Pengamat politik dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Lasarus Jehamat. foto: voxntt.com

SCHOOLMEDIA NEWS, Kupang - Pengamat politik dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Lasarus Jehamat menilai, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur belum fokus dalam melaksanakan program kerja pembangunan setelah satu tahun kepemimpinan Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef A Nae Soi sebagai gubernur dan wakil gubernur NTT.

"Belum terlihat ada perubahan yang signifikan terhadap pembangunan NTT dalam satu tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur NTT. Rencana pinjaman dana dari China untuk pembangunan jalan provinsi juga masih sebatas narasi," kata Lasarus Jehamat kepada Antara di Kupang, Senin, 2 Desember 2019.

Baca juga: BPBD Bantul Masih Menyalurkan Bantuan Air ke Wilayah Kekeringan

Lasarus Jehamat mengatakan hal itu terkait program kerja Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat setelah satu tahun memimpin NTT.

Ia mengatakan, pemerintah provinsi NTT tidak fokus dalam melaksanakan program kerja yang telah direncanakan menyebabkan terjadi disorientasi pelaksanaan pembangunan di daerah ini.

Selain itu kata dia, pemerintah provinsi NTT lebih banyak membuat narasi tanpa ada aksi sehingga berbagai program pembangunan yang telah direncanakan tidak terealisasikan secara baik.

"Rencana pinjaman dana Rp1 triliun kepada pemerintah China hanya sebatas narasi tanpa aksi sehingga pelaksanaan pembangunan daerah ini juga menjadi tidak optimal," tegasnya.

Baca juga: 68 Desa di Mukomuko Ajukan Pencairan Dana Desa Tahap Tiga

Menurut dia, mendapatkan bantuan pinjaman dana Rp1 trilun dari pemerintah China bukan sesuatu yang mudah karena harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.

Menurut dia, ketidakjelasan realisasi bantuan dana dari pemerintah China diduga menjadi dorongan bagi pemerintah provinsi NTT mengajukan pinjaman dana Rp900 miliar kepada Bank NTT untuk membiayai pembangunan daerah ini.

Dia berharap dalam mendesain program pembangunan yang dilakukan pemerintah provinsi NTT pada 2020 lebih fokus pada implementasi program sehingga percepatan pembangunan ekonomi masyarakat di provinsi berbasis kepulauan ini lebih menggeliat.