Ilustrasi penerima bantuan sosial, Sumber: Setkab
Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatat sedikitnya 600 warga penerima bantuan sosial di daerah ini mengundurkan dari sebagai data penerima bantuan tersebut karena kondisi keluarga sudah mampu secara ekonomi.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bantul Didik Warsito di Bantul, mengatakan, pihaknya terus melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan, termasuk mendorong agar warga yang sudah mampu tidak lagi menerima bantuan.
"Ada 600-an warga yang sudah sukarela mereka membuat surat pernyataan mundur tidak menerima lagi bantuan baik itu BPNT (bantuan pangan non tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), KIP (kartu Indonesia pintar) dan KIS (kartu Indonesia Sehat)," kata Didik, pada Senin, 24 Juni 2019.
Baca juga: Puluhan Kelompok Seni Siap Semarakkan Festival 5 Gunung
Didik menjelaskan, sekitar 600-an warga yang mundur dari penerima bantuan sosial dari pemerintah itu tersebar di seluruh 17 kecamatan se-Bantul. Data tersebut, kata Didik, sudah disampaikan ke pemerintah pusat di Jakarta agar bantuan disesuaikan dengan data penerima.
Dorongan agar warga sudah mampu mundur dari penerima bantuan itu, kata Didik, sebenarnya sudah terdengar cukup lama, mengingat masih ada di sebagian wilayah, ada warga yang mampu menerima bantuan, sebaliknya yang tidak mampu malah tidak menerima.
"Itu sebetulnya "grenengannya" (sindiran) dari dulu ada, orang mampu kok menerima bantuan, dan sekarang kita rayu agar mereka itu bersedia untuk mengundurkan diri karena sudah mampu dan memang kondisinya mampu," katanya.
Menindaklanjuti hal tersebut, kata Didik, saat ini instansinya masih bekerja sama dengan para camat se-Bantul dan petugas verifikasi lapangan termasuk tim dari Kementerian Sosial untuk melakukan graduasi mandiri.
"Jadi graduasi mandiri itu atas kemauan mereka sendiri untuk membuat surat pernyataan bahwa Alhamdulillah sudah mampu kemudian tidak menerima bantuan, ini kita akan jalan terus dan semoga bisa bertambah," katanya.
Baca juga: Kontrol Para Pendatang, Satpol PP Amankan Pengangguran dari Luar Bogor
Nantinya, kata Didik, tidak ada konflik horizontal di masyarakat karena anggapan bahwa warga lain yang mampu namun menerima bantuan, tetapi warga yang tidak mampu justru tidak menerima bantuan. Selain itu, kata Didik, agar bantuan lebih tepat sasaran.
"Kita secara kebijakan lokal mendata kembali orang-orang yang nyata tidak mampu tapi dari kemarin tidak mendapat bantuan apapun, ini kita terus jalan. Jadi angka (data kemiskinan) yang sekitar 157 ribu rumah tangga dari Jakarta itu kita verifikasi terus," kata Didik.
Tinggalkan Komentar