Schoolmedia News Jakarta = Di bawah langit Washington yang dingin, Presiden Prabowo Subianto melempar senyum optimistis. Di hadapan awak media pada Kamis, 19 Februari 2026, sang Jenderal purnawirawan itu membawa kabar besar dari jantung politik Amerika Serikat: Indonesia resmi mengambil peran vital dalam Board of Peace (BoP) dan siap menerjunkan ribuan serdadunya ke tanah Gaza yang luluh lantak.
“Ya, Alhamdulillah tadi berjalan dengan baik, lancar ya. Kita lihat kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai,†ujar Prabowo dengan nada mantap. Bagi pria yang baru beberapa bulan menduduki kursi RI-1 ini, krisis Gaza bukan sekadar isu kemanusiaan, melainkan ujian bagi mandat konstitusi Indonesia untuk ikut serta dalam ketertiban dunia.
Laporan terbaru menunjukkan adanya lonjakan bantuan makanan bagi warga Gaza—sebuah klaim yang disebut Prabowo sebagai level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, ia tak menampik bahwa jalan menuju perdamaian masih rimpang. "Banyak kesulitan, masih di depan banyak hambatan, rintangan, obstacles," cetusnya.
Di balik optimisme itu, sebuah langkah konkret telah diputuskan. Indonesia bersiap mengirimkan kelompok advance dalam satu hingga dua bulan ke depan sebagai bagian dari International Stabilization Force (ISF). Tak tanggung-tanggung, Jakarta diminta mengisi posisi strategis: Wakil Komandan (Deputy Commander) misi tersebut.
“Bagi kita the real, the only long lasting solution is a two-state solution,†tegas Prabowo, mengunci posisi tawar Indonesia di tengah pusaran diplomasi multilateral yang kian pelik.
Panggung Baru Bernama Board of Peace
Keanggotaan Indonesia di BoP menandai babak baru politik luar negeri era Prabowo. Berbeda dengan mekanisme PBB yang sering kali terjebak dalam belantara veto, BoP yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump ini menjanjikan eksekusi yang lebih cepat—meski dengan harga yang memicu perdebatan di dalam negeri.
Langkah "berani" ini bukannya tanpa cela. Para kritikus melihat ada risiko besar yang dipertaruhkan oleh Jakarta.
Legitimasi BoP vs PBB: BoP adalah badan yang berada di luar struktur formal PBB. Kritikus khawatir keterlibatan Indonesia justru akan melemahkan posisi PBB dan membuat Indonesia terjebak dalam skema hegemonik Amerika Serikat yang bersifat sepihak.
Mahalnya Harga "Tiket": Muncul kabar mengenai biaya keanggotaan permanen yang mencapai 1 miliar dolar AS. Meski Menteri Luar Negeri Sugiono telah membantah adanya setoran uang dan menegaskan kontribusi RI berupa pasukan, publik tetap mempertanyakan akuntabilitas jangka panjang dari kemitraan ini.
Keselamatan Prajurit: Mengirim 8.000 personel ke zona konflik yang masih membara—di mana gencatan senjata sering kali hanya di atas kertas—adalah taruhan nyawa yang sangat tinggi.
Apa Kata Pakar?
Sejumlah akademisi dan pengamat memberikan pandangan yang kontradiktif terkait manuver ini:
Prof. Dr. Nur Rachmat Yuliantoro (Guru Besar HI UGM): "Keputusan bergabung dengan BoP bisa menjadi 'blunder' diplomatik jika tidak dikelola transparan. BoP dipimpin figur kontroversial seperti Trump yang memiliki rekam jejak pro-Zionisme. Ini menguji konsistensi prinsip politik bebas-aktif kita: apakah kita sedang menjembatani perdamaian, atau hanya menjadi pion dalam skema geopolitik baru?"
Teuku Rezasyah (Pengamat HI Universitas Padjadjaran): "Kehadiran Indonesia di tahap awal BoP secara psikologis jauh lebih kuat dibanding Israel. Posisi Wakil Komandan adalah pengakuan dunia terhadap profesionalisme TNI. Indonesia punya peluang mengubah arah kebijakan dari dalam, memastikan kepentingan Palestina tidak terpinggirkan."
Selamat Ginting (Pengamat Militer UNAS): "Risiko terbesarnya adalah keamanan personel. Tanpa struktur komando yang benar-benar netral dan mandat yang sejalan dengan aspirasi rakyat Palestina, pengiriman pasukan ini bisa menjadi jebakan maut. Pemerintah harus memastikan bahwa TNI di sana bukan untuk mengamankan pendudukan, melainkan murni untuk stabilitas kemanusiaan."
Dengan penunjukan Indonesia sebagai Wakil Komandan ISF, bola kini berada di tangan Jakarta. Apakah misi ini akan menjadi masterpiece diplomasi Prabowo, atau justru menjadi beban sejarah baru dalam politik luar negeri Indonesia? Waktu yang akan menjawab saat sepatu bot prajurit TNI mulai menginjak debu Gaza pada April mendatang.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar