Foto: Unsplash

Schoolmedia News, Jakarta – Pandemi COVID-19 kini memasuki babak saat dunia mulai melawan dengan vaksinasi. Beberapa negara berlomba-lomba memborong suplai vaksin COVID-19 yang kini masih terbatas. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengingatkan soal keadilan distribusi. Ada kecenderungan negara kaya membuat perjanjian pembelian langsung dengan produsen, membuat negara yang lebih miskin di dunia tidak kebagian atau kekurangan suplai vaksin.

Hal ini juga diserukan oleh Menlu RI dalam Pertemuan Khusus para Menteri Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) PBB bertema “Vaccine for All” yang dilaksanakan secara virtual tanggal 16 April 2021. Menlu RI Retno Marsudi serukan kembali solidaritas global untuk memastikan akses Vaksin COVID-19 yang berkeadilan dan merata.

Baca juga: Cara Sri Mulyani Cegah Korupsi di Kementerian Keuangan

“Solidaritas global harus diperkuat untuk mendukung kesetaraan akses terhadap vaksin, melalui peningkatan produksi; intensifikasi kerja sama transfer teknologi, termasuk melalui perjanjian lisensi yang terbuka dan transparan; penghapusan restriksi ekspor; dan mengakhiri segala bentuk politisasi vaksin,” tegas Menlu Retno dalam pernyataannya.

“Virus ini adalah ujian bagi solidaritas kita. Banyak resolusi dan deklarasi telah dikeluarkan. Inilah saatnya bagi kita untuk mewujudkan kata-kata kita ke dalam aksi nyata,” imbuhnya.

Pertemuan dipimpin Presiden Ecosoc dan dihadiri 48 negara yang mendukung akses vaksin berkeadilan dan merata. Turut menyampaikan pidato pembukaan pada event ini adalah Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Presiden Majelis Umum PBB, serta Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). COVAX telah menjangkau pasokan vaksin bagi lebih dari 100 negara pada 6 benua di dunia.