Ilustrasi perkembangan teknologi berbasis digital, Ilus: Pixabay
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang mempercepat penerapan industri teknologi informasi berbasis 4.0 di daerah tersebut. Teknologi sudah mengubah pola hidup masyarakat, karena teknologi bisa menghilangkan batas dalam berkomunikasi.
"Kini jarak bukan lagi kendala untuk menjalin komunikasi. Selain itu, perkembangan tersebut diikuti dengan perkembangan dalam dunia pemerintahan, pelayanan publik e-goverment hingga sektor ekonomi dan bisnis," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepulauan Babel Sudarman, di sela kegiatan Rapat Koordinasi bertema Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui Sinergitas Program Bidang Kominfo Pusat dan Daerah, di Pangkalpinang, Rabu, 13 Februari 2019.
Penggunaan teknologi berbasis 4.0 ini, kata Sudarman, marak dilakukan di hampir semua lini. Salah satunya di sektor perbankan dengan hadirnya transaksi e-banking. Belum lagi dengan para pengusaha berbisnis dengan perdagangan e-business.
Selain itu, kemajuan teknologi juga sudah berperan dalam perkembangan dunia pendidikan. Jika dulu sistem ujian nasional masih menggunakan kertas, kata Sudarman, sekarang tidak lagi. Para pelajar sudah menjalani ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
Dalam rakor ini, Diskominfo mengundang Kepala Diskominfo Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang. Menyadari pentingnya penggunaan teknologi ini, pihaknya pun ingin mengaplikasikannya dalam menjalankan pemerintahannya.
"Ini sebagai langkah untuk mempercepat peralihan teknologi informasi dibutuhkan kebijakan regulasi di bidang IT, SDM, peralatan dan anggaran yang optimal. Semua ini bermuara pada program berbasis teknologi informasi," ujar Sudarman melanjutkan.
Menurut Sudarman, kebijakan anggaran yang ada, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi harus maksimal, sehingga basis menuju industri 4.0 dapat terealisasi dengan baik. Taksiran minimal yang diharapkan anggaran IT di provinsi tersebut sekitar lima persen dari APBD. Namun, kata Sudarman, saat ini anggaran tidak sampai 0,5 persen dari APBD.
"Sinergitas program sangat dibutuhkan guna mendekatkan masyarakat dengan teknologi. Perkembangan teknologi membuat masyarakat membutuhkan informasi dan komunikasi. Pendekatan masyarakat berbasis teknologi diharapkan bisa mengarahkan penggunaan teknologi untuk kepentingan positif," kata Sudarman.
Ia berharap, dengan hadirnya rakor ini dapat merealisasikan penerapan industri 4.0 di wilayah tersebut dengan baik.
Tinggalkan Komentar