UGM Rumuskan Strategi Pemulihan Aceh: Dari Hunian Adaptif hingga Penanganan ‘Normalcy Bias’
Schoolmedia News YOGYAKARTA – Tim peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM) resmi merilis serangkaian rekomendasi strategis untuk pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh. Berdasarkan kajian cepat dan observasi lapangan yang dilakukan di titik-titik terdampak banjir dan longsor, UGM menekankan pentingnya pendekatan berbasis ilmu pengetahuan yang mengintegrasikan aspek fisik, infrastruktur, hingga dinamika psikologi sosial masyarakat dalam merancang kebijakan pemulihan yang berkelanjutan.
Langkah ini diambil menyusul terjadinya rangkaian bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, mulai dari kawasan perkotaan hingga pelosok pedesaan. Tim ahli UGM yang dipimpin oleh Dr. Sigit Heru Murti BS, S.Si., M.Si. dari Fakultas Geografi, menggarisbawahi bahwa pola risiko bencana di Aceh tidak bersifat tunggal, sehingga memerlukan intervensi yang berbeda di setiap wilayah.
Karakteristik Risiko yang Bervariasi
Hasil pemetaan lapangan menunjukkan perbedaan kontras antara kerusakan di wilayah urban dan rural. Di wilayah perkotaan seperti Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, tim mencatat adanya kerusakan infrastruktur masif yang berdampak langsung pada kesehatan publik. Pasca-banjir, ancaman baru muncul berupa gangguan pernapasan akibat debu dari lumpur yang mengering.
"Pola risiko di Aceh menunjukkan variasi yang nyata. Di kota, kita melihat kerusakan struktural dan ancaman kesehatan publik, sementara di pedesaan, persoalannya lebih kompleks pada aspek hidrologi dan aksesibilitas," ujar Sigit dalam keterangannya di Kampus UGM, Senin (26/1).
Di Kabupaten Aceh Utara, tim menemukan bahwa banjir dipicu oleh luapan saluran irigasi yang diperparah oleh sedimentasi kayu di kawasan Oxbow Lake. Hal ini menyebabkan genangan air meluas hingga ke permukiman warga. Sementara itu, di Kabupaten Bener Meriah, longsor menjadi ancaman utama yang memutus jaringan listrik dan akses jalan, sehingga menghambat distribusi bantuan logistik serta layanan tanggap darurat.
Tantangan ‘Normalcy Bias’ dalam Mitigasi
Salah satu temuan paling krusial dalam kajian UGM adalah fenomena perilaku masyarakat yang disebut sebagai normalcy bias atau bias normalitas. Fenomena ini ditemukan terutama di Aceh Utara, di mana warga cenderung enggan mengevakuasi diri meski air mulai naik.
Pengalaman menghadapi banjir rutin di masa lalu membuat sebagian warga menganggap remeh tingkat bahaya. Mereka berasumsi bahwa banjir kali ini akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Padahal, volume banjir terbaru tercatat jauh melampaui kondisi normal, yang mengakibatkan banyak warga akhirnya terjebak di dalam rumah.
"Bias normalitas ini berbahaya karena membentuk persepsi keliru terhadap risiko. Warga mengira kondisi masih terkendali padahal situasi sudah masuk tahap kritis," jelas Sigit.
Atas dasar itu, UGM merekomendasikan transformasi Sistem Peringatan Dini (Early Warning System/EWS). Kedepannya, peringatan dini tidak boleh hanya berbasis kejadian (misal: "air naik"), tetapi harus berbasis dampak (misal: "air akan mencapai atap rumah dalam 2 jam"). Edukasi kebencanaan harus ditekankan untuk menyadarkan masyarakat bahwa pola bencana masa lalu bukan jaminan untuk kejadian di masa depan.
Rekomendasi Hunian dan Relokasi Lokal
Dalam aspek rehabilitasi tempat tinggal, tim UGM memberikan catatan penting mengenai kebijakan relokasi. Menurut kajian tersebut, relokasi permanen ke wilayah yang jauh sering kali bukan solusi yang realistis, terutama di kawasan padat penduduk seperti Kuala Simpang.
Keterbatasan lahan dan ikatan sosial yang kuat membuat masyarakat cenderung menolak pindah ke daerah yang asing. Sebagai alternatif, UGM menyarankan pendekatan "hunian adaptif" atau relokasi lokal yang masih berada dalam satu kawasan desa.
"Relokasi harus mempertimbangkan ikatan sosial dan mata pencaharian warga. Pemindahan lintas wilayah tanpa perencanaan partisipatif hanya akan memicu resistensi," tambah Sigit.
Sebagai contoh konkret, tim merekomendasikan relokasi warga Desa Geudumbak di Aceh Utara ke sisi barat saluran irigasi yang lebih aman secara topografi namun tetap dekat dengan lingkungan sosial asal mereka. Untuk kebutuhan mendesak, pemanfaatan hunian sementara (huntara) berbahan kayu lokal dipandang sebagai solusi cepat yang ramah lingkungan dan adaptif secara arsitektur.
Solusi Terintegrasi dan Pengelolaan DAS
Tak hanya fokus pada infrastruktur fisik, UGM juga mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mendukung layanan dasar. Di wilayah yang terputus akses listriknya, penggunaan panel surya portabel menjadi kunci untuk menjalankan pompa air bersih dan operasional fasilitas kesehatan.
Untuk jangka menengah dan panjang, UGM menekankan bahwa akar masalah banjir di Aceh terletak pada pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tidak terpadu. Mengingat sulitnya merelokasi permukiman padat di hilir secara total, maka pengendalian debit air harus difokuskan pada penataan kawasan hulu.
Kajian komprehensif yang mengintegrasikan aspek hidrologi, tata ruang, dan kebijakan lingkungan menjadi prasyarat mutlak agar bencana serupa tidak menjadi siklus tahunan yang merugikan.
"Pengelolaan DAS secara terpadu dari hulu ke hilir adalah kunci utama. Tanpa penataan di hulu, risiko di hilir akan terus berulang," pungkas Sigit.
Rekomendasi ini diharapkan segera direspon oleh Pemerintah Daerah di Aceh dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat guna menyusun rencana kontinjensi yang lebih matang. UGM melalui berbagai disiplin ilmunya menyatakan kesiapan untuk terus mendampingi proses pemulihan Aceh, baik melalui dukungan teknis maupun pendampingan psikososial bagi para penyintas.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar