Disela Aksi Mahasiswa di Sejumlah Tempat, Presiden Panggil Mendikdasmen Percepatan Revitalisasi Sekolah

Schoolmedia News Jakarta -  — Pemerintah melakukan langkah percepatan yang masif dalam mentransformasi sektor pendidikan dasar dan menengah di seluruh penjuru Tanah Air. Fokus utama diarahkan pada pemerataan kualitas infrastruktur, penguatan karakter siswa, pemanfaatan teknologi, hingga peningkatan kesejahteraan para guru di daerah secara langsung.

​Rencana strategis tersebut mengemuka saat Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti ke Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Pertemuan ini secara khusus membahas evaluasi serta akselerasi program-program prioritas bidang pendidikan guna mengejar ketertinggalan mutu sarana belajar.

​Mendikdasmen Abdul Mu’ti menjelaskan, pada tahun anggaran 2026 ini pemerintah menargetkan revitalisasi total sebanyak 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Cakupan program ini sangat luas, menjangkau seluruh jenjang sekolah mulai dari taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA). Langkah ini merupakan lompatan besar setelah pada tahun 2025 pemerintah sukses merevitalisasi 16.167 satuan pendidikan.

DPR Setujui Alokasi Anggaran Rp 14 Triliun

​Untuk mendukung target ambisius tersebut, DPR telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 14 triliun bagi 11.744 sekolah, yang kemudian ditambah jangkauannya untuk 60.000 satuan pendidikan lain. Pola pengerjaan proyek ini menggunakan sistem swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan guna memacu perekonomian lokal.

​“Sistem swakelola ini berdampak positif langsung terhadap ekonomi daerah. Kami memperkirakan akan ada penyerapan tenaga kerja lokal sekitar 1,1 juta orang dengan rentang waktu kerja antara 3 hingga 8 bulan,” ujar Abdul Mu’ti usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan.

​Kebijakan ini mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Melalui komitmen anggaran pusat, sekolah-sekolah negeri maupun swasta di pedalaman yang selama puluhan tahun tidak tersentuh perbaikan fisik, kini mulai memperoleh fasilitas belajar yang lebih layak dan modern.

​Selain perbaikan fisik sekolah yang sudah ada, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun ini juga mulai menginisiasi pembangunan 100 Sekolah Nasional Terintegrasi. Sekolah unggulan nonasrama ini dirancang untuk menciptakan ekosistem pendidikan berkualitas tinggi dengan standar layanan terpadu.

Saat ini, dari 36 usulan daerah yang masuk, proses seleksi awal telah menetapkan beberapa titik pembangunan, termasuk di antaranya lima lokasi di balai kemendikdasmen, satu titik di Ibu Kota Nusantara (IKN), serta sembilan pembangunan baru di daerah

​Transformasi pendidikan ini juga diintegrasikan dengan aspek kesehatan siswa melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Per 10 Juni 2026, realisasi program MBG telah menjangkau 43 juta siswa atau sekitar 80,7 persen dari total 53 juta target murid di Indonesia. Data riset, termasuk dari Universitas Indonesia, menunjukkan intervensi gizi ini berhasil mendongkrak motivasi belajar, tingkat kehadiran, dan capaian akademik siswa.

Di sekolah, MBG dikemas ke dalam program "7 Kebiasaan Indonesia Hebat" demi membentuk karakter anak sejak dini, seperti kedisiplinan beribadah, gemar belajar, hingga menjaga pola hidup sehat.

Distribusi 288.865 IFP.

​Di sisi lain, digitalisasi ruang kelas terus dipacu melalui pemanfaatan perangkat papan panel datar interaktif (Interactive Flat Panel/IFP). Menyusul distribusi 288.865 unit IFP pada tahun 2025, evaluasi internal menunjukkan bahwa adopsi teknologi ini efektif mengubah dinamika belajar mengajar menjadi lebih interaktif dan menaikkan retensi pemahaman materi oleh siswa.

​Akselerasi mutu pendidikan ini ditutup dengan kepastian peningkatan kesejahteraan guru. Pemerintah menetapkan kenaikan tunjangan bagi guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Rp 2 juta per bulan dari sebelumnya Rp 1,5 juta. Sementara bagi guru berstatus ASN, besaran tunjangan ditetapkan setara dengan satu kali gaji pokok.

​Guna memotong jalur birokrasi, penyaluran tunjangan kini langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru setiap bulan. Guna meningkatkan kompetensi, pemerintah melanjutkan program beasiswa kualifikasi D-4 dan S-1 lewat sistem Rekognisi Pembelajaran Lumpau (RPL).

Setelah mendanai 12.500 guru pada 2025, kuota beasiswa tersebut melonjak tajam pada tahun 2026 ini menjadi 150.000 guru di seluruh Indonesia.

Penyunting: Eko B Harsono

Sumber: Siaran Pers Biro Pers dan Media Informasi Sekretariat Negara