Terjerat Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Jenderal Listyo Sigit Cs Bakal Jalani Sidang Etik

Schoolmedia - JAKARTA — Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) mengonfirmasi bahwa Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo beserta sejumlah perwira tinggi lainnya akan menjalani sidang komisi kode etik Polri. Proses ini menyusul penetapan status tersangka terhadap mereka dalam dugaan kasus penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto serta pejabat negara, tokoh politik, media, LSM, hingga kalangan pengusaha.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa penanganan dugaan pelanggaran kode etik saat ini sedang berproses. Meski begitu, pihak kepolisian belum merinci jadwal pasti pelaksanaan sidang etik tersebut karena penyidik masih melakukan pengembangan kasus.

Dalam perkembangan terbaru, Bareskrim Polri menambah jajaran tersangka dengan menetapkan mantan Kadiv TIK Polri, Irjen Pol Slamet Uliandi. Sebelumnya, tiga perwira Polri yaitu Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Ahrie Sonta telah lebih dahulu ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, penahanan terhadap Slamet Uliandi masih ditangguhkan atas alasan kondisi kesehatan.

Praktik penyadapan ilegal tersebut diduga berlangsung sepanjang periode 2025 hingga 2026. Modus yang dilakukan meliputi penginputan sejumlah nomor telepon target ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) secara langsung tanpa melalui prosedur verifikasi resmi.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, di antaranya:

• Pasal 258 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

• Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP dengan ancaman pidana hingga 6 tahun penjara.

• Pasal 32 ayat (1) UU ITE terkait akses ilegal dan pengubahan data elektronik dengan ancaman pidana hingga 8 tahun penjara.

  
  

  
  

  Sumber berita: Sindonews

  Penulis berita: Putranegara Batubara

  Penyunting: Febby