Schoolmedia News JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi menerbitkan kebijakan relaksasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2026. Langkah ini diambil guna menjamin keberlangsungan layanan pendidikan di daerah yang terkendala keterbatasan fiskal dalam membiayai honorarium guru dan tenaga kependidikan non-Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026. Melalui regulasi ini, pemerintah pusat memberikan diskresi terbatas bagi satuan pendidikan untuk mengalokasikan Dana BOSP bagi guru dan tenaga kependidikan yang diangkat berdasarkan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menpan-RB Nomor 16 Tahun 2025.
Menjaga Stabilitas Pembelajaran
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan solusi transisi bagi pemerintah daerah (pemda) yang belum mampu mengalokasikan pembiayaan honor secara optimal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Yang paling utama bagi kami adalah memastikan bahwa layanan pembelajaran bagi peserta didik tidak terganggu. Sekolah harus tetap dapat menyelenggarakan proses belajar mengajar secara optimal," ujar Mu'ti dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (16/3/2026).
Menurut Mu'ti, relaksasi ini bersifat temporer dan hanya berlaku untuk tahun anggaran 2026. Ia menekankan bahwa dukungan finansial dari pusat ini bertujuan agar sekolah tetap memiliki fondasi yang kuat dalam mengelola sumber daya manusia yang bersentuhan langsung dengan siswa di kelas.
Meskipun memberikan kelonggaran, Kemendikdasmen menetapkan prosedur ketat bagi daerah yang ingin mengakses kebijakan ini. Pemerintah daerah diwajibkan mengajukan permohonan resmi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dengan melampirkan sejumlah dokumen persyaratan, antara lain:
Pernyataan Kondisi Fiskal: Laporan komprehensif mengenai kemampuan keuangan daerah.
Analisis Kebutuhan: Data guru dan tenaga kependidikan yang telah diverifikasi secara faktual.
Komitmen Anggaran: Surat pernyataan kesanggupan penguatan penganggaran pendidikan melalui APBD pada tahun berikutnya.
Kebijakan ini tidak menghapuskan kewajiban utama pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai amanat undang-undang. Sebaliknya, relaksasi Dana BOSP diposisikan sebagai "jembatan" agar tidak terjadi kekosongan tenaga pendidik saat proses transisi kepegawaian berlangsung.
Evaluasi dan Kualitas Layanan
Kemendikdasmen juga menginstruksikan pemerintah daerah untuk memfasilitasi penyesuaian Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS). Pemerintah pusat mewanti-wanti agar pengalihan sebagian dana untuk honorarium tidak sampai menggerus kualitas layanan pendidikan maupun pemenuhan sarana prasarana esensial bagi siswa.
Secara berkala, kementerian akan melakukan evaluasi untuk memantau efektivitas kebijakan serta kepatuhan daerah terhadap ketentuan yang berlaku. Evaluasi ini penting guna memastikan bahwa penggunaan dana publik tetap akuntabel dan tepat sasaran.
Langkah strategis ini dipandang sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga mutu pendidikan nasional secara berkelanjutan. Dengan adanya jaminan kesejahteraan bagi guru non-ASN melalui relaksasi ini, diharapkan fokus utama sekolah tetap berada pada peningkatan capaian literasi dan numerasi peserta didik di seluruh pelosok Tanah Air.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar