Menyempitnya Ruang Hidup Otonomi: Membaca Arah Resentralisasi Setelah Seperempat Abad Desentralisasi

Schoolmedia News Jakarta = Dua puluh lima tahun sudah perjalanan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia bergulir sejak undang-undang otonomi daerah pertama kali diundangkan. Titik balik dramatis dari sistem sentralistik akut era Orde Baru menuju era desentralisasi tersebut awalnya dirancang untuk mendekatkan pelayanan publik, merawat keberagaman, serta mempercepat kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Namun, dalam implementasinya saat ini, hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih terus diwarnai oleh dinamika pembagian wewenang yang tidak berkesudahan. Di tengah gencarnya tuntutan efisiensi pembangunan nasional, perdebatan mendasar kembali mengemuka: sejauh mana wilayah lokal benar-benar diberi kepercayaan untuk menentukan nasib strategisnya sendiri?

Realitas di lapangan memperlihatkan kecenderungan kuat ke arah resentralisasi kebijakan. Ruang gerak pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memformulasi arah pembangunan mandiri kian tergerus.

Gejala ini secara gamblang ditandai oleh dominasi pemerintah pusat dalam memegang kendali atas kebijakan strategis nasional, mulai dari urusan perizinan investasi skala besar, pengelolaan sektor pertambangan, hingga proyek strategis nasional (PSN). Kebijakan-kebijakan krusial tersebut kini ditarik kembali ke pusat, memosisikan birokrasi daerah sebatas penonton atau fasilitator administratif bagi kepentingan nasional.

Tarik Menarik Kekuasaan Secara Sengit 

Menurut Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Agus Pramusinto, jalannya kebijakan desentralisasi yang berlangsung hingga kini memang tidak pernah lepas dari adanya tarik-menarik kekuasaan yang sengit.

“Dalam seperempat abad jalannya desentralisasi, kita menyaksikan naik turunnya pelaksanaan desentralisasi yang diwarnai dengan adanya tarik menarik kekuasaan antara pusat dan daerah,” ujarnya. Lebih lanjut, ia menyoroti pergeseran struktural ini secara spesifik: “Kendali presiden semakin besar, sementara ruang veto daerah semakin lemah.”

Kondisi ini memicu kritik tajam bahwa otonomi daerah kini tidak lebih dari sebuah simbolitas politik. Kendati transfer fiskal dari pusat melalui berbagai skema alokasi anggaran tetap berjalan dengan nominal yang relatif konstan, fleksibilitas pemanfaatannya di tingkat lokal sudah sangat terkunci. Aturan peruntukan (earmarking) anggaran dari pemerintah pusat diterapkan secara kaku dan terperinci. Akibatnya, kepala daerah serta legislatif lokal kehilangan ruang inovasi fiskal untuk merespons kebutuhan mendesak masyarakatnya, dan beralih fungsi menjadi sekadar pelaksana teknis (operator) dari paket kebijakan yang telah dirumuskan secara terpusat di Jakarta. “Otonomi daerah tetap ada tetapi menjadi simbolik saja. Kepala daerah dan DPRD masih ada, tetapi kewenangannya untuk keputusan strategis sudah sangat lemah," keluh Agus Pramusinto.

Kompleksitas, Biaya dan Dilema Tata Kelola

Di balik gugatan terhadap kecenderungan resentralisasi tersebut, sistem desentralisasi di Indonesia sejatinya tidak lepas dari kelemahan mendasar yang bersifat inheren. Tata kelola otonomi daerah dihadapkan pada rantai birokrasi yang kompleks, tingginya biaya politik dan operasional, risiko kedaerahan yang berlebihan, serta lambatnya proses pengambilan keputusan strategis. Fragmentasi kepentingan antarwilayah kerap menciptakan ego sektoral yang mempersulit koordinasi horizontal maupun vertikal, yang pada gilirannya menghambat akselerasi proyek nasional.

Kompleksitas struktur ini sering kali berujung pada proses negosiasi dan perundingan yang bertele-tele. Ketika kepentingan ekonomi satu daerah berbenturan dengan daerah tetangganya, pengambilan keputusan bersama menjadi mandek. Selain itu, pemberian wewenang yang sangat luas di masa lalu terbukti melahirkan tantangan berupa munculnya raja-raja kecil di daerah. Sentimen kedaerahan yang berlebihan (etnosentrisme lokal) berisiko mengorbankan stabilitas ekonomi makro dan kepentingan strategis nasional demi mengejar keuntungan ekonomi sesaat di tingkat lokal.

Masalah lain yang mencuat secara signifikan adalah melebarnya ketimpangan standar pelayanan publik dan kapasitas sumber daya antarwilayah. Pelaksanaan desentralisasi membutuhkan biaya anggaran operasional yang jauh lebih tinggi daripada sistem sentralistis, namun efisiensinya kerap dipertanyakan akibat maraknya kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di tingkat lokal. Penguatan wewenang tanpa disertai sistem pengawasan yang matang terbukti membuka celah korupsi daerah yang masif, yang justru menjauhkan masyarakat dari esensi kesejahteraan itu sendiri.

Mencari Keseimbangan Baru

Guna keluar dari jebakan pendulum ekstrem antara sentralisasi penuh dan desentralisasi yang kebablasan, tata ulang desain hubungan pusat-daerah mutlak diperlukan. Indonesia memerlukan pembagian peran yang jauh lebih jernih dan tegas melalui tiga koridor utama: devolusi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Urusan-urusan kemasyarakatan lokal harus diserahkan sepenuhnya kepada daerah melalui mekanisme devolusi, sementara agenda strategis nasional dikoordinasikan secara ketat melalui instrumen dekonsentrasi dan pelibatan daerah secara aktif dalam tugas pembantuan.

“Melalui pembagian peran yang lebih tepat, aspirasi masyarakat dan kebutuhan strategis daerah dapat diakomodasi oleh pemerintah lokal, sementara kepentingan nasional tetap dapat dijalankan secara efektif oleh pemerintah pusat,” tegas Agus Pramusinto.

Konsep keberhasilan pembangunan nasional pada dasarnya tidak akan pernah tercapai melalui dominasi mutlak dari salah satu pihak. Ketergantungan penuh pada kendali pusat akan mematikan inovasi serta aspirasi autentik masyarakat di daerah. Sebaliknya, membiarkan daerah berjalan tanpa kendali dan intervensi pusat akan memicu disintegrasi standar pelayanan serta kegagalan sistemik tata kelola pemerintahan nasional.

Masa depan otonomi daerah di Indonesia bertumpu pada kemauan politik untuk menegakkan keseimbangan peran yang presisi. "Tidak semua bisa dijalankan oleh pusat sendiri dan tidak semua daerah mampu menjawab persoalan di daerahnya tanpa campur tangan pusat. Keseimbangan peran antara pusat dan daerah secara tepat menjadi kunci keberhasilan pembangunan," pungkas Agus.

Eko B Harsono