Prof Dr Wardiman Djojonegoro : " Dari Kebaya ke Ruang Kelas, Menghidupkan Kembali Api Kartini Lewat Pendidikan"

Schoolmedia News Jakarta = “Kalau perempuan tidak berpendidikan, ia akan selalu berdiri di barisan belakang pengambil keputusan,” ujar Wardiman Djojonegoro dengan suara pelan namun tegas. Bagi mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, gagasan emansipasi yang diperjuangkan Raden Ajeng Kartini lebih dari sekadar simbol kebaya dan seremoni tahunan.

Ia adalah panggilan moral untuk memastikan setiap anak perempuan Indonesia memperoleh hak belajar yang utuh—agar kelak mampu menentukan arah hidupnya sendiri.

Di sebuah ruang rapat di Gedung A Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Senayan, Jakarta, sejumlah pejabat eselon satu dan kepala pusat duduk melingkar. Mereka tidak sedang membahas kurikulum baru atau polemik ujian nasional. Agenda pertemuan itu lebih sunyi, tetapi tak kalah mendasar: bagaimana memaknai kembali Hari Kartini agar tidak berhenti sebagai seremoni tahunan.

Pertemuan koordinasi lintas unit yang digelar Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu menjadi titik tolak. Setiap 21 April, bangsa ini memperingati Hari Kartini. Namun, kebaya, lomba busana daerah, dan unggahan media sosial kerap lebih menonjol ketimbang percakapan serius tentang akses pendidikan perempuan. Di ruang rapat itu, para pejabat sepakat: peringatan harus ditransformasi menjadi gerakan literasi dan pemberdayaan yang konkret.

Habis Gelap Terbitlah Terang Buku Pendidikan 

Hadir sebagai narasumber, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1993–1998, Wardiman Djojonegoro, mengingatkan bahwa gagasan emansipasi sudah lama disemai oleh Raden Ajeng Kartini lewat surat-suratnya lebih dari satu abad lalu. “Kuncinya adalah apa yang ditulis Kartini 140 tahun lalu, yaitu pendidikan,” ujarnya tegas.

Wardiman menyoroti indeks kesetaraan gender Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan standar internasional. Menurut dia, diskursus kesetaraan kerap melenceng menjadi sekadar persaingan simbolik antara laki-laki dan perempuan. Padahal, esensi pemberdayaan terletak pada kualitas sumber daya manusia. “Seseorang yang tidak berpendidikan tidak bisa menjadi manajer, tidak bisa menjadi direktur utama, dan tidak bisa mengambil keputusan penting. Karena itu, pemberdayaan perempuan harus melalui pendidikan, bukan sekadar jargon kesetaraan,” katanya.

Pernyataan itu menggema di tengah fakta bahwa capaian akademik siswi di banyak sekolah justru lebih baik daripada siswa laki-laki. Namun, ketika memasuki dunia kerja formal, dominasi laki-laki masih terasa kuat. Kepala Pusat Penguatan Karakter (Puspeka), Ruspita, menyebut budaya patriarki sebagai tembok yang belum runtuh sepenuhnya.

“Secara kualitas hasil pembelajaran, anak perempuan saat ini lebih tinggi. Tetapi saat masuk ke lapangan kerja formal, tetap didominasi laki-laki karena budaya patriarki,” ujar Ruspita. Untuk itu, Puspeka menyiapkan aktivasi bertajuk “Aku Bisa Jadi Apa Saja”, ruang aman bagi anak-anak, terutama perempuan, untuk menyuarakan cita-cita tanpa takut dihakimi stereotip.

Sementara itu, Kepala Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), Maria Veronica Irene Herdjiono, menyoroti paradoks lain. Di ruang kelas, juara umum kerap diraih siswi yang dikenal tekun dan konsisten. Namun, di panggung kompetisi sains tingkat tinggi seperti Olimpiade Sains Nasional (OSN), peserta laki-laki masih mendominasi.

“Ini bukan soal kemampuan, tetapi keberanian dan kepercayaan diri untuk masuk ke bidang sains, teknologi, dan matematik,” ujar Maria Irene. Puspresnas berencana membuat gerakan melalui siniar yang menghadirkan ilmuwan dan talenta perempuan sebagai figur inspiratif. Harapannya, siswi tak lagi merasa STEM adalah wilayah maskulin.

Upaya menguatkan pesan juga datang dari Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Imam Budi Utomo. Ia menilai literasi adalah pintu masuk yang strategis. Surat-surat Kartini, yang selama ini lebih sering dikutip sepenggal-sepenggal, akan dihadirkan kembali dalam diskusi publik, lomba esai, hingga bedah buku. “Kami akan menyiapkan bahan literasi bertema pemberdayaan perempuan dan melibatkan generasi muda agar mereka membaca Kartini secara utuh,” katanya.

Langkah itu dipandang penting untuk menggeser persepsi anak-anak tentang Kartini. Selama ini, figur Kartini sering direduksi menjadi simbol kebaya dan sanggul. Padahal, pemikirannya melampaui zamannya: tentang hak belajar, kebebasan berpikir, dan kesetaraan martabat manusia.

Video Inspiratif Disiapkan 

Sekretaris Badan Bahasa, Ganjar Harimansyah, menambahkan bahwa seluruh unit pelaksana teknis (UPT) di daerah akan digerakkan sepanjang April. Kegiatan tidak hanya berlangsung di Jakarta, tetapi juga menjangkau sekolah dan komunitas di berbagai provinsi. “Kami akan mengorkestrasikan kegiatan melalui media massa, lomba literasi, dan produksi video inspiratif tokoh perempuan masa kini,” ujarnya.

Video inspiratif itu diharapkan memperkenalkan sosok perempuan dari beragam profesi—ilmuwan, pengusaha, guru, hingga pekerja kreatif—yang dapat menjadi panutan. Dengan begitu, anak-anak tidak hanya mengenal Kartini sebagai tokoh sejarah, tetapi juga melihat contoh nyata di sekitar mereka.

Kolaborasi lintas unit ini mencerminkan kesadaran bahwa isu pemberdayaan perempuan tidak dapat ditangani secara sektoral. Bahasa, karakter, prestasi, dan kebijakan pendidikan harus berjalan seiring. Kepala Badan Bahasa, Hafidz Muksin, menyebut pertemuan ini sebagai bentuk sinergi agar program tidak terjebak seremoni. “Kita ingin ada substansi yang bisa dirasakan manfaatnya oleh peserta didik,” ujarnya.

Di tengah perubahan sosial yang cepat, ruang digital juga menjadi arena baru perjuangan literasi. Narasi tentang perempuan sering kali terjebak dalam polarisasi: antara glorifikasi dan stereotip. Melalui pendidikan, pemerintah berharap dapat membangun nalar kritis generasi muda agar mampu memilah informasi dan memperjuangkan haknya secara konstruktif.

Transformasi Hari Kartini menjadi gerakan literasi dan pendidikan bukan pekerjaan sehari dua hari. Ia memerlukan konsistensi kebijakan dan pengawasan agar tidak berhenti pada slogan. Namun, setidaknya dari ruang rapat di Senayan itu, ada tekad untuk menggeser makna peringatan: dari seremoni menjadi refleksi, dari simbol menjadi substansi.

Kartini pernah menulis tentang harapannya melihat perempuan pribumi memperoleh kesempatan belajar yang sama. Lebih dari seabad kemudian, harapan itu masih relevan. Pendidikan tetap menjadi jembatan utama bagi perempuan untuk mengambil bagian dalam pembangunan bangsa.

Jika sinergi ini berjalan, Hari Kartini kelak mungkin tidak lagi identik dengan lomba busana semata. Ia akan menjadi momentum tahunan untuk mengukur sejauh mana ruang pendidikan benar-benar membuka pintu bagi setiap anak perempuan Indonesia—agar mereka bukan hanya bermimpi, tetapi juga memiliki bekal untuk mewujudkannya.

Tim Schoolmedia