Schoolmedia News Jakarta = Di sebuah ruangan hotel di Jakarta, Jumat, 6 Maret 2026, pena menari di atas kertas perjanjian. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK), resmi "bertunangan" dengan sejumlah raksasa industri.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat. Di atas podium, Atip menebar optimisme. Ia menyebut kolaborasi ini sebagai langkah strategis memperkuat kualitas pendidikan dan mempercepat lahirnya SDM unggul untuk Indonesia Emas 2045. Namun, di balik seremonial yang necis itu, muncul pertanyaan krusial: sejauh mana kurikulum negara mampu berdiri tegak di tengah tarikan kepentingan profit industri?
Empat mitra industri hadir sebagai pemeran utama. Salah satunya adalah PT Gamecomm Indonesia Network. Perusahaan pengembang gim lokal ini mulai merambah masuk ke ruang kelas melalui skema teaching factory di lima SMK. Direktur PT Gamecomm, Sere Kalina, secara lugas menyebut bahwa langkah ini diambil demi memastikan industri gim nasional bisa bersaing secara global.
Di sudut lain, PT United Tractors Tbk (UT) membawa misi berbeda: sertifikasi. Department Head Social Responsibility and Communication UT, Himawan Sutanto, menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan pemetaan terhadap siswa SMK kelas 12. Tujuannya? Memberi "nilai lebih" saat melamar kerja, termasuk peluang menjadi tenaga migran di luar negeri.
Tak ketinggalan, PT Martha Beauty Gallery yang digawangi Wulan Maharani Tilaar ikut masuk ke ranah kursus dan pelatihan. Baginya, industri adalah jembatan. Tanpa industri, sektor pendidikan dianggap akan kehilangan arah dalam memetakan kebutuhan dunia kerja.
Jebakan Link and Match yang Dangkal
Upaya Kemendikdasmen ini memang tampak seperti solusi instan atas angka pengangguran lulusan SMK yang secara historis sering kali menjadi penyumbang tertinggi. Namun, jika ditelaah dengan kacamata kritis, pola kerja sama ini menyimpan risiko komodifikasi pendidikan.
Reduksi Peran Pendidikan: Ada kekhawatiran bahwa SMK dan lembaga vokasi hanya dijadikan "pabrik" penyedia tenaga kerja murah sesuai pesanan vendor tertentu. Pendidikan seharusnya memanusiakan manusia dan membangun nalar kritis, bukan sekadar mencetak operator mesin yang patuh pada standar operasional prosedur (SOP) perusahaan.
Ketergantungan Teknologi: Saat industri seperti United Tractors atau Gamecomm mendominasi kurikulum, siswa berisiko menjadi ahli yang "spesifik-perusahaan". Jika teknologi perusahaan tersebut usang, keterampilan siswa ikut kedaluwarsa. Pendidikan vokasi kita terancam kehilangan sisi fundamentalnya karena terlalu mengejar tren teknis jangka pendek.
Orientasi Ekspor Manusia: Pernyataan mengenai peluang kerja luar negeri memang menggiurkan secara remitansi. Namun, hal ini juga mencerminkan kegagalan negara dalam menciptakan ekosistem industri dalam negeri yang mampu menyerap talenta-talenta terbaiknya sendiri. Kita mendidik anak bangsa hanya untuk membangun infrastruktur negara lain.
Menuju Vokasi yang Bermartabat: Solusi Berkelanjutan
Agar PKS ini tidak berakhir sebagai dokumen pajangan atau sekadar CSR yang menguntungkan sepihak, diperlukan pergeseran paradigma dalam pengelolaan vokasi:
Kurikulum Berbasis Kompetensi Dasar yang Adaptif: Pemerintah tidak boleh menyerahkan 100% kurikulum kepada industri. Siswa tetap harus dibekali kemampuan dasar problem solving dan literasi digital yang universal. Sehingga, ketika industri gim atau alat berat mengalami disrupsi, lulusan kita tidak lantas menjadi pengangguran baru.
Audit Independen terhadap Teaching Factory: Negara harus memastikan bahwa skema teaching factory bukan bentuk eksploitasi tenaga kerja siswa di bawah umur dengan kedok "praktik lapangan". Standar upah dan keselamatan kerja dalam kolaborasi ini harus diawasi ketat.
Penguatan Inkubasi Bisnis, Bukan Sekadar Buruh: Alih-alih hanya mencetak pekerja, kolaborasi dengan mitra seperti Gamecomm seharusnya diarahkan pada pembentukan technopreneur. Siswa diajarkan bagaimana membangun studio gim sendiri, bukan hanya menjadi buruh koding bagi perusahaan besar.
Wamen Atip Latipulhayat boleh saja berterima kasih atas "kepercayaan" industri. Namun, mandat utama kementerian tetaplah pada perlindungan hak belajar siswa. Kemitraan adalah keharusan, tetapi kedaulatan kurikulum tidak boleh ditawar. Jangan sampai SMK kita berubah fungsi menjadi departemen HRD tambahan bagi korporasi-korporasi besar, sementara cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa tertinggal di balik tumpukan sertifikat kompetensi.
Apakah kerja sama ini akan melahirkan inovator atau sekadar sekrup-sekrup baru dalam mesin industri? Waktu dan implementasi di lapangan yang akan menjawabnya.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar