Tragedi di Balik Seragam Militer: Kematian Lima Calon Manajer dan Kegagalan Sistematik Negara

Tragedi di Balik Seragam Militer: Kematian Lima Calon Manajer dan Kegagalan Sistematik Negara

JAKARTA, Schoolmedia News =  Kabar duka menyelimuti program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Lima orang calon manajer koperasi tersebut dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti pelatihan dasar militer di sebuah barak. Peristiwa tragis ini bukan sekadar kecelakaan biasa, melainkan lonceng peringatan keras bagi pemerintah mengenai adanya kegagalan sistematik dalam desain dan tata kelola program yang digadang-gadang akan mendongkrak ekonomi kerakyatan tersebut.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) secara tegas menyatakan bahwa kematian kelima individu itu adalah bukti nyata dari kesalahan fundamental dalam perencanaan program. Ketua YLBHI, Arif Maulana, dalam keterangannya kepada media, Senin (29/6/2026), menekankan bahwa pendekatan militerisasi dalam pelatihan calon manajer koperasi adalah anomali yang tidak dapat dibenarkan.

“Peristiwa kematian 5 orang calon manajer Desa Merah Putih ini menunjukkan adanya kegagalan sistematik terkait dengan desain, perencanaan, tujuan, tata kelola dari Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Arif, sebagaimana dilansir Kompas TV.

Pernyataan Arif menyoroti kontradiksi mendasar antara tujuan awal pembentukan koperasi dengan metode pelatihan yang diterapkan. Secara filosofis, koperasi didirikan atas prinsip demokrasi ekonomi, partisipasi sukarela, dan pemberdayaan masyarakat sipil. Namun, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya. Para calon manajer, yang seharusnya dibekali dengan kemampuan manajerial, keuangan, dan pemahaman ekonomi kerakyatan, justru dipaksa menjalani latihan fisik dan mental dengan standar kemiliteran yang keras di dalam barak.

Arif menilai, pendekatan militeristik ini tidak hanya tidak relevan, tetapi juga berbahaya. “Yang itu tergambar melalui bagaimana pelatihan yang diberikan kepada calon manajernya itu dilakukan dengan pendekatan militer,” tambahnya. Ia mempertanyakan urgensi dan relevansi disiplin militer bagi seorang manajer koperasi yang tugas utamanya adalah mengelola aset desa dan memberdayakan anggota, bukan berperang atau menjaga keamanan negara.

Lebih jauh, YLBHI mendesak pemerintah untuk segera menghentikan program pelatihan berbasis militer tersebut. Langkah ini dianggap mendesak untuk mencegah korban jiwa bertambah dan melindungi hak-hak peserta program. Selain penghentian, YLBHI juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pelaksanaan program Kopdes Merah Putih. Evaluasi ini harus mencakup tinjauan ulang terhadap kurikulum pelatihan, standar keselamatan, serta keselarasan antara metode pendidikan dengan tujuan akhir program, yaitu demokrasi ekonomi.

“Atas nama pribadi dan YLBHI, kami menyampaikan dukacita kepada keluarga 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal dunia,” kata Arif. Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya nyawa-nyawa muda yang seharusnya menjadi agen perubahan ekonomi di desa-desa, namun justru menjadi korban dari kebijakan yang salah arah.

Kasus ini membuka mata publik tentang pentingnya pengawasan ketat terhadap program-program pemerintah yang melibatkan pelatihan intensif. Demokrasi ekonomi membutuhkan pemimpin yang cerdas, empatik, dan memahami dinamika sosial, bukan sekadar figur yang patuh pada komando ala militer. Tragedi lima calon manajer ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk kembali ke rel yang benar: menempatkan manusia dan keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan.

Jika program Kopdes Merah Putih ingin benar-benar berhasil memajukan ekonomi desa, maka pendekatannya haruslah manusiawi, edukatif, dan sesuai dengan kodrat koperasi itu sendiri. Kegagalan sistematik ini tidak boleh diulang. Evaluasi total dan transparansi adalah harga mati yang harus dibayar negara untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menghormati nyawa para peserta yang telah gugur.

Tim Schoolmedia