Menjaga Jangkar di Tengah Badai: Urgensi Konsistensi Kebijakan saat Ekonomi Bergejolak

Schoolmedia News Jakarta = Pasar keuangan Indonesia kembali memasuki fase turbulensi yang mengkhawatirkan. Indikator makroekonomi menunjukkan sinyal merah yang tidak boleh dipandang sebelah mata: nilai tukar rupiah merosot tajam hingga menembus angka Rp18.000 per satu dollar AS, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat pelemahan terdalam di antara pasar saham global lainnya dengan penurunan mencapai 36,05 persen secara tahun kalender berjalan (year-to-date).

Merespons situasi ini, Ekonom dari Sekolah Vokasi UGM, Yudistira Hendra Permana, S.E., M.Sc., Ph.D., menuturkan bahwa kondisi makroekonomi Indonesia saat ini tengah berada di tahap yang sangat serius dan mengkhawatirkan. Kondisi ini jelas tidak akan menguntungkan bagi pemerintah maupun risiko ekonomi bagi masyarakat. Di tengah badai sentimen global dan domestik, pemerintah dituntut untuk tidak sekadar melakukan manajemen retorika. “Pemerintah tidak bisa melawan pasar dengan mengatakan kondisi ekonomi sekarang ini masih baik-baik saja secara umum,” tegas Yudistira.

Ironi di Balik Angka Pertumbuhan 

Jika menilik data makro, ada paradoks yang nyata. Pada sembilan bulan pertama tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya mampu mencapai 5,0 persen, dan angka ini diperkirakan bertahan pada kisaran tersebut di tahun 2026 dan 2027 yang didorong oleh investasi kuat serta ekspor bersih (net exports). Bahkan, laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025 dari Bank Dunia yang bertajuk “Digital Foundations for Growth” mencatat bahwa kebijakan moneter dan fiskal Indonesia semakin akomodatif. Stimulus yang diberikan berhasil mendorong kredit swasta serta konsumsi, sekaligus menjaga disiplin fiskal dan inflasi tetap moderat.

Namun, stabilitas di atas kertas ini dihadapkan pada realitas pahit di tingkat tapak. Yudhistira mengingatkan agar pemerintah tidak asal mengeluarkan pernyataan dan yang terkadang tidak konsisten dalam mengeluarkan kebijakan sehingga berdampak pada penurunan kepercayaan masyarakat, khususnya investor. “Investor kebingungan dalam melihat ekonomi Indonesia, di mana selalu diliputi dengan rasa ketidakpastian,” ungkapnya.

Ketidakkonsistenan ini salah satunya tercermin dari revisi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang dinilai terlalu terburu-buru dan terkesan dipaksakan. Padahal, undang-undang tersebut baru saja terbit pada tahun 2023. “Revisi undang-undang dalam waktu singkat dinilai menunjukkan ketidakjelasan arah pemerintah,” tandas Yudistira.

Dampaknya bersifat domino. Jika kondisi ekonomi tidak segera membaik dan ketidakpastian regulasi terus berlanjut, investor tidak akan mendapatkan keuntungan (return) di pasar keuangan. Akibatnya, mereka enggan memindahkan dananya untuk membangun bisnis di sektor riil. Ketika sektor riil macet, penyerapan tenaga kerja pun terhenti. Bagi masyarakat menengah ke bawah, dampaknya memang tidak terasa seketika, namun dalam jangka waktu 6 bulan hingga satu tahun ke depan, badai inflasi akibat pelemahan kurs rupiah dipastikan akan merusak daya beli mereka. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa dalam periode 2018 hingga 2024, upah riil di Indonesia sudah menurun 1,1 persen per tahun akibat ekspansi lapangan kerja yang didominasi sektor bernilai tambah rendah.

Solusi Jangka Pendek dan Panjang 

Untuk mengatasi gejolak ini, pemerintah harus segera menggeser strategi dari sekadar pemadam kebakaran menjadi arsitek kebijakan yang konsisten.

1. Stabilisasi Jangka Pendek: Konsistensi dan Kepastian Regulasi

Langkah darurat yang harus diambil adalah menghentikan kebiasaan merilis kebijakan yang bersifat reaktif dan tergopoh-gopoh setiap kali ada isu mencuat. Pemerintah harus menunjukkan satu suara yang solid antara otoritas fiskal (Kementerian Keuangan) dan moneter (Bank Indonesia). Regulasi yang telah diputuskan harus dikawal tanpa distorsi ego sektoral agar kepercayaan (trust) investor kembali tegak. "Ketidakkonsistenan hanya akan membuat pengusaha enggan berinvestasi, kondisi ini tidak menguntungkan bagi pemerintah dan masyarakat," jelas Yudistira.

2. Reformasi Struktural Melalui Pilar Digital

Dalam jangka panjang, jalan keluar dari jebakan upah rendah dan pelemahan ekonomi adalah lewat reformasi struktural. Carolyn Turk, Direktur Divisi Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, menekankan perlunya peningkatan keterampilan, penguatan iklim usaha, dan digitalisasi untuk membuka peluang beralih ke pekerjaan bernilai tinggi.

Meskipun ekonomi digital Indonesia tetap menjadi yang terbesar di ASEAN pada tahun 2025, kualitas dan kecepatan internetnya masih tertinggal serta belum merata antara perkotaan dan pedesaan. Untuk itu, David Knight (Ekonom Utama Bank Dunia) menekankan bahwa transformasi digital memerlukan infrastruktur yang kokoh dan iklim regulasi yang baik. Rekomendasi konkret yang harus segera diimplementasikan meliputi:

• Akses Jaringan dan Kompetisi: Mempercepat alokasi spektrum untuk broadband seluler dan 5G, serta membuka akses yang adil pada infrastruktur pasif (seperti tiang listrik PLN) guna menekan biaya pembangunan fiber optik.

• Konektivitas Inklusif: Mendorong investasi swasta di pedesaan dengan menggabungkan langganan internet fasilitas publik, serta meninjau ulang tarif grosir Palapa Ring agar lebih terjangkau di daerah terpencil.

• Tata Kelola Data: Menyederhanakan regulasi pusat data dan menerbitkan regulasi turunan perlindungan data pribadi guna menarik investasi.

Gejolak nilai tukar rupiah dan kejatuhan IHSG adalah alarm keras bagi nakhoda ekonomi negara. Pemerintah tidak bisa lagi menenangkan pasar hanya dengan retorika "kondisi aman". Kunci utama untuk keluar dari krisis ini bukanlah stimulus instan, melainkan konsistensi kebijakan. Dengan kepastian hukum yang kokoh dan percepatan infrastruktur digital yang inklusif, Indonesia tidak hanya akan mampu meredam kepanikan pasar dalam jangka pendek, tetapi juga berhasil membangun fondasi ekonomi yang lebih tangguh dan berdaya saing tinggi di masa depan.

Tim Schoolmedia