Schoolmedia News Bengkulu --- Tim Roadshow Percepatan Penurunan Stunting Nasional yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menemukan Lima daerah dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu mengalami kenaikan angka stunting. Yakni Bengkulu Selatan dari 20,8 ke 23,2 persen, Bengkulu Utara dari 20,7 ke 22,8 persen, Kepahiang dari 22,9 ke 24,9 persen, Kaur dari 11,3 ke 12,4 persen, dan Mukomuko dari 22,2 ke 22,3 persen.
Demikian hasil temuan pada roadshow dialog percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Acara bergilir secara daring ini dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Upaya penanganan stunting sudah menjadi prioritas nasional, sangat memungkinkan bagi desa untuk menyusun kegiatan-kegiatan penanganan stunting berskala desa. Dengan adanya Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, desa dapat memanfaatkan dana ini untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan melalui mekanisme perencanaan desa.
Rujukan belanja desa untuk penanganan stunting diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Kementerian Desa dan PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Kemudian Aturan terbaru yang berlaku adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 antara lain menyebutkan bahwa “Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas Nasional sesuai kewenangan Desa adalah Pencegahan Stunting untuk mewujudkan Desa Sehat dan Sejahtera.
Penanganan Stunting dilakukan dengan intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik dilakukan pada sasaran ibu hamil dan anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan. Sedangkan sasaran intervensi sensitif adalah masyarakat umum yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan.
Oleh karena itu peran lintas sektor sangat penting dalam penanganan stunting. Contoh kegiatan penanganan stunting di desa adalah pembangunan/rehabilitasi Poskesdes/Polindes dan Posyandu, Konseling dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita, perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui, pembangunan sanitasi dan air bersih, Pembangunan MCK, Pelatihan dan Pembinaan Kader Kesehatan Masyarakat.
Peningkatan stunting terjadi karena kapasitas SDM dan ketersediaan alat kesehatan di tingkat desa tidak optimal. Selain itu, menurut Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi gizi seimbang untuk pencegahan stunting juga menjadi penyebab utama.
Untuk itu, Muhadjir mengingatkan faktor penting dalam penanganan stunting adalah tercukupinya asupan gizi bagi ibu hamil dan balita berupa kecukupan protein hewani. Karena selain bisa membangun petumbuhan fisik agar tidak kerdil, yang lebih penting adalah mengoptimalkan tumbuh otak bayi.
Ditambahkannya, kondisi stunting yang paling berbahaya, yaitu apabila otak anak tidak dapat tumbuh kembang dengan baik sejak dalam kandungan ibu. Maka dari itu, pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan intervensi spesifik maupun sensitif dengan tepat sasaran. Selain memastikan konsumsi protein hewani, juga melalui pemenuhan kebutuhan alat ukur USG bagi Puskesmas dan Antropometri bagi Posyandu, peningkatan kapasitas kadernya, penyediaan akses air minum serta membangun sanitasi air bersih.
Provinsi Bengkulu merupakan provinsi ke-10 yang disisir permasalahannya oleh Menko Muhadjir. Sebelumnya, rangkaian roadshow dialog telah dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat, Aceh, NTT, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat.
Roadshow dihadiri oleh Wakil Gurbenur Bengkulu Rosjonsyah Syahili Sibarani, Bupati Kepahiang Hidayatullah Sjahid, Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi, Sekretaris Daerah Bengkulu Utara Fitriansyah, Bupati Mukomuko H. Sapuan, Bupati Seluma Erwin Octavian, Pj. Bupati Bengkulu Tengah Heriyandi Roni, Bupati Rejang Lebong Syamsul Effendi, Bupati Kaur Lismidianto, Walikota Bengkulu Eri Wahyudi serta beberapa Camat dan Kepala Desa juga ikut dalam dialog tersebut.
Berdasar Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di wilayah Bengkulu secara keseluruhan sebenarnya mengalami penurunan sebanyak 2,3 persen, yakni 22,1 persen di tahun 2021 menjadi 19,8 persen di tahun 2022. Namun, beberapa wilayah mengalami kenaikan, misalnya Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengalami kenaikan hingga 2,4 persen.
Target nasional 2024, stunting 14 persen dan kemiskinan ekstrem 0 persen.
Keroyok dengan Dana Desa
Sementara itu, berkaitan dengan persoalan penanganan kemiskinan ekstrem, Menko PMK menyampaikan bila terdapat ketidakcocokan dalam data intervensi stunting maupun kemiskinan ekstrem maka desa dapat melakukan pendataan ulang kembali. Selanjutnya Bupati mengirimkan ke Kemenko PMK sehingga penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem dapat menggunakan data yang terbaru.
Adapun terkait bantuan kepada keluarga miskin ekstrem, pemerintah menetapkan boleh menerima bantuan dari berbagai sumber. Yang penting angka kemiskinan ekstrem segera dapat teratasi. Penggunaan dana desa juga diprioritaskan untuk menangani masalah kemiskinan esktrem dan stunting yang terjadi di masing-masing daerah.
"Jadi, dana desa dapat digunakan untuk mengejar capaian Sustainable Development Goals (SDGs) desa. Prioritasnya kepada permasalahan ketahanan pangan, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan stunting. Ketiganya bisa dikeroyok dari dana desa," jelas Menko PMK.
Sementara itu, Bupati Kepahiang Hidayatullah Sjahid berharap agar kebijakan pemerintah pusat dalam mengatasi masalah kemiskinan ekstrem dijalankan secara berkesinambungan. Juga meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program padat karya dan fasilitasi modal usaha.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar