan prasarana yang selama ini menjadi kendala klasik dalam pemerataan kualitas pendidikan di daerah.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq meninjau langsung hasil program revitalisasi di SMA Negeri 2 Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (6/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, Fajar mengecek kondisi ruang kelas, laboratorium IPA, perpustakaan, hingga ruang administrasi yang baru saja selesai diperbaiki melalui alokasi bantuan pemerintah pusat sebesar Rp1,4 miliar.
"Kami ingin memastikan bahwa program revitalisasi ini benar-benar memberikan manfaat nyata. Perbaikan sarana fisik seperti laboratorium dan perpustakaan adalah fondasi utama untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih berkualitas," ujar Fajar di sela-sela peninjauan.
Selain perbaikan fisik bangunan, pemerintah juga menyoroti pentingnya adaptasi teknologi di ruang kelas. Di SMAN 2 Sukabumi, Fajar memantau penggunaan Interactive Flat Panel (IFP) atau Papan Interaktif Digital di ruang perpustakaan. Alat ini menjadi simbol transisi model pembelajaran konvensional menuju digitalisasi yang lebih interaktif.
Sebagai bagian dari strategi penguatan ekosistem digital, Kemendikdasmen merencanakan pengadaan tambahan dua unit papan interaktif digital untuk setiap satuan pendidikan pada tahun anggaran ini. "Teknologi ini diharapkan membantu guru menyampaikan materi secara lebih dinamis, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih optimal dan tidak jenuh," tambahnya.
Sinergi Daerah
Namun, Fajar mengingatkan bahwa beban perbaikan infrastruktur pendidikan tidak bisa sepenuhnya bertumpu pada pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam pemeliharaan dan pengembangan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Kolaborasi ini dianggap krusial agar program yang diturunkan dari pusat tidak mangkrak di tingkat lokal.
Kepala SMAN 2 Sukabumi, Nike Mustikasari, mengakui bahwa bantuan tersebut sangat mendesak. Sebelum intervensi pemerintah pusat, beberapa fasilitas sekolah berada dalam kondisi memprihatinkan. "Ada ruang kelas yang kondisinya hampir roboh. Melalui revitalisasi ini, kegiatan belajar mengajar kini berlangsung lebih nyaman dan aman," ungkap Nike. Ia berharap program serupa dapat diperluas ke sekolah-sekolah lain yang memiliki derajat kerusakan bangunan lebih parah.
Meski langkah Kemendikdasmen memberikan angin segar bagi sekolah yang rusak, terdapat beberapa poin kritis yang perlu diperhatikan dalam kebijakan ini:
Ketimpangan Sebaran Bantuan: Anggaran Rp1,4 miliar untuk satu sekolah merupakan angka yang signifikan. Namun, pemerintah perlu transparan mengenai kriteria pemilihan sekolah. Jangan sampai sekolah yang sudah memiliki aksesibilitas baik (seperti di pusat kota Sukabumi) terus mendapat bantuan, sementara sekolah di pelosok "terlupakan" karena kendala administratif.
Kesiapan SDM Digital: Penambahan dua unit papan interaktif digital per sekolah berisiko menjadi pemborosan anggaran jika tidak dibarengi dengan pelatihan guru secara masif. Tanpa kompetensi pedagogi digital yang mumpuni, perangkat mahal tersebut hanya akan berakhir sebagai "proyektor mewah" atau bahkan rusak karena tidak terawat.
Beban Pemeliharaan (Maintenance): Revitalisasi sering kali hanya berfokus pada pembangunan fisik di awal. Pemerintah daerah dan sekolah harus memiliki skema anggaran pemeliharaan yang jelas. Banyak kasus di masa lalu menunjukkan bangunan yang direvitalisasi kembali rusak dalam waktu singkat karena nihilnya biaya perawatan rutin.
Standar Mitigasi Bencana: Mengingat wilayah Jawa Barat, termasuk Sukabumi, merupakan zona rawan gempa, revitalisasi seharusnya tidak hanya fokus pada estetika dan kenyamanan, tetapi juga harus memenuhi standar bangunan tahan gempa yang ketat.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar