Pengajar UI: Kebijakan Pertahanan Bukan Ekspansif

Ilustrasi pertahanan negara, Foto: Pixabay
Pengajar Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Yandry Kurniawan mengatakan kebijakan pertahanan sekarang ini bukanlah semata-mata ekspansif atau bahkan agresif .
"Bukan ekspansif atau agresif, namun bagaimana Indonesia dapat memosisikan dalam tatanan global," kata Yandry, di Jakarta, dalam dialog terkait debat keempat capres yang diselenggarakan CSIS, Senin, 1 April 2019.
Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, kata Yandry, seharusnya tidak lagi membicarakan mengenai keutuhan wilayah dan separatisme, namun bagaimana memosisikan diri dalam pertahanan.
Baca juga: Kemendikbud Berikan Pelatihan 40 Jam kepada TNI Mengajar di Perbatasan
Menurut Yandry, Indonesia saat ini sudah berada di jalan yang benar dalam pertahanan, sehingga pemerintah saat ini tinggal mengikuti dan mengembangkan pertahanan di jalur yang sama sejak 2004.
"Pemerintah saat ini sudah melakukan upaya untuk menjadikan TNI sebagai angkatan bersenjata yang layak (defense proper)", ujar Yandry.
Yandry menyebutkan variabel anggaran yang menentukan pertahanan, sehingga anggaran pertahanan selalu menjadi variabel independen.
"Untuk itu penting struktur anggaran APBN diperbesar," ujar Yandry melanjutkan.
Baca juga: Tentara Mengajar di 3T, Mendikbud: Bukan untuk Gantikan Guru
Isu pertahanan, kata Yandry, masih berkisar mengenai gaji prajurit dan fasilitas kesehatan, namun terkait peran Indonesia dalam tatanan global luput untuk diangkat dan disampaikan. Dia pun menyayangkan diplomasi pertahanan Indonesia di kawasan yang sudah stabil seperti sekarang ini tidak dibahas.
Liputan Khusus Lainnya:
Kru Helikopter yang Jatuh di Sungai Barito Ditemukan Terikat Sabuk Pengaman Saat Dievakuasi
TNI AD Tegaskan Pengerahan Pasukan ke Jakarta Sebagai Langkah Kesiapsiagaan Rutin
Kementerian PU Percepat Pembangunan Sanitasi Permanen untuk Pemulihan Pascabencana di Tapanuli dan Sibolga